Selepas Hindia Belanda, Pelacuran Zaman Jepang Lebih Ramai

Fredy WansyahFredy Wansyah - Rabu, 29 April 2015
Selepas Hindia Belanda, Pelacuran Zaman Jepang Lebih Ramai

Ilustrasi Pelacuran (MerahPutih/Alfi Rahmadhani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Usai penjajahan Belanda tahun 1942, pelacuran di Zaman Jepang bukannya berkurang tapi justru tambah membabibuta. Bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Bagaimanakah pelacuran saat itu merajalela?

Penjajah Jepang sebagai ganti kekuasaan Belanda di Indonesia menjalankan pemerintahan dengan sangat represif. Ketika itu, keadaan ekonomi Indonesia malah makin parah. Kenapa? Semua hasil ditujukan untuk Jepang, yakni zamannya romusha. Sontak saja kemiskinan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Banyak penduduk yang hanya berpakaian dari kain goni, sehingga berbagai penyakit kulit diderita oleh penduduk.

Untuk mengurangi penderitaan karena penyakit kulit itu, mereka melepas baji goni lalu mencucinya. Selama menanti baju goni kering, mereka berjemur agar kudis dan penyakit kulit bisa kering oleh sinar matahari. Meninggal di berbagai tempat sudah menjadi kejadian lumrah sehari-hari waktu itu. Di sekitar stasiun Tanah Abang waktu itu banyak orang-orang kelaparan, sakit lalu meninggal. Masa pendudukan Jepang merupakan zaman yang paling tidak bisa dilupakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia, sebab penduduk mengalami tekanan lahir dan batin yang luar biasa di tengah suasana perang yang berkepanjangan.

Selama Jepang menduduki Indonesia, secara fisik dapat dikatakan bahwa Jakarta sama sekali tidak mengalami perkembangan, namun pelacuran dan komersialisasi seks terus berkembang selama pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang inilah disinyalir terjadi eksploitasi dan kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga ada jaringan perdagangan perempuan untuk dijadikan pelacur. Indikasi ini terkait dengan banyaknya perempuan yang tertipu atau dipaksa memasuki dunia prostitusi.

Bangsa Jepang menawarkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik di Tokyo atau kota-kota Indonesia lainnya kepada sejumlah perempuan. Banyak perempuan yang tertarik dengan tawaran itu dan dibawa dan ditampung ke daerah daerah sekitar pelabuhan Semarang, Surabaya dan Jakarta (Tanjung Priok). Dalam kenyataanya, mereka dipaksa melayani hasrat seks para serdadu dan perwira Jepang serta dilarang meninggalkan rumah bordil.

Pada umumnya perempuan yang tertipu dan dipaksa menjadi pemuas nafsu tentara Jepang (belakangan mereka dikenal sebagai Jugun Ianfu) itu berasal dari latar belakang keluarga pegawai pangreh praja yang takut kehilangan pangkat dan jabatannya. Janji-janji untuk disekolahkan ke luar negeri tidak disiarkan melalui surat kabar, tetapi dari mulut ke mulut yang ditangani oleh Sendenbu (Jawatan propaganda). Pada masa Jepang, pangreh praja tunduk melaksanakan perintah Sendenbu. Sebagai konsekuensinya, para pangreh praja—dari bupati sampai lurah—harus memberi contoh menyerahkan anaknya.

Mereka tidak boleh hanya berpropaganda, tetapi juga harus jadi suri tauladan. Selain itu, mereka ada juga yang berasal dari perempuan-perempuan desa yang berpendidikan rendah dan atau tidak berpendidikan sama sekali, sehingga tidak mengenal baca tulis. Kebanyakan mereka ini berasal dari desa, yang secara ekonomi sangat miskin. Sebagian masih gadis—malah ada yang masih di bawah umur, ada juga yang telah bersuami dan punya anak. Bagaimana perempuan-perempuan itu bisa terjebak menjadi Jugun Ianfu? Tawaran pekerjaan yang dijanjikan oleh Jepang merupakan pola perekrutan yang dominan.

Masalah kelangkaan lapangan pekerjaan sebagai akibat situasi ekonomi yang sulit pada masa Jepang menjadi alasan utama para perempuan mudah dijebak dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan untuk meringankan beban hidup keluarga. Demikianlah yang dilansir dari serbasejarah.blogspot.com. (aku)

Baca juga:

Menengok Pelacuran Zaman Kolonial Belanda

Legalisasi Prostitusi di Jakarta Cuma Bualan Ahok

Macao Po, Tempat Pelacuran Pertama di Jakarta

Ahok Bakal Pasang Plang Orang Suci Dilarang Masuk Lokasi Legal Prostitusi

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ditawari Jasa Prostitusi "Online"

#DKI Jakarta #Bisnis Prostitusi #Lokalisasi Pelacuran
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Jakarta Pramono Sebut Mendengar Masukan dan Kritik Jadi Fokus Gaya Komunikasinya dalam Pimpin Jakarta
Ia fokus dan memberi perhatian serius terhadap berbagai kritik dan masukan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Gubernur Jakarta Pramono Sebut Mendengar Masukan dan Kritik Jadi Fokus Gaya Komunikasinya dalam Pimpin Jakarta
Indonesia
Orangtua di Jakarta Bisa Bawa Anak yang Hobi Tawuran untuk Dibina di Panti Sosial
Orangtua bisa meminta perangkat daerah setempat untuk membuat rujukan pembinaan kepada Dinsos DKI.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Orangtua di Jakarta Bisa Bawa Anak yang Hobi Tawuran untuk Dibina di Panti Sosial
Indonesia
Urusan Parkir di Depan Labschool Rawamangun, Gubernur Pramono: Enggak Boleh Mobil Mewah Merasa Punya Jalan
Pramono menginstruksikan Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin untuk melakukan pemantauan di lapangan terkait informasi tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Urusan Parkir di Depan Labschool Rawamangun, Gubernur Pramono: Enggak Boleh Mobil Mewah Merasa Punya Jalan
Indonesia
Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran
Banyak pelajar melakukan tawuran hanya untuk terlihat gagah dan disebarkan di media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Gubernur Jakarta Pramono Anung Ancam Lacak Media Sosial Tampilkan Tawuran
Indonesia
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Satgas khusus ini akan bertugas hingga 10 Oktober 2025 atau selama masa perbaikan gerbang tol.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Tim Pengurai Kemacetan Polda Metro Ditempatkan di Gerbang Tol saat Jam Sibuk, Arahkan Pengendara ke Jalur Alternatif
Indonesia
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Padahal, pemerintah telah menetapkan kebijakan sekolah gratis.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
DPRD DKI Terima Laporan Pungli hingga Rp 5 Juta di Sekolah Gratis
Indonesia
Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas
ansus Parkir DPRD akan terus mengawal agar tata kelola parkir di Jakarta transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Parkir Liar Rugikan Pemprov DKI Jakarta Rp 37,8 Miliar, Pansus Minta Tindakan Hukum Tegas
Indonesia
Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota
Makin sering Jakarta menggelar event besar maka akan dapat meningkatkan kesadaran publik sekaligus memperkuat branding kota sebagai destinasi olahraga serta pariwisata yang menarik, aman, dan nyaman.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Jakarta Running Festival Siap Digelar, Pramono: yang Bawa Uang, Belanjalah di Ibu Kota
Indonesia
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Tindakan flexing Bebizie dinilai tidak etis dilakukan seorang pejabat publik.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Indonesia
Pasar Jaya Genjot Revitalisasi, Legislator Dukung Hunian di Atas Pasar
Aset strategis Pasar Jaya harus dimaksimalkan untuk menjawab kebutuhan hunian.
Dwi Astarini - Rabu, 24 September 2025
Pasar Jaya Genjot Revitalisasi, Legislator Dukung Hunian di Atas Pasar
Bagikan