Rieke Bersama Pekerja Honor dan Kontrak Tagih Janji Jokowi
Eddy Flo - Rabu, 30 September 2015
Rieke Diah Pitaloka (Foto: Antara)
MerahPutih Politik - Anggota DPR RI Komisi IX, Rieke Diah Pitaloka bersama ribuan pekerja honor dan kontrak meminta Presiden Joko Widodo segera merealisasikan janji-janji kampanye saat Pilpres 2014 silam.
Hal ini disampaikan Rieke saat mengadakan konsolidasi tenaga honorer dan kontrak, se-Jawa Tengah, di Graha Wisata Sriwedari, Solo, Senin (28/09).
Dalam agenda itu perwakilan guru honorer mengingatkan Jokowi dengan janji kampanyenya seraya membaca "Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara" dan perwakilan Bidan PTT membacakan "Piagam Perjuangan Abdoel Moeloek".
Dari kota kelahiran Presiden itu para tenaga honorer dan kontrak tersebut menagih janjinya saat kampanye Pilpres 2014, lalu. Mereka mengatakan janji politik tersebut haruslah dipenuhi.
"Janji jangan tinggal janji. Setelah terpilih janji politik harus dipenuhi oleh Presiden Jokowi," kata Lina, ketua persatuan Bidan PTT Jawa Tengah.
Menanggapi tuntutan itu, Rieke Diah Pitaloka menegaskan seharusnya pemerintah mempunyai regulasi khusus bagi para honorer yang sudah mengabdi dengan bayaran yang seadanya.
"Seharusnya ada aturan khusus, pengecualian bagi mereka yang sudah mengabdi lebih dari tiga tahun, tanpa pungutan apa-pun, tanpa diskriminasi," tegasnya, kepada merahputih.com, Selasa (29/9).
Lebih lanjut, Rieke yang juga hadir dalam konsolidasi tersebut mengungkapkan bahwa tindakan yang para tenaga honorer dan kontrak ini adalah upaya untuk menagih janji Jokowi. Menurutnya, rakyat sedang mengingatkan sang Presiden dari tanah kelahirannya itu.
"Berjuang bersama, solid, jangan mau dipecah belah. Berjuang agar Presiden penuhi janji Trilayak, kerja layak, upah layak dan hidup layak bagi tenaga honorer, guru honorer dan tenaga kesehatan, termasuk bagi Bidan PTT," pungkas Rieke. (Fdi)
Baca juga:
Bagikan
Berita Terkait
Kekerasan dan Perundungan di Sekolah Diharap Jadi Alasan Kuat Perlindungan Guru Masuk Revisi UU Sisdiknas
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Presiden Rehabilitasi 2 Guru SMA di Luwu Utara, Komisi II DPR: Kepala Daerah Jangan Asal Pecat Guru
Merasa Jadi Korban selama Bertahun-tahun, 2 Guru dari Luwu Utara Terharu Usai Dapat Surat Rehabilitasi dari Prabowo
Dua Guru Luwu Utara Korban Kriminalisasi Dana BOS Akhirnya Bisa Kembali Mengajar Tanpa Stigma
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum
2 Guru di Luwu Utara Diberhentikan Usai Bela Rekan Honorer, DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang
Legislator Tegaskan Pers Adalah Pewarta Pejuang SJSN, Wajib Dilindungi BPJS dari Bahaya Data Fiktif dan Kerugian Negara
Politikus DPR Dukung Insentif Guru Non-ASN Naik Rp 100 Ribu, Bentuk Perhatian
Masih Dibangun, Jokowi Belum Tempati Rumah Hadiah Negara Setelah 1 Tahun Lengser
