Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi
Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla
Merahputih Politik- Jelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tingkat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi kian menurun. Pemberantasan korupsi dinilai jalan ditempat dan cenderung diperlemah.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai pemberantasan korupsi cenderung tidak jalan disebabkan pemerintah dalam hal ini Presiden tidak tegas terhadap cita-cita pemberantasan korupsi.
"Adanya konflik KPK-Polri membuktikan kurang tegasnya pemerintah terhadap cita-cita pemberantasan korupsi," katanya kepada merahputih.com, Rabu (14/10).
Selain itu, kata Ray polemik revisi UU kewenangan KPK menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak tegas untuk memberantas korupsi.
"Tidak bisa dipisahkan antara partai pendukung revisi UU KPK yang mayoritas berasal dari Fraksi PDIP dengan pemerintahan saat ini, meskipun usulan itu berasal dari DPR RI," ujarnya.
Dia menambahkan Indikasi pelemahan KPK itu sangat terlihat, meskipun DPR RI menunda pembahasan itu.
"Butir-butirnya kan ada, revisi terhadap sejumlah wewenang KPK itu yang dinilai akan memperlemah kinerja KPK dalam mengusut KKN," tukasnya.(Fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
OTT Beruntun KPK Disebut Cuma Kelas Kabupaten, MAKI: Mestinya Tangkap Ikan Besar, Bukan Ikan Kecil
KPK Beberkan Alasan Penyegelan Rumah Kajari Kabupaten Bekasi
2 Jaksa HSU Diduga Terima Uang Rp 1,13 Miliar dari Kasus Pemerasan
Kabur Saat OTT, KPK Buru Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara
KPK Tetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Tersangka Pemerasan Rp 1,5 Miliar
KPK: Bupati Bekasi Diduga Terima Ijon Proyek Rp 9,5 Miliar, Total Suap Rp 14,2 M
KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Ayahnya Tersangka Suap Ijon Proyek
KPK Tetapkan 3 Jaksa di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi Tersangka Pemerasan
Terungkap Lewat OTT KPK, Ini Modus Ijon Proyek dalam Kasus Bupati Bekasi
KPK Bongkar Skenario Jaksa Banten Peras WN Korea Selatan Berkedok Tuntutan Berat