Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 20 Juni 2016
Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Suasana RDP Komisi V DPR RI dengan dengan Menhub, Menteri PU Pera & RDP dengan BMKG, Basarnas membahas persiapan arus mudik Leberan 2016 di Senayan, Jakarta, Senin (20/6). (Foto Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih NasionalKomisi V DPR RI yang melingkupi bidang infrastruktur dan perhubungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Korlantas Polri dan beberapa perusahaan angkutan. Waktu pelaksanaan RDP yang membahas kesiapan angkutan mudik Lebaran 2016 itu molor dari seharusnya dimulai jam 13:00, nyatanya baru mulai jam 14:00 WIB. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang merupakan mitra kerja Komisi V, baru tiba di ruangan pukul 13:45 WIB disusul Kepala Basarnas Bambang Sulistyo. Sementara Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memimpin jalannya rapat hari Senin (20/6). 

Dari penyelenggara angkutan umum tampak hadir perwakilan dari PT KAI, Perum DAMRI, Pelni dan Garuda Indonesia. Sedangkan, untuk perwakilan Polri diwakili oleh Wakakorlantas.

Rapat ini membahas beberapa hal teknis terkait kesiapan angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana. Di samping itu, rapat juga akan membicarakan evaluasi pelayanan angkutan lebaran pada tahun 2015.

BACA JUGA:

  1. Pengecekan Rel Jelang Arus Mudik, Tim Masih Temukan Pendrol Lepas
  2. Jelang Arus Mudik, Dishubkominfo Solo Cek Kesiapan Armada Bus
  3. Antisipasi Arus Mudik, Polresta Cirebon Terjunkan 900 Personel
  4. Menteri PUPR: Semua Sudah Dipersiapkan Betul Jelang Mudik Lebaran  
  5. KAI Tambah Lokomotif dan Gerbong pada Mudik Lebaran
#Kemenhub #Menteri Perhubungan #Ignasius Jonan #DPR #Angkutan Lebaran #Mudik Lebaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
Cuaca Ekstrem Berdampak pada Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak
Cuaca ekstrem berupa gelombang tinggi dan angin kencang di Perairan Selat Sunda
Frengky Aruan - Minggu, 21 Desember 2025
Cuaca Ekstrem Berdampak pada Penumpukan Kendaraan di Pelabuhan Merak
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Bagikan