Plt Ketua DPR Fadli Zon Minta AKD Lebih Proaktif
Fadli Zon berfoto selfie bersama ulama Mekkah Syekh Ahmad Muhammad Maliki, di rumah kediaman sang ulama di Mekkah. (Foto: Twitter/@fadlizon)
MerahPutih Politik - Plt Ketua DRR, Fadli Zon menegaskan, pimpinan meminta anggota dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk lebih proaktif menyampaikan pengajuan RUU usul inisiatif, sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kepada Presiden sebagai mitra DPR dalam pembentukan UU, juga diharapkan dukungannya sehingga kinerja legislasi meningkat maksimal. Ini penting mengingat UU adalah produk bersama DPR dan pemerintah," kata Fadli dalam pidato pembukaan paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/1).
Menurut anak kesayangan Prabowo Subianto ini, hal itu berkaitan dengan peran diplomasi parlemen, pada masa persidangan III, DPR akan terus menata bentuk kunjungan kerja ke luar negeri delegasi DPR agar mengemban misi memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.
"Dalam hubungan ini, DPR akan mengirimkan delegasi dalam sidang tahunan ke 24 Asia Pacific Parliamentary Forum tanggal 16 - 21 Januari 2016 di Kanada dan Delegasi ke The 11 Session of the Parliamentary Union of the OIC Member state conference tanggal 21- 27 Januari 2016 di Baghdad Irak," jelasnya.
Seperti diketahui, hari ini merupkan jadwal perdana DPR melakukan paripurna setelah melewati masa reses beberapa waktu lalu.(adt)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Danantara Rencana Investasi Rp 20 T untuk Peternakan Ayam, DPR Minta Pengkajian Mendalam
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
DPR Dukung Menkes Hapus Rujukan Berjenjang BPJS, Sistem Lama Disebut Merepotkan dan Memberatkan Keuangan
Prabowo Subianto Rehabilitasi Dua Guru Luwu Utara, Sinyal Kuat Negara Hadir Lindungi Guru Honorer dari Ketidakadilan
Putusan MK: Polri Aktif Wajib Mundur dari Jabatan Sipil, DPR Minta Perubahan Norma UU Polri
DPR Dukung Pemecatan ASN yang Menginjak Alquran, Tegaskan sebagai Pelanggaran Hukum Berat
Insentif untuk Daerah Berhasil Turunkan Stunting Dianggarkan Rp 300 Miliar, DPR Nilai Terlalu Besar
Baleg DPR Kaji Potensi Kratom Masuk RUU Komoditas Strategis
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Baleg DPR Targetkan Harmonisasi RUU Hak Cipta Rampung sebelum Akhir 2025