Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Selasa, 31 Mei 2016
Bupati Nias Curhat Soal Kekurangan Listrik di Daerahnya

Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli saat di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Nasional - Dalam pertemuan koordinasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terkait implementasi program 35.000 MW, Bupati Nias, Sumatera Utara Sokhiatulo Laoli memberikan komentar mengenai masalah kekurangan listrik di Indonesia.

Dihadapan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu dan Wakil Ketua BPK RI Sapto Amal Damandari, Sokhiatulo Laoli mengatakan seringnya Kabupaten Nias mengalami kematian listrik bergilir.

"Satu kota itu 150 MW enggak banyak sebenarnya. Itulah herannya kok PLN susah mengadakan itu, enggak usah bicara ribu-ribu dulu lah," ucapnya dipertengahan acara di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (31/5).

Demi memenuhi pasokan listrik yang kurang di Nias, PLN pun berinisiatif dengan menyewa pembangkit tenaga gas. Namun hal ini belum bisa memecahkan masalah pasokan listrik yang ada di Nias.

Menurut Sokhiatulo Laoli sebenarnya pemerintah daerah Nias telah mengajukan permintaan tambahan pasokan listrik di tahun 2014. Namun hingga saat ini permintaan tersebut belum direalisasikan oleh PLN.

"Memang ada rencana pembangunan pembangkit listrik 25 MW, sebenernya program 2014 saya sendiri yang mengajukan tapi sampai sekarang belum juga dibangun," katanya. (Yni)

BACA JUGA:

  1. BPK RI Lakukan Koordinasi Soal Proyek 35.000 MW
  2. BPK Sebut Proyek 10.000 MW Warisan SBY Bermasalah
  3. BPK Panggil Pemerintah Jelaskan 166 Perusahaan Bermasalah Proyek
  4. Kasus RS Sumber Waras, BPK Temukan Transaksi Tunai Rp755,89 Miliar Tak Lazim
  5. Ahok Sebut BPK Ngaco, Ini Komentar Ahmad Dhani
#BPK #Listrik 35.000 MW #Rizal Ramli #Sokhiatulo Laoli
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Berita
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Oktober 2024
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Berita Foto
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Indonesia
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Komisi XI DPR telah memverifikasi berkas pendaftar 75 calon Anggota BPK dan telah memilih lima Anggota BPK periode 2024-2029.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
DPR Setujui 5 Calon Anggota BPK
Bagikan