Rezim Jokowi-JK Untungkan Pemilik Modal
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) mendengarkan penjelasan dari Dirut BEI Tito Sulistio (kiri) di Gedung Bursa Efek Jakarta, Senin (10/8). (Foto Antara/Yudhi Mahatma)
MerahPutih.com Politik - Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla memasuki usia satu tahun. Namun, pemerintahan ini disebut-sebut tidak mempunyai alur komando yang jelas.
Pasalnya, negara dikendalikan banyak orang. Ini dinilai sangat membingungkan bila dibandingan dengan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meskipun pemerintahan saat itu dijalankan dengan sistem auto pilot.
"Kalau dulu zaman SBY dikatakan negara auto-pilot. Jadi kaya gak ada pilot tapi mesin aja yang gerakkan pesawatnya. Ini sebenarnya masih mendingan karena sistem akan berjalan sesuai dengan alurnya. Tapi pemerintah hari ini republik multi-pilot. Kita tak tahu presiden itu siapa? Apakah Jokowi, Megawati, Luhut Panjaitan, Surya Paloh. Yaa kita tidak tahu," ujar Ketua Bidang Hikmah DPP Ikatan Mahasiswa Muhamadiyyah (IMM) Taufan Putra Revolusi Korompot di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (12/10).
Menurut Taufan, sebenarnya pemerintahan saat ini juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang beraliran neo-liberal dan hanya menguntungkan para pemilik modal.
"Negara kita punya segalanya tapi hampir tidak punya segala-galanya. Jadi yang diuntungkan hanyalah para pengusaha elite dan pemilik modal," ujar dia.
Taufan menilai, kepemimpinan Jokowi sangat lemah. Oleh karenanya IMM menurut dia, akan terus mengawal pemerintah sekarang dan meluruskan kiblat bangsa yang dinilainya tidak jelas mengarah kemana.
"Jangankan Jokowi, kalau Prabowo yang jadi Presiden dan kebijakannya tidak sesuai, kami tetap akan lawan. Partai apapun yang deklarasi d Istana negara yang mendukung pemerintah ini kita akan lawan" tegasnya.
Dia menambahkan, selain politik gaduh, Indonesia juga menghadapi ekonomi yang tidak terarah dan lemahnya penegakan hukum. "Kita lihat saja revisi UU KPK ini bagaimana ke depannya. Mudah-mudahan KPK ini bisa kita selamatkan dari kepentingan-kepentingan para elite politik yang mungkin terganggu dengan adanya lembaga KPK ini," tandasnya. (mad)
BACA JUGA:
- Soal Kabut Asap, Melanie Subono Sindir Jokowi
- Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Hambat Penerimaan Pajak
- Janji Jokowi di Awal Memerintah Belum Terealisasi
- Kontras Sebut Pemerintahan Jokowi Sengaja Buka Celah Konflik Agraria
- Rieke Diah Pitaloka: Paket Ekonomi Jokowi Abaikan Persoalan Ketenagakerjaan
Bagikan
Bahaudin Marcopolo
Berita Terkait
Kuasa Hukum Jokowi: Terlalu Dini Simpulkan Restorative Justice usai Pertemuan dengan Eggi Sudjana
Jokowi Maafkan 2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu, PSI: Proses Hukum Harus Tetap Berjalan
2 Tersangka Kasus Ijazah Palsu Kunjungi Rumah Jokowi di Solo, Apa Saja yang Dibahas?
Sidang Gugatan Ijazah Jokowi, Tergugat tak Bisa Tunjukkan Ijazah karena Dibawa Polda Metro
[HOAKS atau FAKTA]: Anwar Usman Vonis Jokowi Bersalah karena Palsukan Ijazahnya
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Polda Metro Gelar Perkara Khusus Tunjukkan Ijazah Asli, Jokowi: soal Maaf Urusan Pribadi
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Gelar Syukuran setelah Roy Suryo Dipenjara atas Kasus Dugaan Hoaks Ijazah Palsu Jokowi
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Ditetapkan sebagai Bencana Nasional oleh Pemerintah