Putra Bungsu Komjen Pol Tito Karnavian Berpesan 'Jangan Lupakan Kami'

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 22 Juni 2016
Putra Bungsu Komjen Pol Tito Karnavian Berpesan 'Jangan Lupakan Kami'

Komjen Pol Tito Karnavian bersama istri Tri Suswati dalam sebuah acara di BNPT (Foto: Official BNPT)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kunjungan Komisi III DPR ke rumah dinas Komjen Pol Tito Karnavian di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mendapat sambutan hangat dari sang empunya rumah.

Dalam kunjungan itu, Komisi III DPR dipimping langsung Ketua Komisi III Bambang Soesatyo. Sementara dari pihak Komjen Pol Tito Karnavian ditemani istri Tri Suswati dan kakak serta adik kandung Tito.

Sayangnya kunjungan tersebut tidak bisa dihadiri ketiga orang anak Komjen Pol Tito Karnavian. Ketiga anaknya sedang melanjutkan studi di Singapura.

"Saya minta maaf karena tidak bisa menghadirkan anak-anak karena mereka sedang menjalankan sekolah di Singapura," ucap Komjen Pol Tito Karnavian di kediamannya, Rabu (22/6).

Namun Komisi III sempat melakukan komunikasi dengan skype (video call) dengan salah satu anaknya. Dalam video call tersebut putra bungsu Komjen Pol Tito Karnavian, Muhammad Taufan atau biasa disapa Opan mengatakan sangat mendukung ayahnya menjadi Kapolri.

"Saya katakan apa pesannya. 'Jangan lupakan kami'. Itu pesan anak beliau. karena selama ini memang jarang ketemu. Dia mengatakan gembira tapi 'jangan lupakan kami'," ujar Bambang Soesatyo Ketua Komisi III DPR RI.(Yni)

BACA JUGA:

  1. Bambang Soesatyo: Keluarga Dukung Komjen Pol Tito Karnavian jadi Kapolri
  2. Tito Karnavian Ternyata Tidak Tinggal di Rumah Dinasnya
  3. Lima Polisi Cianjur Ciptakan Lagu 'Pemimpin Kami' untuk Tito Karnavian
  4. Komisi III Kunjungi Rumah Dinas Tito Karnavian Hari Ini
  5. Komjen Tito Karnavian Didukung Seluruh Anggota Komisi III DPR
#Komisi III DPR #Calon Kapolri #Komjen Pol Tito Karnavian
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Komisi III DPR RI merespons kritik publik terhadap KUHP dan KUHAP baru. DPR menegaskan proses penyusunan terbuka dan meminta pihak keberatan menempuh uji materi di MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Kakek Masir, 71, ialah terdakwa pencurian lima burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Bagikan