Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 31 Mei 2016
Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli saat di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait implementasi program 35.000 MW, Bupati Nias, Sumatera Utara Sokhiatulo Laoli memberikan komentar mengenai masalah kekurangan listrik di Indonesia.

Dihadapan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, Sokhiatulo Laoli mengatakan seringnya Kabupaten Nias mengalami kematian listrik bergilir.

"Satu kota itu 150 MW enggak banyak sebenarnya. Itulah herannya kok PLN susah mengadakan itu, enggak usah bicara ribu-ribu dulu lah," ucapnya dipertengahan acara di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Demi memenuhi pasokan listrik yang kurang di Nias, PLN pun berinisiatif dengan menyewa pembangkit tenaga gas. Namun hal ini belum bisa memecahkan masalah pasokan listrik yang ada di Nias.

Menurut Sokhiatulo Laoli sebenarnya pemerintah daerah Nias telah mengajukan permintaan tambahan pasokan listrik di tahun 2014. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum direalisasikan oleh PLN.

"Memang ada rencana pembangunan pembangkit listrik 25 MW, sebenernya program 2014 saya sendiri yang mengajukan tapi sampai sekarang belum juga dibangun," katanya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. BPK RI Lakukan Koordinasi Soal Proyek 35.000 MW
  2. BPK Sebut Proyek 10.000 MW Warisan SBY Bermasalah
  3. BPK Panggil Pemerintah Jelaskan 166 Perusahaan Bermasalah Proyek
  4. Kasus RS Sumber Waras, BPK Temukan Transaksi Tunai Rp755,89 Miliar Tak Lazim
  5. Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Ahmad Dhani
#BPK #Listrik 35.000 MW #Rizal Ramli #Sokhiatulo Laoli
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
KPK buka peluang Augusz jadi justice collaborator dalam kasus dugaan suap BPK di Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Kasus Suap Opini WTP Muara Enim, KPK Pertimbangkan Augusz Jadi Justice Collaborator
Indonesia
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Adhityo Rizaldi, sebagai saksi kasus dugaan korupsi audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Jumat, 17 Juli 2026
KPK Dalami Dugaan Pengaturan Audit BPK Pemkab Muara Enim, Bobby Rizaldi Diperiksa 9 Jam
Indonesia
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi diperiksa KPK selama 9 jam terkait dugaan suap audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Bobby Adhityo Rizaldi Diperiksa 9 Jam di KPK Terkait Dugaan Suap Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
KPK memeriksa anggota BPK, Bobby Rizaldi. Hal itu terkait dugaan hasil audit Pemkab Muara Enim.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
KPK Periksa Anggota BPK Bobby Rizaldi, Diduga Ubah Hasil Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
KPK menggeledah rumah Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi terkait dugaan suap hasil audit BPK di Pemkab Muara Enim. Penyidik menyita sejumlah bukti elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 14 Juli 2026
KPK Geledah Rumah Anggota BPK Bobby Adhityo Rizaldi Terkait Kasus Audit Muara Enim
Indonesia
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
KPK menemukan petunjuk dugaan intervensi BPK pusat dalam kasus suap audit Pemkab Muara Enim. Hasil audit yang semula WDP diduga berubah menjadi WTP.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
KPK Temukan Dugaan Intervensi BPK Pusat dalam Perubahan Audit Pemkab Muara Enim
Indonesia
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
DPR meminta Kemendagri mengusut temuan BPK terkait ASN di Kutai Kartanegara yang tercatat menerima pembayaran honor hingga 900 kali dalam setahun.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
ASN di Kukar Terima Honor 900 Kali Setahun Senilai Rp 9,5 Miliar, DPR Minta Kemendagri Investigasi
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
KPK mengungkap dugaan suap Rp 1,6 miliar untuk mengubah hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
KPK Ungkap Dugaan Suap Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit BPK di Muara Enim
Indonesia
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Haerul Saleh disebut berada di lantai empat rumah saat kebakaran terjadi.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Polisi Selidiki Penyebab Anggota BPK Bisa Tewas saat Kebakaran sementara Orang Lainnya Selamat
Indonesia
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
BPK meminta masyarakat dapat memberikan privasi bagi keluarga besar almarhum pada masa berkabung ini.
Dwi Astarini - Jumat, 08 Mei 2026
Anggota BPK Haerul Saleh, yang Meninggal dalam Kebakaran Rumahnya, akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
Bagikan