Pro Kontra Perda Daging Anjing dan Dilema Gubernur Ahok

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Pro Kontra Perda Daging Anjing dan Dilema Gubernur Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdiskusi dengan PKL di acara Lenggang Jakarta, Jumat (22/5) (Foto Antara/Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Rencana Peraturan Daerah untuk mengawasi peredaran daging anjing konsumsi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kontan mendapat reaksi keras dari pelbagai pihak. Para pemerhati dan penyayang binatang menentang rencana tersebut.

Belum lagi mayoritas penduduk ibu kota beragama Islam menilai kebijakan Ahok untuk melegalkan penjualan daging anjing sebagai langkah kontra produktif.

Pro kontra perlunya peraturan mengawasi peredaran daging anjing konsumsi di Jakarta bukan hanya publik dari juga dari kalangan birokrasi dan lembaga pemerintah lainnya. Hal ini terungkap saat merahputih.com menemui sejumlah lembaga yang berwenang.

"Urusan peredaran makanan segar, termasuk daging anjing bukan berada di bawah pengawasan kami. Mungkin bisa ditanyakan kepada Dirjen Pertanian dan Peternakan, sebab BPOM hanya mengawasi makanan produksi pabrikan dan skalanya nasional. Jika ada makanan kemasan yang skalanya home industry di daerah, biasanya berada di bawah dinas kesehatan propinsi atau kotamadya terkait," papar Beni Hasibuan, Staf Humas Badan Pengawas Obat dan Makakan (BPOM_ yang ditemui merahputih.com di kantor BPOM kawasan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, (2/10).

Kenyataan yang sama terjadi juga di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), kawasan Proklamasi, Jakarta Pusat. Beberapa pegawai tampak kebingungan saat merahputih.com berusaha mengkonfirmasi perihal tanggapan para ulama soal perda daging anjing.

"Di sini nggak semua anggota bisa memberikan keterangan, coba mas ke lantai 2 tanya sama sekertariatnya, barang kali ada yang bisa memberikan keterangan. Karena MUI ini juga kan pengurus baru, baru kemarin dilantik, jadi saya nggak berani bicara atas nama MUI," ujar salah satu anggota MUI yang enggan disebutkan namanya.

Tampaknya keberatan dan protes sejumlah pihak membuat rencana perda daging anjing jalan di tempat dan Ahok sudah ditegaskan untuk tak lagi membahas perda tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sudah menginstruksikan Dinas Kelautan dan Ketahanan DKI Jakarta untuk mengatur peredaran daging anjing konsumsi.

Adapun, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta berencana membuat aturan berupa peraturan gubernur (pergub) mengenai peredaran anjing konsumsi di kawasan Ibu Kota. Selama ini, peredaran anjing-anjing untuk konsumsi luput dari regulasi pemerintah. Setiap hari, puluhan ribu anjing untuk konsumsi masuk ke Jakarta tanpa keterangan yang jelas. 

Pemprov DKI mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) DKI Nomor 11 Tahun 2005. Melalui aturan tersebut, DKPKP DKI dapat melakukan razia anjing yang mengidap rabies. 

Perda tersebut juga mencakup perlunya surat keterangan vaksinasi rabies untuk setiap hewan rentan rabies yang masuk. Gubernur Ahok juga menyatakan tidak perlu membuat Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur peredaran daging anjing ini sebab di Perda No 11 No 2005 sudah jelas aturannya.

Dikhawatirkan jika tidak diawasi sejak dari penampungan, pemotongan hingga pengolahan maka dikhawatirkan membawa penyakit rabies. Wabah rabies rentan menimpa hewan anjing dan sejak 2004 sebenarnya Jakarta sudah dinyatakan bebas penyakit yang menular dan mematikan ini. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Ahok Klaim Perda Betawi Produk Kepemimpinannya
  2. Ahok Perda Betawi
  3. DPRD DKI Jakarta Pastikan Raperda akan Selesai dalam 7 Bulan
  4. Perda Tak Kunjung Usai, Ahok: Lebih Baik Pergub Saja
  5. Gara-Gara Ahok, 16.800 Nelayan Teluk Jakarta Terancam Menganggur
#Liputan Khusus #Gubernur DKI Jakarta #Basuki Tjahaja Purnama #BPOM #Majelis Ulama Indonesia #Gubernur Ahok #Perda Daging Anjing
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Berita Foto
Mengintip Patung Jenderal Sudirman yang Akan Dipindahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Keindahan Patung Sudirman saat malam hari di Jalan Jenderal Suirmna, Jakarta, Jum'at (3/10/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 03 Oktober 2025
Mengintip Patung Jenderal Sudirman yang Akan Dipindahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Dukung Penuh Olympic Day 2025, Dorong Generasi Muda Hidup Sehat dan Berprestasi
Gubernur Jakarta mengapresiasi penyelenggaraan Olympic Day 2025 sebagai wadah penyebaran nilai-nilai persahabatan, keunggulan, dan rasa hormat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Pemprov DKI Jakarta Dukung Penuh Olympic Day 2025, Dorong Generasi Muda Hidup Sehat dan Berprestasi
Indonesia
Bertepatan dengan HUT ke-80 TNI, Car Free Day akan Tetap Digelar Minggu 5 Oktober 2025
Gubernur Pramono Anung memastikan Car Free Day Sudirman - Thamrin tetap berlangsung meski bertepatan dengan acara HUT ke-80 TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Bertepatan dengan HUT ke-80 TNI, Car Free Day akan Tetap Digelar Minggu 5 Oktober 2025
Indonesia
Gubernur Pramono Tetapkan Tarif Rp 80 untuk Transportasi Umum Jakarta saat HUT ke-80 TNI
Kebijakan tarif Rp 80 berlaku untuk TransJakarta, MRT, LRT, LRT Jabodebek, hingga Mikrotrans.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Gubernur Pramono Tetapkan Tarif Rp 80 untuk Transportasi Umum Jakarta saat HUT ke-80 TNI
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Tanggapi Mobil Pelat Merah Masuk Jalur Transjakarta, Gubernur Pramono: Pasti Di-bully Publik
Pramono sebut pengendara yang menerobos jalur busway demi menghindari kemacetan akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Tanggapi Mobil Pelat Merah Masuk Jalur Transjakarta, Gubernur Pramono: Pasti Di-bully Publik
Indonesia
Penutupan Tol Dalam Kota Sebabkan Macet di Jakarta, Gubernur Pramono Desak Pengelola Percepat Perbaikan
Perbaikan gerbang tol picu kemacetan parah di Jakarta, Rabu (24/9) malam.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 September 2025
Penutupan Tol Dalam Kota Sebabkan Macet di Jakarta, Gubernur Pramono Desak Pengelola Percepat Perbaikan
Indonesia
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Pramono Anung menekankan pentingnya transformasi ekonomi untuk menjadikan birokrasi Jakarta lebih transparan dan fleksibel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
Gubernur Pramono: Jangan Hanya Andalkan APBD, ASN DKI Jakarta Harus Lebih Kreatif
Indonesia
Terbukti Urai Kemacetan Jalan TB Simatupang, Gerbang Tol Fatmawati Dibuka hingga Akhir Oktober
Keputusan ini diambil Pramono setelah evaluasi lima hari terakhir menunjukkan hasil positif dalam mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
Terbukti Urai Kemacetan Jalan TB Simatupang, Gerbang Tol Fatmawati Dibuka hingga Akhir Oktober
Indonesia
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp 300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp 1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
Bagikan