Noer Ardiansjah
MerahPutih Megapolitan - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyikapi serius gerakan yang ingin memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melengserkan Presiden. PBNU menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia agar menjaga persatuan demi keutuhan NKRI.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siraj dalam konferensi pers menyikapi situasi politik terkini.
Terkait gerakan sejumlah masyarakat yang ingin menurunkan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden, PBNU menegaskan tetap berkomitmen menjaga konstitusi dan mengajak masyarakat menghargai presiden sebagai pemimpin pilihan rakyat. Said Aqil juga membantah NU menentang pemerintahan Jokowi-JK.
"Itu rumor, NU tetap bersama konstitusi. NU akan selalu ada belakang konstitusi siapapun presidennya. Kalau presiden itu yang dipilih rakyat maka harus kita hargai dan hormati," katanya di kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya No 104, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Said Aqil menjelaskan dalam sistem presidensial tidak mengenal presiden diturunkan di tengah jalan. Kecuali kalau presiden melakukan pelanggaran yang sifatnya sangat prinsip seperti melanggar Pancasila dan UUD 1945.
"Selama tidak ada pelanggaran yang sangat fatal maka tidak boleh diturunkan di tengah jalan. Maka presiden sangat buruk ketika Gus Dur diberhentikan di tengah jalan dengan kesalahan," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
- Sri Bintang Pamungkas: Pokoknya Jokowi Harus Jatuh
- Said Aqil: Hormati Presiden Pilihan Rakyat
- Ridwan Saidi Yakin Jokowi Dapat Lengser Sebelum 2019
- Presiden Jokowi: Bukan Zamannya Lagi Berpikir Jual Buah Dari Kampung ke Kampung
- Presiden Jokowi Merasa Nyaman Disisi Pasukan TNI
