Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Sering Tenggelamkan Kapal, Menteri Susi Dinilai Buang-Buang APBN

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 03 November 2015
Sering Tenggelamkan Kapal, Menteri Susi Dinilai Buang-Buang APBN

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti seringkali menenggelamkan kapal. Bahkan tak jarang menteri asal Pangandaran itu melakukan pengeboman bagi kapal-kapal asing yang ketahuan asik mencuri ikan di perairan Indonesia.

Namun kebijakan ini justru dinilai hanya membuang-buang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengeboman, penenggelaman kapal, itukan hanya buang-buang anggaran saja. Untuk membeli bahan peledaknya itu berapa, belum untuk transportasi ke sananya itu sudah berapa," tutur Sekjen KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Abdul Hamid dalam acara konferensi pers bertajuk 'Setahun Jokowi Melaut: Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2015, Kelautan dan Perikanan' di Bakoel Kofie, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Menurut Abdul, ketimbang melakukan aksi-aksi frontal tersebut, alangkah baiknya kapal tersebut dilelang. Sebab hal tersebut bisa meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Menurut saya daripada menenggelamkan kapal atau melakukan pengeboman terhadap kapal-kapal asing, lebih baik dilelang saja. Ada PNBP untuk Indonesia," katanya.

Sementara itu, untuk memastikan pelelangan berjalan dengan benar dan baik, Kementerian Kelautan Perikanan diminta menentukan syarat-syarat yang boleh mengikuti lelang dan memenangkan lelang tersebut.

"Ya makanya supaya tidak kembali ke pemilik lamanya, pemerintah buat syarat-syaratnya," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Darmin Beberkan Alasan Penyebab Belanja Modal Rendah
  2. Pemerintah Cabut Subsidi Listrik, Komisi VII DPR Kaget
  3. BPS Koreksi Produksi Padi Tahun 2015
  4. HKI Optimistis Penjualan Lahan Industri Mencapai 400 Hektare
  5. Antisipasi El Nino, Pemerintah Siapkan Rencana Pangan Nasional

 

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Susi Pudjiastuti #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Pemerintah kembali menempatkan dana Rp 281 triliun di bank BUMN hingga Desember 2026 untuk menjaga likuiditas perbankan. Tambahan dana siaga Rp 100 triliun juga disiapkan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Pemerintah Kembali Tempatkan Dana Rp 281 Triliun di Bank BUMN, Likuiditas Dijaga hingga Akhir 2026
Indonesia
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Wamenkeu Juda Agung memastikan kondisi fiskal Indonesia tetap sehat. Defisit APBN baru mencapai 0,7 persen, penerimaan pajak tumbuh 19,1 persen, dan pemerintah menjaga likuiditas perbankan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
Wamenkeu Juda Agung: Fiskal Indonesia Tetap Sehat, Defisit APBN Masih di Bawah 3 Persen
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Semangat otonomi daerah menunjukkan kemajuan Indonesia sangat ditentukan kemajuan provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Tanah Air. 

Dwi Astarini - Kamis, 25 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Penurunan Transfer ke Daerah 2027 Sebesar Rp 300 Triliun Dikaji Ulang
Indonesia
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
sejauh ini dari sekitar 1.900 pesantren di Aceh, hanya 87 pesantren mendapatkan biaya operasional dengan jumlah berkisar Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per tahun.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Juni 2026
Direktorat Baru di Kementerian Agama Kelola Rp 4,5 Triliun Dana Bagi Pesantren
Indonesia
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Presiden mengajak pemerintah daerah untuk menjaga dan memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun dengan sebaik-baiknya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Presiden Prabowo Janji Tambah Dana Pembagunan Infrastruktur di Daerah
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Komitmen bersama tersebut mewujud nyata melalui kesepakatan asumsi dasar ekonomi makro beserta pagu anggaran tujuh kementerian koordinator
Angga Yudha Pratama - Senin, 22 Juni 2026
Bocoran Asumsi Makro RAPBN 2027 Racikan DPR dan Pemerintah
Indonesia
Prabowo Setujui Anggara Rp 100 T Pemulihan Bencana Sumatra, Disalurkan Lewat 33 Kementerian/Lembaga
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana di Sumatra sebesar Rp 100,1 triliun untuk tiga tahun ke depan.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 Juni 2026
Prabowo Setujui Anggara Rp 100 T Pemulihan Bencana Sumatra, Disalurkan Lewat 33 Kementerian/Lembaga
Indonesia
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
pemerintah membidik belanja negara pada rentang 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
Efisiensi Anggaran Pemerintah Berlanjut Sampai 2027
Indonesia
Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Realisasi anggaran MBG Mei 2026 mencapai Rp88,15 triliun, naik Rp13 triliun dari April. Pemerintah siapkan penghematan sesuai instruksi Presiden Prabowo.
Wisnu Cipto - Jumat, 05 Juni 2026
 Biaya MBG Hingga Mei Sudah Habis Rp 88,15 Triliun, Prabowo Instruksikan Pemangkasan Diperketat
Bagikan