Direktur Energy Watch: Semoga MKD Tidak Masuk Angin

MerahPutih Politik - Pasca dilaporkannya Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan(MKD) DPR RI oleh Menteri ESDM Sudirman Said tentang dugaan pencatutan nama presiden Jokowi dan wapres Jusuf Kalla dalam proses negosiasi perpanjangan kontrak Freeport, bakal muncul polemik baru. Konstelasi politik akan naik suhunya, mengingat nama yang dicatut dalam pertemuan dengan perwakilan PT Freeport itu bukan nama sembarangan.

Apakah pertarungan ini murni pengungkapan sebuah praktek kongkalikong antara pengusaha dan penguasa yang sudah lama terjadi ataukah ada motif politik demi menggeser seseorang dari posisinya? Sepertinya ini bagian dari sebuah pertarungan politik antar kepentingan kelompok tertentu di negara ini.

Sudirman Said harus pasang kuda-kuda yang kuat dalam pertarungan ini, karena perlawanan balik tentu akan muncul tak terduga seperti munculnya skandal pencatut nama ini. Sudirman Said akan berada dalam pusaran badai mafia, mafia koruptor dan mafia politik serta mafia migas. Salah satu contoh adanya pernyataan yang keluar dari beberapa anggota DPR adalah wujud perlawanan balik yang akan menyudutkan Sudirman Said.

Bahkan ada anggota dewan memberikan pernyataan agar memidanakan Sudirman Said karena merekam pembicaraan tersebut.

Sementara itu Direktur Energi Watch Indonesia,Ferdinand Hutahahean mendukung apa yang dilakukan Sudirman Said untuk membuka ke publik.

“Kami mendukung Sudirman Said untuk membuka skandal ini secara gamblang dan terbuka dan tentu dengan didasari oleh niat memperbaiki dan bukan karena ditumpangi oleh kepentingan pertarungan politik, karena waktu akan menjawab cerita sesungguhnya dibalik skandal ini dan tentu akan memakan korban, baik korban politik atau korban penghakiman opini publik.”ujar Ferdinand Hutahahean melalui rilis yang dikirim ke merahputih.com Selasa, (17/11).

“Kami juga mendesak presiden Jokowi agar bertindak dengan infrastruktur hukum yang ada untuk mengusut tuntas masalah ini. Presiden jangan lepas tangan atas skandal ini karena menyangkut nama Presiden dan nama baik negara Indonesia di dunia” ungkap Ferdinand Hutahahean.

Ferdinand Hutahahean juga berharap MKD dapat bekerja secara profesional cepat dan transparan,bila MKD tidak terbuka maka akan muncul kecurigaan publik yang malah menambah ketidak percayaan publik terhadap anggota DPR,Ferdinand ingin hal ini menjadi momen DPR mengembalikan kepercayaan publik. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan, namun sanksi tegas juga harus disiapkan.

“MKD saat ini sedang disorot publik. Karena itu MKD tidak boleh ‘masuk angin’ dengan menutup-nutupi kasus ini," tegas Ferdinand Hutahahean

Seperti diketahui Setya Novanto pernah berurusan dengan MKD sebelumnya yaitu ketika pertemuan dan kehadirannya di acara Donald Trump di Amerika Serikat dipermasalahkan. Setya Novanto sempat tidak memenuhi panggilan MKD dan pada akhirnya dia yang didatangi MKD untuk diperiksa. Ujungnya, Setya Novanto hanya mendapat teguran lagi.(aka)

Baca Juga: 

1. Fahri Hamzah Ungkap Presiden Tolak Freeport Saat di Amerika
2. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan DPR
3. Fahri Hamzah Tuding Freeport Mengail di Air Keruh dalam Kasus Setya Novanto
4. Wakil Ketua DPR RI Soal Setya Novanto 'Sakitnya Tuh Disini'
5. Masinton Pasaribu Sebut Setya Novanto sebagai Koreng di DPR