Pro-Kontra Simposium Nasional Bahas Tragedi 1965

MerahPutih Nasional - Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah menggelar simposium tentang peristiwa 1965. Simposium 1965 dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat 18-19 April.

Simposium 1965 dibuka Menko Polhukham Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (18/4) ini merupakan kerjasama antara Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM dan Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB) yang tak lain komunitas anak-anak korban dan tokoh peristiwa 1965.

Komnas HAM bukan satu-satunya inisiator dan pendukung simposium nasional 1965, beberapa pihak seperti akademisi dan lembaga penyintas juga dilibatkan. Turut hadir dalam simposium 1965 beberapa pejabat dan tokoh seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Menkum HAM Yasonna Laoly, Gubernur Lemhanas Agus Widjojo, Jaksa Agung Prasetyo dan tokoh masyarakat seperti Buya Syafii Maarif serta Romo Franz Magnis Suseno.

Gubernur Lemhanas Agus Widjojo yang bertindak sebagai panitia pengarah simposium 1965 menyatakan kegiatan ini adalah bagian dari rekonsiliasi nasional. Tujuan Simposium 1965 meliputi tiga hal yakni: menempatkan tragedi 1965 secara jujur dan proporsional dalam kesejarahan bangsa Indonesia dengan melacak arti dan menimbang implikasinya dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Membahas secara reflektif makna dan tatanan kebangsaan yang baru, berlandaskan pembelajaran atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM masa lalu, khususnya tragedi 1965.

Menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dalam tragedi kemanusiaan 1965 (konsep pemulihan korban, rehabilitasi korban, dan lainnya).

Agus menambahkan bahwa tujuan simposium diadakan bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi mencari tahu akar permasalahan mengapa sesama anak bangsa Indonesia saling membunuh saat itu?

“Ini untuk menjamin agar tidak terulang kembali peristiwa yang akan datang, forgive but not forget. Kita ikhlaskan yang terjadi,” katanya saat memberikan keterangan pers pada Rabu, (13/4) di gedung Dewan Pers.

“Banyak pihak yang curiga dengan rekonsiliasi ini, simposium ini adalah pencerahan pada publik tentang gagasan rekonsiliasi, tidak menjustifikasi siapa benar siapa salah, tapi untuk kepentingan bangsa, untuk menemukan apa penyebab kesalahan bangsa ini,” jelas Agus Widjojo yang baru dilantik Presiden Jokowi di Istana Jumat, (15/4) lalu.

BACA JUGA:

1. Yudi Latief: GBHN Penting untuk Pembangunan
2. Try Sutrisno: Saya Optimis Generasi Muda Dapat Mengamalkan Pancasila
3. Konsolidasi PPP Dilempari Molotov
4. Dua Petugas Pajak Tewas, Presiden Jokowi: Usut Tuntas dan Hukum Pelakunya
5. Jokowi Bakal Temui Ibu-ibu Pendemo Cor Kaki