Proyek Tanpa Tender di Pemprov DKI Capai Rp1 Triliun


Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan PKL di acara Lenggang Jakarta, Jumat (22/5) (Foto Antara/Agung Rajasa)
MerahPutih Megapolitan - Mengenai rencana pemecatan beberapa kepala dinas terkait belum selesai memproses cikal bakal APBD DKI 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mempersilakan publik untuk menantikan pemecatan itu.
Menurut Ahok, pemecatan terpaksa dilakukan karena ia menemukan penyimpangan rencana anggaran.
"Banyak proyek yang penentuan pengerjaannya dilakukan tanpa tender, alias dengan penunjukkan langsung. Sampai Rp1 triliun. Itu tunjuk langsung itu, bagi-bagi. Makanya enggak heran bisa ada laporan akhir tahun," beber Ahok.
Selain proyek yang dilakukan tidak dengan mekanisme lelang seperti seharusnya lembaga negara, Ahok juga menemukan indikasi kegiatan pengadaan barang yang perlu lebih dicermati.
"Ada permainan anggaran soal pemeliharaan mobil. Seharusnya, mobil diservis di pihak Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), tapi ada oknum Pemprov DKI malah menservis kendaraan di bengkel yang dia tunjuk sendiri. Yang seperti ini banyak lah," jelas Ahok. (aka)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

DPRD bersama Pemprov DKI Sepakati APBD 2026 Sebesar Rp 95 Triliun

Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?

Gubernur Pramono Pastikan Pembangunan Taman Bendera Pusaka Tak Pakai APBD DKI

PSI DKI Bongkar Anggaran Proyektor Rp 50 Juta Dianggarkan Rp 214 Juta

PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun

Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun

Pramono Buka Kartu, Tiap Penumpang Transjabodetabek 'Makan' Subsidi APBD Rp 11.500

Stafsus Gubernur Promono Bilang Dedi Mulyadi Salah Hitung APBD Jakarta Bisa Gaji Per KK Rp 10 Juta

Pemprov DKI Efisiensi Anggaran Rp 1,548 Triliun pada Program Pram-Rano
