Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 20 Juni 2016
Rapat Kesiapan Angkutan Lebaran 2016 Molor 1 Jam dari Jadwal

Suasana RDP Komisi V DPR RI dengan dengan Menhub, Menteri PU Pera & RDP dengan BMKG, Basarnas membahas persiapan arus mudik Leberan 2016 di Senayan, Jakarta, Senin (20/6). (Foto Twitter @DPR_RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih NasionalKomisi V DPR RI yang melingkupi bidang infrastruktur dan perhubungan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perhubungan, Basarnas, Korlantas Polri dan beberapa perusahaan angkutan. Waktu pelaksanaan RDP yang membahas kesiapan angkutan mudik Lebaran 2016 itu molor dari seharusnya dimulai jam 13:00, nyatanya baru mulai jam 14:00 WIB. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, yang merupakan mitra kerja Komisi V, baru tiba di ruangan pukul 13:45 WIB disusul Kepala Basarnas Bambang Sulistyo. Sementara Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis memimpin jalannya rapat hari Senin (20/6). 

Dari penyelenggara angkutan umum tampak hadir perwakilan dari PT KAI, Perum DAMRI, Pelni dan Garuda Indonesia. Sedangkan, untuk perwakilan Polri diwakili oleh Wakakorlantas.

Rapat ini membahas beberapa hal teknis terkait kesiapan angkutan darat, laut dan udara serta sarana dan prasarana. Di samping itu, rapat juga akan membicarakan evaluasi pelayanan angkutan lebaran pada tahun 2015.

BACA JUGA:

  1. Pengecekan Rel Jelang Arus Mudik, Tim Masih Temukan Pendrol Lepas
  2. Jelang Arus Mudik, Dishubkominfo Solo Cek Kesiapan Armada Bus
  3. Antisipasi Arus Mudik, Polresta Cirebon Terjunkan 900 Personel
  4. Menteri PUPR: Semua Sudah Dipersiapkan Betul Jelang Mudik Lebaran  
  5. KAI Tambah Lokomotif dan Gerbong pada Mudik Lebaran
#Kemenhub #Menteri Perhubungan #Ignasius Jonan #DPR #Angkutan Lebaran #Mudik Lebaran
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
RUU ini mengadopsi dua metode perampasan aset, yakni conviction based forfeiture dan non-conviction based forfeiture.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Indonesia
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Bencana banjir dan longsor merusak lahan pertanian juga menghancurkan hasil panen, benih yang telah ditanam, serta sarana produksi pertanian lainnya.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Indonesia
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset dirancang agar perampasan dapat dilakukan tanpa harus menunggu putusan pidana.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan