Said Aqil: Hormati Presiden Pilihan Rakyat

Ketua PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siraj menggelar konferensi pers di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya No 104, Jakarta Pusat, Kamis 17/11. (Foto: MP/John Abimanyu).
MerahPutih Megapolitan - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyikapi serius gerakan yang ingin memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan melengserkan Presiden. PBNU menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin dan rakyat Indonesia agar menjaga persatuan demi keutuhan NKRI.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siraj dalam konferensi pers menyikapi situasi politik terkini.
Terkait gerakan sejumlah masyarakat yang ingin menurunkan Presiden Joko Widodo sebagai Presiden, PBNU menegaskan tetap berkomitmen menjaga konstitusi dan mengajak masyarakat menghargai presiden sebagai pemimpin pilihan rakyat. Said Aqil juga membantah NU menentang pemerintahan Jokowi-JK.
"Itu rumor, NU tetap bersama konstitusi. NU akan selalu ada belakang konstitusi siapapun presidennya. Kalau presiden itu yang dipilih rakyat maka harus kita hargai dan hormati," katanya di kantor PBNU, di Jalan Kramat Raya No 104, Jakarta Pusat, Kamis (17/11).
Said Aqil menjelaskan dalam sistem presidensial tidak mengenal presiden diturunkan di tengah jalan. Kecuali kalau presiden melakukan pelanggaran yang sifatnya sangat prinsip seperti melanggar Pancasila dan UUD 1945.
"Selama tidak ada pelanggaran yang sangat fatal maka tidak boleh diturunkan di tengah jalan. Maka presiden sangat buruk ketika Gus Dur diberhentikan di tengah jalan dengan kesalahan," pungkasnya. (Abi)
BACA JUGA:
- Sri Bintang Pamungkas: Pokoknya Jokowi Harus Jatuh
- Said Aqil: Hormati Presiden Pilihan Rakyat
- Ridwan Saidi Yakin Jokowi Dapat Lengser Sebelum 2019
- Presiden Jokowi: Bukan Zamannya Lagi Berpikir Jual Buah Dari Kampung ke Kampung
- Presiden Jokowi Merasa Nyaman Disisi Pasukan TNI
Bagikan
Berita Terkait
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser

PBNU Sebut Insiden Al-Khoziny Sidoarjo 'Puncak Gunung Es' Masalah Infrastruktur Pesantren

KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

KPK Buka Peluang Panggil Ketum PBNU Terkait Korupsi Kuota Haji

PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar

KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU

Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan

PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah

PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi

Gubernur Pramono Bantah Orang NU Dipermudah Masuk Kerja di BUMD
