Politikus PKB Bantah Paksa Pendamping Desa Jadi Kader

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Senin, 26 Oktober 2015
Politikus PKB Bantah Paksa Pendamping Desa Jadi Kader

Maman Imanulhaq (Foto: Twitter/@kang_maman72)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq mengaku sudah mengetahui pemberitaan mengenai oknum kader PKB yang memalak calon pendamping desa dan memaksa mereka agar menjadi kader PKB. Maman mengatakan, itu berita bohong.

Seperti diketahui, beredar kabar tentang surat pernyataan bagi calon pendamping desa agar setuju menjadi kader PKB di Sukabumi, Jawa Barat. Program pendamping dana desa ini adalah program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menterinya dari PKB yaitu Marwan Jafar.

"Itu hoax," kata anggota DPR Komisi VIII ini, di DPR, Jakarta, Senin (26/10).

Sebab, lanjut Maman, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB tidak pernah menginstruksikan hal tersebut.

"Yang jelas tidak ada instruksi dari DPP," katanya.

Maman mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke DPP PKB. Ia berjanji akan menelusuri kejahatan tersebut.

"Tapi, kita akan investigasi," tandas Maman. (mad)


Baca Juga:

  1. PKB Tolak Perppu Pilkada
  2. Genap Berusia 17 Tahun, PKB Target Menangkan Pemilu 2019
  3. Presiden Salah Komunikasi, PKB Soroti Mensesneg dan Seskab
  4. PKB Setuju Adakan Polisi Parlemen
  5. PKB Calonkan Arzeti Bilbina sebagai Wali Kota Surabaya
#Pendamping Desa #PKB #Maman Imanulhaq
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Dalam konstitusi, keberadaan masyarakat adat dijamin sebagai warga negara Indonesia.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
PKB Dorong RUU Masyarakat Hukum Adat demi Cegah Konflik Horizontal
Indonesia
PKB Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB: Memperkokoh Citra Indonesia di Forum Global
Dewan Syuro DPP PKB sebut pidato Prabowo menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 24 September 2025
PKB Apresiasi Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB: Memperkokoh Citra Indonesia di Forum Global
Indonesia
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Kementerian Agama segera membentuk Ditjen Pesantren. Ketua Fraksi PKB DPR, Jazilul Fawaid, menyambut positif langkah tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren, PKB Optimistis Bisa Tingkatkan Layanan Pendidikan di Indonesia
Indonesia
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Program kewirausahaan petani muda dan pendidikan pertanian perlu diperluas.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Anggaran Pertanian Naik, PKB Sebut Harus Fokus ke Petani Milenial
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Bagikan