Surya Paloh Minta Jokowi Segera Lantik Budi Gunawan

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Kamis, 15 Januari 2015
Surya Paloh Minta Jokowi Segera Lantik Budi Gunawan

sumber foto : antara foto

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Meski berstatus tersangka kepemilikan rekening gendut, Ketua Umum DPP Partai NasDem meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.

Permintaan itu didasarkan atas keputusan rapat Paripurna DPR RI yang menyatakan Komjen Budi Gunawan lolos dan layak menjabat pucuk pimpinan di Koprs Bhayangkara. 

"Harusnya sih dilantik. Bagaimana implikasinya kalau tidak dilantik, karena dewan sudah menyetujuinya," kata Surya saat menghadiri peresmian Sekretariat Fraksi Partai Nasdem di Gedung Nusantara I DPR Jakarta, Kamis (15/1).

Turut hadir dalam peresmian tersebut Menteri BPN/Kepala Agraria Ferry Mursidan Baldan, Ketua DPR Setya Novanto, Ketua Fraksi Partai Nasdem Viktor Butingsulu Laiskodat dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella dan petinggi fraksi DPR lainnya.

BACA JUGA : Dipeluk dan Cium Artis Korea, Remaja Berhijab Ini Kena Sanksi

Surya Paloh yang juga mantan Politikus Partai Golkar memastikan pihaknya akan mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo jika melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai mitra utama dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) NasDem akan membela dan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo, termasuk soal pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Saya pikir lebih cepat lebih baik," ucap Surya.

Surya menambahkan bukan perkara mudah untuk melantik Budi Gunawan sebagai pucuk pimpinan Polri ditengah status hukum Budi Gunawan sebagai tersangka yang ditetapkan KPK. Namun demikian Surya yakin bahwa Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang tidak pro kepada perilaku korupsi. 

Terkait adanya permintaan KPK untuk menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri, Surya menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada Presdiden Joko Widodo. Sebab hal tersebut termasuk dalam hak prerogratif Presiden. 

"Ini terserah Presiden, ikut KPK atau tidak, Presiden kan kepala pemerintahan dan kepala negara juga," tandasnya. (BHD)

Follow Twitter kami di @Merahputihcom

Like FanPage Facebook kami di Merahputih.com

Berita Lainnya:

Bisnis Cireng, Omzet Ratusan Juta

#NasDem #Surya Paloh #Budi Gunawan Tersangka #Budi Gunawan #Presiden RI #Presiden Jokowi #Joko Widodo
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dinobatkan sebagai lulusan terbaik UGM. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 27 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Dinobatkan Jadi Alumni Terbaik UGM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Beredar informasi yang menyebut, pembuat ijazah Jokowi muncul ke publik dan membuat pengakuan.
Frengky Aruan - Sabtu, 09 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pembuat Ijazah Jokowi Buat Pengakuan soal Adanya Modifikasi
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Willy Aditya berkelakar soal merger Gerindra dan NasDem dalam rapat DPR. Candaan ini muncul di tengah isu politik yang tengah berkembang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Willy Aditya Kelakar Soal Merger Gerindra-NasDem di Rapat DPR
Indonesia
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Jubir PSI yang merupakan mantan kader NasDem heran Jokowi selalu disebut-sebut.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Kabar Jokowi 'Caplok' Partai NasDem, Jubir PSI Bestari: Tidak Benar, Coba Bentuk Opini Publik Negatif
Indonesia
Isu Gibran Akuisisi NasDem, Wibi Andrino: Hebat Banget
Ketua DPW NasDem DKI Wibi Andrino merespons isu Gibran ingin mengakuisisi NasDem. Ia menyebut hal itu berani, namun membuka peluang jika ingin bergabung.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Isu Gibran Akuisisi NasDem, Wibi Andrino: Hebat Banget
Indonesia
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Jokowi membantah isu ingin mengambil alih Partai NasDem dan NasDem Tower. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
Bantah Isu Ambil Alih NasDem, Jokowi: Jangan Menuduh yang Tidak Benar
Indonesia
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Polda Metro Jaya mengungkapkan syarat utama yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sehingga restorative justice Rismon Sianipar bisa terpenuhi
Frengky Aruan - Minggu, 12 April 2026
Rismon Sianipar Harus Memohon Langsung ke Jokowi, Restorative Justice-nya Masih Dikaji
Indonesia
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu memberikan Rp 50 miliar untuk restorative justice. Ia mengatakan, hal tersebut tak masuk akal.
Soffi Amira - Sabtu, 11 April 2026
Jokowi Bantah Kasih Rp 50 Miliar untuk Restorative Justice, Sebut tak Masuk Akal
Bagikan