Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 13 Oktober 2015
Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal

Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) di Gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (10/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com Politik - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Namun, pemerintahan ini disebut-sebut tidak mempunyai alur komando yang jelas.

Pasalnya, negara dikendalikan banyak orang. Ini dinilai sangat membingungkan bila dibandingan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meskipun pemerintahan saat itu dijalankan dengan sistem auto pilot.

"Kalau dulu zaman SBY dikatakan negara auto-pilot. Jadi kaya gak ada pilot tapi mesin aja yang gerakkan pesawatnya. Ini sebenarnya masih mendingan karena sistem akan berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi pemerintah hari ini republik multi-pilot. Kita tak tahu presiden itu siapa? Apakah Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan, Surya Paloh. Yaa kita tidak tahu," ujar Ketua Bidang Hikmah DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM) Taufan Putra Revolusi Korompot di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (12/10).

Menurut Taufan, sebenarnya pemerintahan saat ini juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang beraliran neo-liberal dan hanya menguntungkan para pemilik modal.

"Negara kita punya segalanya tapi hampir tidak punya segala-galanya. Jadi yang diuntungkan hanyalah para pengusaha elite dan pemilik modal," ujar dia.

Taufan menilai, kepemimpinan Jokowi sangat lemah. Oleh karenanya IMM menurut dia, akan terus mengawal pemerintah sekarang dan meluruskan kiblat bangsa yang dinilainya tidak jelas mengarah kemana.

"Jangankan Jokowi, kalau Prabowo yang jadi Presiden dan kebijakannya tidak sesuai, kami tetap akan lawan. Partai apapun yang deklarasi d Istana negara yang mendukung pemerintah ini kita akan lawan" tegasnya.

Dia menambahkan, selain politik gaduh, Indonesia juga menghadapi ekonomi yang tidak terarah dan lemahnya penegakan hukum. "Kita lihat saja revisi UU KPK ini bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan KPK ini bisa kita selamatkan dari kepentingan-kepentingan para elite politik yang mungkin terganggu dengan adanya lembaga KPK ini," tandasnya. (mad)

BACA JUGA:

  1. Soal Kabut Asap, Melanie Subono Sindir Jokowi
  2. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hambat Penerimaan Pajak
  3. Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
  4. Kontras Sebut Pemerintahan Jokowi Sengaja Buka Celah Konflik Agraria
  5. Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan

 

 

 

 

 

 

 

#Kabinet Jokowi-JK #Presiden Jokowi #Joko Widodo #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Presiden Prabowo memanggil Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya di Istana Negara. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Indonesia
Dr Tifa Tolak Damai di Sidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Tegaskan Pantang Mundur
Dr Tifa menolak damai di sidang kasus ijazah palsu Jokowi. Ia menegaskan, bahwa dirinya tidak akan mundur.
Soffi Amira - Kamis, 02 Juli 2026
Dr Tifa Tolak Damai di Sidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Tegaskan Pantang Mundur
Indonesia
Sidang dr Tifa Berlanjut Pekan Depan, Jokowi Siap Hadir Bawa Ijazah Asli
Jokowi siap hadir di sidang dr Tifa pekan depan. Ia akan membawa ijazah aslinya ke persidangan.
Soffi Amira - Kamis, 02 Juli 2026
Sidang dr Tifa Berlanjut Pekan Depan, Jokowi Siap Hadir Bawa Ijazah Asli
Berita
Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Jaksa Sebut dr Tifa tak Mampu Buktikan Tuduhannya
Jaksa menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Dr Tifa disebut tak mampu membuktikan tuduhannya.
Soffi Amira - Kamis, 02 Juli 2026
Ijazah Jokowi Dinyatakan Asli, Jaksa Sebut dr Tifa tak Mampu Buktikan Tuduhannya
Indonesia
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Kendati demikian, PN Jaktim menerapkan sterilisasi total saat memasuki fase pembuktian demi menjaga integritas kesaksian para saksi ahli maupun saksi fakta
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Juli 2026
Link Live Streaming Sidang Perdana dr Tifa Dugaan Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Bagikan