Sekjen PDIP Bantah Koalisi Kekeluargaan Dibentuk atas Instruksi Megawati

MerahPutih Megapolitan - Keberadaan PDI Perjuangan dalam Koalisi Kekeluargaan rupanya masih penuh tanda tanya. Pasalnya menurut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto hal itu belum mendapat persetujuan dari sang Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

Dalam keterangan kepada awak media di Kantor PDI pejuangan kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/8), Hasto Kristyanto memastikan bahwa keterlibatan PDI Perjuangan dalam Koalisi Kekeluargaan bukan atas instruksi Ketua Umum partai.

Justru menurut Hasto, selaku ketua umum Megawati Soekarnoputri memberikan kebebasan kepada para kader PDI Perjuangan untuk membangun kerjasama dengan partai politik lain.

"Tidak, Ibu Mega dalam memimpin sangat demokratis, beliau memberikan kebijakan-kebijakan dasar kemudian kami terjemahkan kebijakan tersebut," jelas Hasto Kristyanto.

Sebelumnya, sebagaimana diketahui Plt Ketua DPD PDI-P DKI Jakarta, Bambang DH sebelumnya turut hadir dalam pertemuan dengan enam partai lain, yakni Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, PKB dan PAN.

Namun Hasto juga mengakui, keputusan politik PDI Perjuangan bergabung bersama partai lain karena mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang memberi mandat kepada Megawati Untuk mengambil keputusan.

"Jadi ini kami kan setiap dewan pimpinan daerah punya mandat untuk melakukan tugas-tugas membangun kerjasama dengan partai politik, "ujar Hasto.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, koalisi kekeluargaan merupakan gagasan yang baik. Sebab dalam politik selalu ada ruang kompromi untuk kepentingan bersama.

"Sehingga meskipun di antara partai politik berkompetisi, tetapi kami juga berdialog untuk menyepakati hal hal yang fundamental untuk bangsa ini," pungkas Hasto Kristyanto.

BACA JUGA:

1. Prijanto: Koalisi Kekeluargaan Bukti Banyak Pihak Tolak Gubernur Ahok
2. Idrus Marham Tanggapi Santai Hadirnya Koalisi Kekeluargaan
3. Koalisi Kekeluargaan Sepakati Tujuh Kriteria Pemimpin Jakarta dalam Pilgub DKI 2017
4. Koalisi Kekeluargaan Belum Berani Sodorkan Nama Calon Pemimpin Jakarta
5. Ahok Tak Masuk Kriteria Calon Gubernur DKI Versi Koalisi Kekeluargaan