Polri Bekuk 2 Kurir Jaringan Teroris Kelompok Santoso

Adinda NurrizkiAdinda Nurrizki - Selasa, 26 Mei 2015
Polri Bekuk 2 Kurir Jaringan Teroris Kelompok Santoso

Simulasi penanganan ancaman serangan teroris di sekitar terminal penumpang Bandara Ahmad Yani Semarang, Jateng, Rabu (18/3) ANTARA FOTO/R. Rekotomo

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan pihaknya telah berhasil menangkap dua orang kurir yang diduga kuat sebagai penyuplai jaringan teroris pimpinan Santoso pada Senin kemarin (25/5), Sulawesi Selatan.

Penangkapan dua orang kurir tersebut terkait pengiriman amunisi, berkisar 600 sampai 700 butir peluru yang akan beredar di dua tempat operasi para jaringan Santoso. Daerah tersebut di antaranya adalah Palu dan Poso. Pada saat penyerahan barang tersebut, terjadilah baku tembak.

"Insiden ini merenggut dua nyawa," ungkap Kapolri Badrodin Haiti melalui awak media di Gedung Utama Mabes Polri Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Badrodin juga mengungkapkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh jaringan Santoso ini berada di hutan yang sangat luas. Hal ini menyebabkan pihak kepolisian kesulitan untuk memburu para teroris tersebut.

"Ini yang saya takutkan, jangan sampai masyarakat menjadi korban. Sebab saat ini pihak kepolisian masih menangkap kurir. Sebenarnya yang ditargetkan polisi adalah Santoso dan Basri yang hingga kini masih dalam pengejaran," jelasnya lagi.

Badrodin menambahkan bahwa senjata yang digunakan oleh jaringan teroris ini datang dari berbagai sumber, dari luar maupun dalam negeri. Pihaknya menemukan senjata buatan Filipina, yang kebanyakan masuk dari jalur laut.

"Itu pintu masuknya semua. Kita tidak tahu apa itu merupakan bantuan atau senjata yang diselundup atau dibeli secara ilegal. Namun faktanya senjata itu ada di wilayah kita," tutupnya. (gms)

 

BACA JUGA:

Daeng Koro, Terduga Teroris Pernah Berdinas di Kopassus

Baku Tembak di Palu, Polisi Sita 2 Pucuk Senjata M16

Mabes Polri: Korban Tewas Terduga Teroris Adalah Daeng Koro

#Badrodin Haiti #Polri #Ancaman Teroris
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Bagikan