Bulog Kembali Menjadi Penyangga Harga Sembako

MerahPutih, Bisnis-Pemerintah akan meningkatkan peran Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) menjadi lebih strategis. Ke depan, Bulog akan difungsikan kembali mengelola sembilan bahan pokok sehingga ketahanan pangan semakin kuat.

“Bulog ini posisi strategis dalam mengelola ketahanan pangan kita, dan sesuai undang-undang memang segera akan di Perum kan (fungsi dan tanggungjawabnya), ke depan memang kita siapkan agar Bulog tidak hanya urus beras tapi urus sembilan bahan pokok lainnya,” kata Presiden Joko Widodo kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/6).

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi menegaskan penggantian Direktur Utama Perum Bulog terkait dengan upaya mempersiapkan Bulog menghadapi tugas tersebut.

“Dalam rangka persiapan itu dirut diganti,” kata Presiden.

Presiden menegaskan, sebagai Perum, maka nantinya Bulog akan lebih berorientasi pada penyangga ketahanan pangan. Sementara PT Pangan yang selama ini juga melakukan pengelolaan sembilan bahan pokok akan lebih berorientasi komersial.

Sekedar diketahui, pada tahun 1990-an peran Bulog tak hanya menjadi penyangga pasokan beras tapi juga komoditas pangan lainnya. Saat itu dikenal istilah "Sembako" atau sembilan bahan pokok. Tapi, saat krisis moneter pada 1997-1998 peran Bulog dibatasi hanya mengendalikan persediaan beras. Ini sesuai kesepakatan Pemerintah RI dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mendukung rencana Pemerintah mengembalikan peran Bulog. Namun, fungsi Bulog harus dipertegas, apakah sebagai Public Service Obligation (PSO) atau lembaga yang profit oriented.

"Malah bagus kalau benar kembali seperti dulu karena saat ini belum ada lembaga yang secara khusus mengatur masalah pangan," kata Khudori.

Khudori menambahkan Bulog harus didukung oleh kebijakan-kebijakan, yakni menjadikan Bulog lembaga pangan yang memiliki fungsi monopoli, memiliki pendanaan untuk menyerap kelebihan produksi dari petani berapapun jumlahnya, baik dengan menetapkan single price (kebijakan satu harga) ataupun batas bawah, dan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang lain. 

Baca Juga:

Dirut Bulog Dicopot karena Tak Capai Target?

Menko Perekonomian: Wajar Bulog Cari Keuntungan

Harga Beras Terus Naik, Kodam Jaya Jalin MoU dengan Bulog