Besok, Massa Geruduk Istana Tuntut Jokowi-JK Mundur

Eddy FloEddy Flo - Senin, 19 Oktober 2015
Besok, Massa Geruduk Istana Tuntut Jokowi-JK Mundur

Demo Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Jabodetabek-Banten di depan Istana Negara, Kamis (10/9) (foto: Merahputih.com/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Berbagai organisasi taktis akan menggeruduk Istana dan DPR untuk menurunkan secara paksa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Pasalnya, setahun memimpin Indonesia belum menunjukkan kondisi yang baik.

"20 oktober ini genderang perubahan itu akan kami tabuh di beberapa titik aksi, di antaranya istana dan di DPR RI. Ribuan massa akan mendesak Jokowi-JK untuk lengser dan kami akan merangsuk ke Senayan meminta agar melakukan Sidang Istimewa mencabut mandat Jokowi-JK," ujar Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Beni Pramula, di Jakarta, Senin (19/10).

Beni menilai, pemerintahan Jokowi cenderung liberal. Hal itu setidaknya terlihat dari kebijakan ekonomi yang dikeluarkannya di semua sektor. Salah satunya, penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang disesuaikan dengan harga pasar, kemudian membuka keran investasi seluas-luasnya ditunjang dengan paket deregulasi yang cenderung menjual daripada menguntungkan negara.

"Jokowi-JK juga telah memperpanjang izin ekspor kepada PT. Freeport walaupun melanggar UU Minerba dan menjamin perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport yang jelas-jelas melanggar Undang-undang (UU)," sambungnya.

Beni juga mengatakan bahwa setahun Jokowi-JK memimpin, justru membuat politik semakin gaduh dan kepemimpinan yang lemah. Ia mengibaratkan Indonesia dikuasai multipilot.

"Jokowi tak bisa melepaskan diri dari kepentingan elit politik dan para pemilik modal besar di belakangnya," sambungnya.

Beni menambahkan, beberapa organisasi taktis yang akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran besok, adalah Aliansi Tarik Mandat (ATM), sebuah organisasi yang sejak satu tahun belakangan konsisten menggaungkan tarik mandat Jokowi-JK. Organ taktis ini diinisiasi oleh IMM, GPII, Himmah Alwashliyah, dan Himmah Persis.

Tidak hanya itu, ada juga Solidaritas Nasional Pembebasan Indonesisa (SNPI) yang digagas oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Termasuk organ Lingkar Studi Ciputat (LSC) yang digagas oleh lintas generasi alumni UIN Ciputat, Aliansi Indonesia Bersatu, Aliansi Mahasiswa Kalimantan Menggugat, Barisan Mahasiswa Oposisi Nasional, dan lain-lain.(mad)

Baca Juga:

  1. Setahun Jokowi-JK, Pembangunan Masih 'Jawa Sentris'
  2. Setahun Jokowi-JK, Partai Gerindra Beri Rapor Merah
  3. Jelang Setahun Jokowi-JK, Nawa Cita Belum Maksimal
  4. Setahun Jokowi-JK, Tujuh Proyek Mangkrak Rampung
  5. Jokowi-JK Belum Mampu Bereskan Data Pangan
#Istana Negara #Jusuf Kalla #Presiden Jokowi #Pendemo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Selain permohonan pembebasan, surat itu juga berisi permohonan penangguhan para aktivis yang telah ditahan selama lebih dari 20 hari itu.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Istri Gus Dur dan Berbagai Tokoh Kunjungi Aktivis Ditahan Polisi, Kirimkan Surat Permintaan Pembebasan ke Presiden
Indonesia
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Definisi penghilangan paksa adalah adanya pihak yang memaksa untuk menghilangkan seseorang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 September 2025
Misteri Hilangnya Peserta Demo, KemenHAM Tegaskan Jangan Terburu-buru Simpulkan 'Penghilangan Paksa' Sebelum Dua Orang Lainnya Ditemukan
Indonesia
Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas
Komjen Wahyu Hadiningrat dinilai layak gantikan Jenderal Listyo Sigit. Hal itu diungkapkan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Komjen Wahyu Hadiningrat Dianggap Layak Gantikan Jenderal Listyo Sigit, Forkabi: Dia Punya Integritas
Indonesia
Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Sebut Posisi Jenderal Listyo Sigit Masih Aman
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menegaskan, bahwa belum ada rencana pergantian Kapolri dalam waktu dekat. Posisi Jenderal Listyo Sigit masih aman.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
Istana Bantah Isu Pergantian Kapolri, Sebut Posisi Jenderal Listyo Sigit Masih Aman
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Polri dari awal membuka ruang komunikasi kepada Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, dan KPAI
Angga Yudha Pratama - Senin, 08 September 2025
583 Demonstran Masih Ditahan, Polri Fokus Cari Aktor Intelektual dan Perusak Fasilitas Umum
Indonesia
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Pembebasan ini hanya berlaku untuk mereka yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Indonesia
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
DPR selalu terbuka untuk menyerap aspirasi masyarakat dan memiliki mekanisme sendiri untuk melakukannya
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Demo Rusuh Disorot PBB, DPR Pastikan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM Tanpa Campur Tangan Asing dan Berpegang pada Kedaulatan Hukum Indonesia.
Indonesia
Dishub DKI Gerak Cepat, 18 Lampu Lalu Lintas yang Terdampak Unjuk Rasa Ricuh Berhasil Diperbaiki
Selama proses perbaikan, Dishub juga menerapkan pengaturan lalu lintas manual untuk menghindari kemacetan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Dishub DKI Gerak Cepat, 18 Lampu Lalu Lintas yang Terdampak Unjuk Rasa Ricuh Berhasil Diperbaiki
Bagikan