Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini

Raden Yusuf NayamenggalaRaden Yusuf Nayamenggala - Sabtu, 31 Oktober 2015
Seluruh Fraksi DPR Tolak PMN yang Diusulkan oleh Menteri Rini

Suasana Rapat Paripurna RAPBN di Gedung Parlemen (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Keuangan - Usulan yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, agar perusahaan-perusahaan BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ditanggapi seragam oleh 10 Fraksi dalam rapat paripurna ke-9 RAPBN 2016, pada Jumat (30/10).
 
"Kami dari Fraksi Hanura menerima Rancangan undang-undang APBN 2016 dengan beberapa catatan, diantaranya, menolak penyertaan modal negara dalam RAPBN 2016," ujar ketua Fraksi Hanura.
 
Tapi tak hanya itu Fraksi dari Partai Gerindra pun menyatakan tak setuju dengan point RAPDN yang menyertakan modal negara dalam BUMN.
 
"Fraksi Gerindra tidak setuju dengan point RAPBN penyertaan modal negara dalam BUMN, dimana seharusnya BUMN memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional dan memberikan deviden untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan sebaliknya. Karenanya dengan menolak satu point ini, Fraksi Gerinda juga menolak semua pasal yang dibahas dalam RAPBN 2016, yang artinya, Fraksi Gerindra menolak RAPBN 2016." ujar ketua Fraksi Gerindra. 
 
Sikap menolak penyertaan modal negara terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini juga mengemuka secara serempak dari seluruh Fraksi dalam rapat paripurna RAPBN 2016. (aka)
 
BACA JUGA:
 
  1. Politikus PDIP: BUMN Tidak Dikelola dengan Efisien
  2. Rizal Ramli Minta Menteri BUMN Pecat RJ Lino
  3. BUMN Rugi Tidak Akan Terima PMN
#RAPBN 2016 #Penyertaan Modal Negara (PMN) #Rini Soemarno #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Raden Yusuf Nayamenggala

I'm not perfect but special
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
BGN perlu melakukan penyisiran dan validasi data secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada lagi celah penerima ganda dalam program MBG.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
DPR Soroti 6 Juta Data Ganda Penerima MBG, Minta BGN Perbaiki Data
Indonesia
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
RUU Sistem Perbukuan diperlukan karena industri perbukuan Indonesia sedang menghadapi persoalan serius.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 08 Agustus 2026
Industri Perbukuan Indonesia Sedang Menghadapi Persoalan Serius
Indonesia
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Aparat perlu membongkar dari mana senjata-senjata tersebut berasal, bagaimana jalur distribusinya, hingga siapa saja pihak yang terlibat.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Agustus 2026
Polisi Didesak Ungkap Jaringan Pemasok 996 Pucuk Senjata Disimpan di Sekolah Kebayoran Lama
Berita Foto
Pameran Foto Warna-Warna Parlemen 2026 Bertajuk Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka (kiri) membuka Pameran Foto Warna-Warni Parlemen #16 Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 03 Agustus 2026
Pameran Foto Warna-Warna Parlemen 2026 Bertajuk Mengawal dan Mewujudkan Indonesia Emas
Berita Foto
Pimpinan DPR Tampung Usulan Aliansi Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal (kedua kiri) menerima kunjungan dari koalisi buruh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Didik Setiawan - Senin, 03 Agustus 2026
Pimpinan DPR Tampung Usulan Aliansi Buruh dalam Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Militer AS melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran pada Rabu malam waktu Amerika atau Kamis (30/7) dini hari waktu Teheran.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Juli 2026
AS Serang Iran Habis-Habisan, DPR: Indonesia Harus Serukan Gencatan Senjata
Berita Foto
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Ketua Umum IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 30 Juli 2026
Pimpinan DPR Dengar Keluhan Guru TK dari IGTKI-PGRI soal Status Honorer
Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Kasus tersebut harus menjadi momentum bagi Polri untuk melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Kasat di Tangerang Diduga Terlibat Peredaran Narkoba, DPR Desak Pemecatan
Indonesia
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Siapa pun yang terpilih menjadi Gubernur Bank Indonesia harus mampu menjaga independensi bank sentral sebagaimana diamanatkan undang-undang
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
DPR Ingatkan Transisi Kepemimpinan di BI Tidak Ganggu Stabilitas Sistem Keuangan
Bagikan