Presiden PKS Akui Massa Bawa Balita pada Kampanye Pilkada Depok

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 04 Desember 2015
Presiden PKS Akui Massa Bawa Balita pada Kampanye Pilkada Depok

Para simpatisan membawa anak saat mengikuti kampanye pasangan nomor urut 2 Idris-Pradi, pada Pilkada Depok, Jawa Barat, Jumat (4/12). (Foto: MP/Noer Ardiansyah)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Politik - Kampanye terbuka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Depok dengan calon pasangan nomor urut 2 Idris Abdul Somad-Pradi Supriyatna menjadi lautan masyarakat di sepanjang Jalan Grand Depok City, Depok, Jawa Barat, Jumat (4/12).

Meski sedari siang atap langit gelap membayang, tak menyurutkan semangat simpatisan untuk berbondong-bondong menyemarakkan acara tersebut.

Selang beberapa jam selepas salat Jumat, hujan pun turun membasahi jalan. Ada beberapa dari para simpatisan yang memutuskan untuk berteduh sejenak, dan ada pula sebagian lainnya melanjutkan konvoi.

Selain orang dewasa, berdasarkan pemantauan merahputih.com, ada juga beberapa orang tua yang seolah gembira membawa anak di bawah lima tahun (balita) melaju di tengah derasnya hujan.

Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Sohibul Iman sempat mengelak ketika dimintai komentar.

"Engga. Tadi saya gak lihat balita," sangkal Sohibul di panggung Lapangan Serab, Depok saat merahputih.com tanya.

Setelah ditawarkan untuk melihat beberapa foto yang merahputih.com dapatkan, ia pun langsung menimpal.

"Oh ada ya. Iya, saya kira sebaiknya tidak seharusnya dibawa. Mungkin hanya satu-dua kali ya, dan ini bukan merupakan fenomenal," timpalnya.

Sohibul mengakui bahwa aturan tidak memperbolehkan membawa anak-anak dalam kampanye. PKS, katanya, juga mengimbau kepada para simpatisan agar tidak membawa anak-anak saat berkampanye.

"Tentu saja kita mengimbau, sesuai aturan yang ada, sebaiknya tidak membawa. Kami (PKS) selalu sampaikan aturan di KPU yang salah satunya ini. Lewat struktur DPD, kami selalu menyampaikan," tutupnya. (ard)


BACA JUGA:

  1. Hujan Deras, Anak Kecil Tetap Dibawa saat Kampanye Pilkada Depok
  2. Kampanye Akbar Pilkada Kota Tangsel Pasangan Arsid-Elvier
  3. Bawaslu Awasi Kinerja Auditor Dana Kampanye Pilkada Serentak
  4. Laporan Dana Kampanye Bobrok, Kualitas Pilkada Serentak Menurun
  5. IAPI: Tak Ada Kontrol Soal Laporan Dana Kampanye
#Pilkada Depok #Pelanggaran Pilkada Serentak #Pilkada Serentak 2015 #Pilkada Serentak #Sohibul Iman
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (26/6) di Ruang Sidang Pleno MK.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 26 Juni 2025
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Indonesia
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Ada pergantian calon bupati (Cabup) nomor urut 3 Petrus Ricolombus Omba sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Mei 2025
Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Komisi II DPR RI bakal mengundang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), guna merumuskan opsi-opsi pelantikan kepala daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Januari 2025
Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari
Indonesia
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Mahkamah Konstitusi memastikan sidang perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 berjalan secara proporsional dan tepat waktu sesuai tenggat 45 hari kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 08 Januari 2025
MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu
Indonesia
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
"Itulah prinsip dasar pilkada serentak. Karena itu yang tidak sengketa pun harus menunggu selesainya yang bersengketa di MK."
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Januari 2025
Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret
Indonesia
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 11 Desember 2024
MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan
Indonesia
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya membeberkan data terkini terkait petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sepanjang pelaksanaan Pilkada 2024.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Desember 2024
28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024
Indonesia
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Hasto Kristiyanto menambahkan bahwa PDIP telah membentuk tim khusus
Angga Yudha Pratama - Rabu, 04 Desember 2024
Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK
Bagikan