Serapan Pangan Rendah karena Kementan Kurang Koordinasi
Sejumlah pekerja mengangkut beras yang baru masuk dari petani di gudang bulog Subdrive Indramayu, Jawa Barat, Rabu (3/6). (Foto Antara/Dedhez Anggara)
MerahPutih, Bisnis-Anggota Komisi IV DPR RI Ichsan Firdaus dari Fraksi Golkar, mengatakan rendahnya serapan pangan dan tidak berfungsinya Perum Bulog sebagai penyangga komoditas bahan pokok, karena kurang koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
“Sebaiknya Kementerian Pertanian melakukan keterlibatan Pemerintah Daerah lebih intens. Jangan sampai semua program hanya dipusat,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (9/6).
Saat ini anggaran untuk Perum Bulog mencapai Rp32 triliun. Menurutnya dana tersebut cukup besar.
Ia menegaskan koordinasi dengan daerah sangat diperlukan karena hanya daerah yang mengerti kondisi riil di daerahnya tersebut. “Dana sebesar Rp32 triliun itu kalau tidak melibatkan Pemerintah Daerah, itu saya pikir percuma. Jangan semua hanya terpusat di Pemerintah Pusat,” kata Ichsan.
Dia menilai Menteri Pertanian selama ini tidak melakukan pencanangan yang matang dalam pengecekan ke bawah.
“Menteri Pertanian, jangan hanya turun, tanpa perencanaan sama saja bohong,” ungkapnya.
Ia juga menentang pemberian sanksi, kepada 26 Kabupaten kota yang tidak mampu meningkatkan produksi. Sebaliknya ia berpendapat sebaiknya diberikan stimulus khusus agar mampu meningkatkan produksi pangannya.
“Sebab Jangan-jangan bukan pemerintah daerahnya yang salah, justru Kementerian Pertanian yang tidak memberikan koordinasi dan bimbingan kepada Pemerintah Daerah. (Rio)
Baca Juga:
Bulog Kembali Menjadi Penyangga Harga Sembako
Dirut Bulog Dicopot karena Tak Capai Target?
Menko Perekonomian: Wajar Bulog Cari Keuntungan
Bagikan
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural
Pemerintah Diharap Segera Ganti Status Bencana Hidrometeorologi yang Menghantam 3 Provinsi di Sumatera