Sering Tenggelamkan Kapal, Menteri Susi Dinilai Buang-Buang APBN

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 03 November 2015
Sering Tenggelamkan Kapal, Menteri Susi Dinilai Buang-Buang APBN

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (Foto Antara/Reno Esnir)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti seringkali menenggelamkan kapal. Bahkan tak jarang menteri asal Pangandaran itu melakukan pengeboman bagi kapal-kapal asing yang ketahuan asik mencuri ikan di perairan Indonesia.

Namun kebijakan ini justru dinilai hanya membuang-buang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Pengeboman, penenggelaman kapal, itukan hanya buang-buang anggaran saja. Untuk membeli bahan peledaknya itu berapa, belum untuk transportasi ke sananya itu sudah berapa," tutur Sekjen KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), Abdul Hamid dalam acara konferensi pers bertajuk 'Setahun Jokowi Melaut: Evaluasi 2015 dan Proyeksi 2015, Kelautan dan Perikanan' di Bakoel Kofie, Jakarta Pusat, Senin (2/11).

Menurut Abdul, ketimbang melakukan aksi-aksi frontal tersebut, alangkah baiknya kapal tersebut dilelang. Sebab hal tersebut bisa meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Menurut saya daripada menenggelamkan kapal atau melakukan pengeboman terhadap kapal-kapal asing, lebih baik dilelang saja. Ada PNBP untuk Indonesia," katanya.

Sementara itu, untuk memastikan pelelangan berjalan dengan benar dan baik, Kementerian Kelautan Perikanan diminta menentukan syarat-syarat yang boleh mengikuti lelang dan memenangkan lelang tersebut.

"Ya makanya supaya tidak kembali ke pemilik lamanya, pemerintah buat syarat-syaratnya," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Darmin Beberkan Alasan Penyebab Belanja Modal Rendah
  2. Pemerintah Cabut Subsidi Listrik, Komisi VII DPR Kaget
  3. BPS Koreksi Produksi Padi Tahun 2015
  4. HKI Optimistis Penjualan Lahan Industri Mencapai 400 Hektare
  5. Antisipasi El Nino, Pemerintah Siapkan Rencana Pangan Nasional

 

#Kementerian Kelautan Dan Perikanan #Susi Pudjiastuti #APBN
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pidato Presiden Prabowo Subianto Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 14 Agustus 2026
Pidato Presiden Prabowo Subianto Pengantar RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Sepanjang semester I 2026, ekonomi Indonesia berhasil tumbuh 5,45 persen (yoy)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi dalam 13 Tahun, Mengapa Prabowo Patok Target Luar Biasa di 2027?
Indonesia
IHSG Terbang Tinggi Tembus Level 6.400, Pidato Ekonomi Prabowo Bikin Bursa Efek Bergairah
Penguatan indeks saham mencerminkan tingkat kepercayaan tinggi pasar terhadap komitmen penegakan disiplin fiskal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 14 Agustus 2026
IHSG Terbang Tinggi Tembus Level 6.400, Pidato Ekonomi Prabowo Bikin Bursa Efek Bergairah
Indonesia
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Prabowo menyebut ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh pada level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. Pendapatan negara hingga Juli tumbuh 21,3%.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 14 Agustus 2026
Prabowo Ungkap Ekonomi Indonesia Tetap Berdiri Tegak, Pertumbuhan Semester I 2026 Tertinggi dalam 13 Tahun
Indonesia
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati meminta anggaran pendidikan difokuskan untuk mengatasi kekurangan guru dan meningkatkan mutu pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Fokus Atasi Kekurangan Guru usai Putusan MK
Indonesia
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Komisi X DPR mendesak pemerintah mempercepat putusan MK soal anggaran MBG di APBN 2027.
Soffi Amira - Senin, 03 Agustus 2026
DPR Desak Putusan MK soal Anggaran MBG Segera Diterapkan pada APBN 2027
Indonesia
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Komisi X DPR mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, mengenai pemisahan anggaran pendidikan dan MBG.
Soffi Amira - Jumat, 31 Juli 2026
Komisi X DPR Apresiasi Putusan MK, Anggaran Pendidikan tak Boleh Dipakai untuk MBG
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan penting terkait pendanaan program Makan Bergizi Gratis. Mulai APBN 2028, anggaran MBG wajib dipisahkan dari anggaran pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Sebagian Gugatan soal MBG, Anggaran Resmi Dipisah dengan Dana Pendidikan pada APBN 2028
Indonesia
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Mahkamah Konstitusi memutuskan anggaran pendidikan dan MBG harus dipisahkan. Hal itu dimulai APBN 2028.
Soffi Amira - Kamis, 30 Juli 2026
MK Kabulkan Gugatan, Anggaran Pendidikan tak Boleh Biayai MBG Mulai APBN 2028
Indonesia
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Pemerintah akan membuka program kuliah gratis di Universitas Republik Indonesia (URI). Mahasiswa S1 mendapat beasiswa penuh dengan seluruh biaya ditanggung APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Siapkan Kuliah Gratis di Universitas Republik Indonesia, Biaya Ditanggung APBN
Bagikan