Komisi III Kunjungi Rumah Dinas Tito Karnavian Hari Ini

Ana AmaliaAna Amalia - Rabu, 22 Juni 2016
Komisi III Kunjungi Rumah Dinas Tito Karnavian Hari Ini

Irjen Pol Tito Karnavian (kiri) dan Laksda Arie Soedewo diambil sumpahnya oleh Presiden Jokowi masing-masing sebagai Kepala BNPT dan Kepala Bakamla, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/3) pagi. (Foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Sebelum fit and proper test pada hari Kamis (22/6) besok, Komisi III DPR RI akan melakukan kunjungan ke rumah dinas Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian di Kompleks Polri Ragunan, Jalan B Nomor C1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Rumah yang ditempati Tito saat menjabat menjadi kepala Densus 88 di tahun 2010 ini juga akan menjadi tempat acara buka puasa bersama dengan para politisi yang hadir. Beberapa tenda pun sudah menghiasi halaman depan rumah Tito.

Kunjungan tersebut merupakan salah satu bagian dari seleksi calon Kapolri. Komisi III akan melihat bagaimana interaksi sosial antara Tito dan keluarga dengan lingkungan yang ada di sekitar rumah dinas itu.

Direncanakan pada pukul pukul 20.00 WIB setelah fit and proper test pihak Komisi III akan langsung memutuskan apakah mereka setuju Tito layak menjadi Kapolri atau tidak.

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo meyakinkan bila sebelum Idhul Fitri Indonesia akan memiliki Kapolri baru. Apalagi keputusan Komisi III akan dibahas kembali di sidang paripurna pada hari Selasa (28/6) pekan depan.

"Iya lah itu bisa (terpilih sebelum lebaran," ucap Bambang saat diwawancarai di gedung DPR RI. (Yni)

BACA JUGA:

  1. Ketua KPK Agus Rahardjo: Usia Muda Jadi Keuntungan bagi Komjen Pol Tito Karnavian
  2. Ratna Sarumpaet: Komjen Pol Tito Karnavian Sosok Anti Demokrasi
  3. Hari Kamis, Komisi III Gelar Fit and Proper Test Tito Karnavian
  4. Ketua DPR Nilai Jokowi Sudah Benar Pilih Tito Karnavian
  5. Kiara Tolak Tito Jadi Kapolri
#Komjen Pol Tito Karnavian #Komisi III DPR #Calon Kapolri
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik menemukan adanya peristiwa pidana dalam perkara itu.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Bareskrim Naikkan Status Perkara Gagal Bayar PT Dana Syariah Indonesia ke Penyidikan
Indonesia
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Melalui pembatasan durasi sidang 60 hari dan jalur yudisial yang ringkas, RUU ini diharapkan mampu menghapus stigma pengadilan yang lamban.
Wisnu Cipto - Kamis, 15 Januari 2026
Isu Krusial RUU Perampasan Aset: Sidang Maksimal 60 Hari Kerja, Harta Bisa Disita Sebelum Vonis
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Komisi III DPR RI merespons kritik publik terhadap KUHP dan KUHAP baru. DPR menegaskan proses penyusunan terbuka dan meminta pihak keberatan menempuh uji materi di MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KUHP dan KUHAP Baru Digugat, DPR Ingatkan Mekanisme Konstitusional
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Anggota Komisi III DPR RI menilai materi stand-up comedy Mens Rea yang dibawakan Pandji Pragiwaksono wajar dalam demokrasi dan tak perlu dibawa ke ranah hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Pandji Dilaporkan soal Materi Komedi, DPR Ingatkan Hak Kritik Dijamin Konstitusi
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Kakek Masir, 71, ialah terdakwa pencurian lima burung cendet di kawasan Taman Nasional Baluran.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Legislator Gerindra Apresiasi Putusan Majelis Hakim PN Situbondo dalam Perkara Kakek Masir
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Bagikan