Polri Berangkatkan Tim Kemanusiaan ke Yaman

Aang SunadjiAang Sunadji - Kamis, 02 April 2015
Polri Berangkatkan Tim Kemanusiaan ke Yaman

Kombes Pol Rikwanto memberi keterangan kepada wartawan terkait kasus UPS, di Polda Metro Jaya, Kamis (19/3). (Foto: MP/Roberto Gomes)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Markas Besar Polisi Republik Indonesia, (Mabes Polri) telah menurunkan tujuh orang anggota pasukan dalam membantu evakuasi Warga Negara Indonesia yang saat ini masih berada di Yaman.

Keberangkatan tim Polri ini sejak kemarin, 1 April 2015, yang dipimpin oleh Kombes Pol Krishna Murti.

Dari berbagai macam keahlian yang dimiliki oleh para tim kemanusiaan ini gunanya untuk memperlancarkan jalannya evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan di negara Yaman saat ini.

Seperti yang diketahui bahwa ahli- ahli yang dimiliki antara lain, ahli bahasa Arab, ahli DVI, ahli perlindungan perempuan dan anak, inteligen, dan ahli bidang Timur Tengah. (Baca: Evakuasi WNI di Yaman, Mabes Polri Kirim 7 Personel Polisi)

Secara umum nanti tim ini akan bergabung dengan tim satgas, TNI, Kemenlu, dan juga peran dari pihak imigrasi untuk membantu evakuasi WNI ini.

"Prosesnya kan berangkat itu tujuannya bisa ke Oman dan yaman," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Komisaris Polisi Rikwanto kepada awak media di jalan Trunojoyo Kebayoran Baru Jakarta, Kamis (2/4).

Dalam melakukan proses pengevakuasian ini, tim bantuan kemanusiaan ini juga ditugaskan untuk menganalisa agar bisa mengetahui jalan masuk yang paling aman lewat mana baik lewat udara, laut maupun darat.

Mereka tidak langsung datang dan masuk ke tempat pengungsian, karena disana konflik yang dalam tanda petik akan membahayakan bagi tim sendiri, sehingga sebelum masuk mereka membutuhkan penganalisaan di sana. (Baca: Yaman Berkecamuk, 21 WNI Masih Tertahan)

"Tahap awal butuh waktu 14 hari, untuk tim Satgas ini, kalau perlu bisa diperpanjang waktu mereka dalam melakukan evakuasi WNI ini," tandasnya.

Rikwanto menjelaskan, bahwa sebelum terjadi konflik sudah banyak warga yang berhasil dievakuasi. Karena yang sisanya mereka-mereka yang masih bertahan hidup di sana, sekitar 4.000 orang.

Dan dalam jumlah tersebut sekitar 60 persen itu TKI, dan 40 persen itu pelajar, yang saat ini masih berada di tempat-temapat tertentu dan posisi mereka telah diamankan dulu sebelum menunggu evakuasi dari Indonesia. (gms).

#Polisi #WNI #Yaman #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Aang Sunadji

Coffee is a life
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan