Plt Ketua DPR Fadli Zon Minta AKD Lebih Proaktif


Fadli Zon berfoto selfie bersama ulama Mekkah Syekh Ahmad Muhammad Maliki, di rumah kediaman sang ulama di Mekkah. (Foto: Twitter/@fadlizon)
MerahPutih Politik - Plt Ketua DRR, Fadli Zon menegaskan, pimpinan meminta anggota dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk lebih proaktif menyampaikan pengajuan RUU usul inisiatif, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kepada Presiden sebagai mitra DPR dalam pembentukan UU, juga diharapkan dukungannya sehingga kinerja legislasi meningkat maksimal. Ini penting mengingat UU adalah produk bersama DPR dan pemerintah," kata Fadli dalam pidato pembukaan paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/1).
Menurut anak kesayangan Prabowo Subianto ini, hal itu berkaitan dengan peran diplomasi parlemen, pada masa persidangan III, DPR akan terus menata bentuk kunjungan kerja ke luar negeri delegasi DPR agar mengemban misi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
"Dalam hubungan ini, DPR akan mengirimkan delegasi dalam sidang tahunan ke 24 Asia Pacific Parliamentary Forum tanggal 16 - 21 Januari 2016 di Kanada dan Delegasi ke The 11 Session of the Parliamentary Union of the OIC Member state conference tanggal 21- 27 Januari 2016 di Baghdad Irak," jelasnya.
Seperti diketahui, hari ini merupkan jadwal perdana DPR melakukan paripurna setelah melewati masa reses beberapa waktu lalu.(adt)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau

Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?
