"Reshuffle Kabinet Hak Presiden Bukan PDIP"
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang memjelaskan tentang Rakernas PDIP yang akan diadakan pada tanggal 10-12 Januari 2016 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Merahputih Politik - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menegaskan tidak ikut campur rencana pergantian kabinet Jokowi-JK.
"Reshuffle hak presiden, PDIP hanya memberikan masukan, agar pemerintah lebih efektif, Agar pembangunan lebih cepat bergerak," tegasnya, usai mengisi diskusi 'Rekonstruksi Pembangunan Semesta Berencana' di DPP PDIP, Senin (4/1).
Diakuinya, sebagai partai pengusung pemerintah, PDIP hingga saat ini terus berusaha mendukung rencana pembangunan bangsa kedepan, oleh sebab itu PDIP selalu berusaha mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana tersebut.
"PDIP berada untuk mengajak DPR untuk lebih mendukung pemerintahan ini, jadi sinergi antar lembaga sangat penting, perubahan adalah kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Anggota DPR RI, Fraksi PDIP, Ahmad Basarah. Menurutnya reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden sehingga siapapun tak berhak mencapurinya.
"Kita menghormati juridiksi presiden, itu hak prerogatif, makanya dalam rakernas PDIP tidak akan membahas soal itu," tegasnya. (Fdi)
Baca juga:
Bagikan
Berita Terkait
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM