Polri Imbau Masyarakat Jangan Tergiur Rayuan Kelompok Gafatar

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 12 Januari 2016
Polri Imbau Masyarakat Jangan Tergiur Rayuan Kelompok Gafatar

Kepala Divisi Humas (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan saat berada di SDN 05 Pagi, Jalan Peta Barat, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (6/10). (Foto: MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Peristiwa - Pihak kepolisian terus mendalami terhadap kelompok Gafatar yang saat ini menjadi sorotan publik pasca hilangnya Dokter Rica beberapa waktu lalu, yang diduga tergabung dalam gerakan tersebut.

Pasalnya, Kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menganggap Nabi Muhammad SAW bukanlah nabi penutup zaman seperti yang ada di kitab umat Islam yakni Alquran.

"Salah satu pernyataannya (kelompok Gafatar), Nabi Muhammad bukan nabi terakhir, tapi ada utusan terakhir yakni AH yang saat ini berada di LP (lembaga pemasyarakatan) Cipinang yang merupakan guru besar utusan Gafatar ini," ujar Kadiv Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan di Jakarta Selatan, Selasa (12/1).

"Bukan hanya itu saja, salah satu guru besar kelompok ini juga ada yang diproses sampai ke pengadilan di Sulawesi Tenggara," paparnya.

Meski Guru Besar Gafatar ini sedang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kata Anton, pihak kepolisian tetap terus mendalami kemungkinan akan munculnya pemimpin baru dari kelompok ini.

"Ini sedang kita dalami, biasanya mereka ada pimpinan ditangkap, mereka siapkan pimpinan baru di Indonesia. Ideologi takkan pernah mati," terangnya.

Menurutnya, Gafatar merupakan salah satu kelompok radikal yang berbahaya dan harus diwaspadai masyarakat. Apalagi kelompok ini merupakan salah satu kelompok yang terlarang di Yogyakarta.

"Makanya saya bilang kelompok ini bahaya, makanya dilarang MUI salah satu gerakan mengatasnamakan agama tetapi tidak sesuai agama itu berbahaya, bukan menyerang fisik tetapi ideologi," tandasnya.

Untuk itu, pria yang memangku dua bintang di pundaknya ini mengimbau kepada masyarakat tidak mudah tergiur ajakan kelompok Gafatar. Dalam perekrutan anggotanya, Gafatar menggunakan landasan kedamaian dan kasih sayang. Masyarakat jangan tergiur dengan hal semacam itu, sebab dalam satu agama sudah jelas bagaimana aturannya berdasarkan kitabnya masing-masing.

"Jangan mudah tergiur, agamakan jelas ada aturannya, ada kitabnya," tutup Anton (gms)


BACA JUGA:

  1. Anggota Gafatar Cantik-Cantik dan Kaya-Kaya
  2. Inilah Markas Gafatar di Yogyakarta
  3. Kapolda Yogyakarta: Dulu Dokter Rica Pernah Ikut Gafatar
  4. Tiga Remaja Hilang Diduga Gabung Gafatar
  5. Lagi, Orang Hilang di Yogyakarta Diduga Gabung Gafatar
#Aliran Sesat #Irjen Pol Anton Charliyan #Polri #Gafatar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan