Raden Yusuf Nayamenggala
MerahPutih Keuangan - Usulan yang diajukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, agar perusahaan-perusahaan BUMN mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) ditanggapi seragam oleh 10 Fraksi dalam rapat paripurna ke-9 RAPBN 2016, pada Jumat (30/10).
"Kami dari Fraksi Hanura menerima Rancangan undang-undang APBN 2016 dengan beberapa catatan, diantaranya, menolak penyertaan modal negara dalam RAPBN 2016," ujar ketua Fraksi Hanura.
Tapi tak hanya itu Fraksi dari Partai Gerindra pun menyatakan tak setuju dengan point RAPDN yang menyertakan modal negara dalam BUMN.
"Fraksi Gerindra tidak setuju dengan point RAPBN penyertaan modal negara dalam BUMN, dimana seharusnya BUMN memberikan kontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional dan memberikan deviden untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan sebaliknya. Karenanya dengan menolak satu point ini, Fraksi Gerinda juga menolak semua pasal yang dibahas dalam RAPBN 2016, yang artinya, Fraksi Gerindra menolak RAPBN 2016." ujar ketua Fraksi Gerindra.
Sikap menolak penyertaan modal negara terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ini juga mengemuka secara serempak dari seluruh Fraksi dalam rapat paripurna RAPBN 2016. (aka)
BACA JUGA:
