Prihatin Atas Konflik KPK Vs Polri, PGI Surati Presiden

MerahPutih Nasional - Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengaku prihatin dengan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Karena hal tersebut, PGI melayangkan surat kepada Bapak Presiden Joko Widodo pada Senin, 16 Februari 2015.

Dalam siaran persnya kepada redaksi pada Selasa malam (17/2) sekretaris eksekutif Bidang Diakonia PGI, Jeirry Sumampow mengatakan, bahwa surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PGI (Pdt. Dr. Henriette T. Lebang) dan Sekretaris Umum PGI (Pdt. Gomar Gultom).

Dalam surat tersebut, ada beberapa hal yang dikemukakan Pertama, PGI memandang bahwa kedua lembaga ini sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Karena itu, kisruh tersebut tak boleh dibiarkan berlarut-larut karena akan memudarkan kewibawaan kedua lembaga tersebut, dan dengan sendirinya akan melemahkan upaya-upaya mereka dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. (Baca: Samad dan Bambang Jadi Tersangka, Ruhut Desak Jokowi Keluarkan Perppu)

"Dalam kaitan itu, PGI berharap Bapak Presiden, sebagai Pemimpin Bangsa dan Kepala Negara, segera mengambil sikap dan tindakan yang tegas dan jelas bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jeirry.

Jeirry yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat menambahkan poin kedua adalah KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi harus diselamatkan. Begitu juga, Polri sebagai institusi penegak hukum yang penting tak bisa dibiarkan kehilangan kewibawaan.

Karena itu, PGI berharap Bapak Presiden dapat membersihkan kedua lembaga itu dari intervensi politik dari luar yang kami sinyalir menjadi penyebab makin akutnya perseteruan antar kedua lembaga. Bangsa ini tak ingin kedua lembaga tersebut dipenuhi oleh berbagai kepentingan kotor yang kemudian berimplikasi pada rusaknya tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.(Baca: Ditetapkan Tersangka Pihak BG Desak AS Mundur dari KPK)

Ketiga, PGI mendukung segala upaya yang baik dari Bapak Presiden dalam rangka pemberantasan korupsi. Karena itu, kami berharap agar Bapak Presiden tetap menyatakan keberpihakannya kepada upaya pemberantasan korupsi. Meskipun kedua lembaga ini sama pentingnya, tapi kami melihat bahwa apa yang sekarang berlangsung sudah mengarah kepada upaya untuk membunuh KPK sebagai lembaga. Dengan demikian, itu juga berarti upaya untuk membunuh pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Bagaimana pun, kami menilai bahwa KPK masih merupakan lembaga yang paling baik yang bisa kita harapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Karena itu, kami berharap agar Bapak Presiden mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menyelamatkan lembaga ini," tandas Jeirry. (bhd)