Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya


Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli saat di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
MerahPutih Nasional - Dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait implementasi program 35.000 MW, Bupati Nias, Sumatera Utara Sokhiatulo Laoli memberikan komentar mengenai masalah kekurangan listrik di Indonesia.
Dihadapan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, Sokhiatulo Laoli mengatakan seringnya Kabupaten Nias mengalami kematian listrik bergilir.
"Satu kota itu 150 MW enggak banyak sebenarnya. Itulah herannya kok PLN susah mengadakan itu, enggak usah bicara ribu-ribu dulu lah," ucapnya dipertengahan acara di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).
Demi memenuhi pasokan listrik yang kurang di Nias, PLN pun berinisiatif dengan menyewa pembangkit tenaga gas. Namun hal ini belum bisa memecahkan masalah pasokan listrik yang ada di Nias.
Menurut Sokhiatulo Laoli sebenarnya pemerintah daerah Nias telah mengajukan permintaan tambahan pasokan listrik di tahun 2014. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum direalisasikan oleh PLN.
"Memang ada rencana pembangunan pembangkit listrik 25 MW, sebenernya program 2014 saya sendiri yang mengajukan tapi sampai sekarang belum juga dibangun," katanya. (Yni)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024

Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK

Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat

Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK

Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah

BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food

BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia

Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun

BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR

DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
