Satu Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Lemah Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi


Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla
Merahputih Politik- Jelang satu tahun pemerintahan Jokowi-Jk, tingkat kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi kian menurun. Pemberantasan korupsi dinilai jalan ditempat dan cenderung diperlemah.
Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai pemberantasan korupsi cenderung tidak jalan disebabkan pemerintah dalam hal ini Presiden tidak tegas terhadap cita-cita pemberantasan korupsi.
"Adanya konflik KPK-Polri membuktikan kurang tegasnya pemerintah terhadap cita-cita pemberantasan korupsi," katanya kepada merahputih.com, Rabu (14/10).
Selain itu, kata Ray polemik revisi UU kewenangan KPK menjadi indikasi bahwa pemerintah tidak tegas untuk memberantas korupsi.
"Tidak bisa dipisahkan antara partai pendukung revisi UU KPK yang mayoritas berasal dari Fraksi PDIP dengan pemerintahan saat ini, meskipun usulan itu berasal dari DPR RI," ujarnya.
Dia menambahkan Indikasi pelemahan KPK itu sangat terlihat, meskipun DPR RI menunda pembahasan itu.
"Butir-butirnya kan ada, revisi terhadap sejumlah wewenang KPK itu yang dinilai akan memperlemah kinerja KPK dalam mengusut KKN," tukasnya.(Fdi)
Baca Juga:
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Lelang HP Sitaan Koruptor: iPhone Hingga Samsung Mulai Harga Rp 1,9 Juta, Pahami Syarat dan Mekanismenya

KPK Periksa Wasekjen GP Ansor, Dalami Hasil Penggeledahan di Rumah Gus Yaqut

Mobil Peninggalan BJ Habibie yang Dibeli Ridwan Kamil Belum Lunas, Berpotensi Dirampas Negara untuk Dilelang

KPK Buka Peluang Minta Keterangan Ridwan Kamil dalam Kasus Pengadaan Iklan di BJB

KPK Akan Ekstrak Isi 4 HP Hasil Penggeledahan Buktikan Wamenaker Noel Bohong atau Tidak

KPK Periksa Eks Direktur Keuangan Telkom terkait Kasus Digitalisasi SPBU Pertamina

KPK Duga Ridwan Kamil Beli Mercy BJ Habibie Pakai Uang Korupsi Bank BJB

Penuhi Panggilan KPK, Ilham Habibie Tanggapi soal Mobil Mercy Warisan BJ Habibie

Eks Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit Terseret Korupsi Proyek Mempawah

Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre
