Program 35.000 MW Tak Akan Terealisasikan Selama Lima Tahun

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 31 Mei 2016
Program 35.000 MW Tak Akan Terealisasikan Selama Lima Tahun

Menteri Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli saat acara "Malam Budaya Menyongsong Badan Otorita Danau Toba", di kantor BPPT, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (25/5). (Foto: John Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menjelaskan meskipun pemerintah memiliki program pembangunan listrik dengan target 35.000 MW, hal tersebut tidak akan bisa direalisasikan selama lima tahun masa jabatan.

"35.000 MW itu target. Tentu kita harus realistis berapa listrik yang kita capai secara maksimum," ucap Rizal di Kantor BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Dalam kurun waktu lima tahun ini Rizal mengestimasikan pemerintah hanya bisa membuat proyek listrik maksimal 18.000 MW. Namun hal tersebut menurutnya merupakan prestasi yang luar biasa dibandingkan program di pemerintahan sebelumnya.

"Menurut estimasi kami itu maksimum dalam lima tahun sekitar 18.000 MW. Tetapi tidak perlu kecil hati, itu saja prestasi luar biasa karena pemerintahan yang lalu selama sepuluh tahun hanya 7.919 MW," ujarnya.

Lebih lanjut Rizal mengatakan audit BPK pada proyek listrik 10.000 MW di pemerintahan SBY akan menjadi pelajaran yang berharga di pemerintahan saat ini.

"Apalagi audit BPK menunjukan banyak sekali masalah didalam perawatan, tadinya dirancang kapasitas 100 persen tetapi hanya 70 persen, jaringannya enggak dipakai dan sebagainya," pungkas Rizal. (Yni)

BACA JUGA:

  1. BPK RI Lakukan Koordinasi Soal Proyek 35.000 MW
  2. Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya
  3. BPK Sebut Proyek 10.000 MW Warisan SBY Bermasalah
  4. BPK Panggil Pemerintah Jelaskan 166 Perusahaan Bermasalah Proyek
  5. Kasus RS Sumber Waras, BPK Temukan Transaksi Tunai Rp755,89 Miliar Tak Lazim
#BPK #Listrik 35.000 MW #Rizal Ramli
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Berita
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Oktober 2024
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Berita Foto
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Komisi XI DPR telah memverifikasi berkas pendaftar 75 calon Anggota BPK dan telah memilih lima Anggota BPK periode 2024-2029.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Bagikan