Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 20 Juni 2016
Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Suasana RDP Komisi V DPR RI dengan dengan Menhub, Menteri PU Pera & RDP dengan BMKG, Basarnas membahas persiapan arus mudik Leberan 2016 di Senayan, Jakarta, Senin (20/6). (Foto Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih NasionalKomisi V DPR RI yang melingkupi bidang infrastruktur dan perhubungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Korlantas Polri dan beberapa perusahaan angkutan. Waktu pelaksanaan RDP yang membahas kesiapan angkutan mudik Lebaran 2016 itu molor dari seharusnya dimulai jam 13:00, nyatanya baru mulai jam 14:00 WIB. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang merupakan mitra kerja Komisi V, baru tiba di ruangan pukul 13:45 WIB disusul Kepala Basarnas Bambang Sulistyo. Sementara Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memimpin jalannya rapat hari Senin (20/6). 

Dari penyelenggara angkutan umum tampak hadir perwakilan dari PT KAI, Perum DAMRI, Pelni dan Garuda Indonesia. Sedangkan, untuk perwakilan Polri diwakili oleh Wakakorlantas.

Rapat ini membahas beberapa hal teknis terkait kesiapan angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana. Di samping itu, rapat juga akan membicarakan evaluasi pelayanan angkutan lebaran pada tahun 2015.

BACA JUGA:

  1. Pengecekan Rel Jelang Arus Mudik, Tim Masih Temukan Pendrol Lepas
  2. Jelang Arus Mudik, Dishubkominfo Solo Cek Kesiapan Armada Bus
  3. Antisipasi Arus Mudik, Polresta Cirebon Terjunkan 900 Personel
  4. Menteri PUPR: Semua Sudah Dipersiapkan Betul Jelang Mudik Lebaran  
  5. KAI Tambah Lokomotif dan Gerbong pada Mudik Lebaran
#Kemenhub #Menteri Perhubungan #Ignasius Jonan #DPR #Angkutan Lebaran #Mudik Lebaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan