Fahri Hamzah Dukung Orangnya Ical Jadi Ketua DPR

Eddy FloEddy Flo - Senin, 11 Januari 2016
Fahri Hamzah Dukung Orangnya Ical Jadi Ketua DPR

Fahri Hamzah, Politikus PKS yang juga wakil ketua DPR setuju dengan pergantian Ketua DPR dari kubu Aburizal Bakrie (Foto/ @fahrihamzah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, terkait penggantian Ade Komarudin sebagai ketua DPR baru yang telah ditunjuk oleh Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie tidak ada masalah lagi.

"Proses administrasi yang ada di DPR, tentu tidak ada perubahan, apabila ada perubahan dari parpol yang selama ini terdaftar. Saya kira tidak ada masalah terkait dengan calon ketua DPR yang baru," ujar Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR , Senayan Jakarta Pusat, Senin (11/1).

Hanya saja sampai saat ini gejolak di internal Partai Golkar sendiri masih memanas. Bahkan masing-masing kubu yakni Golkar hasil Munas Ancol yang dipimpin oleh Agung Laksono meminta pimpinan DPR menahan pelantikan ketua DPR yang baru.

Selain itu, pihaknya juga mengajukan calon sendiri yakni Agus Gumiwang, pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR pengganti Setya Novanto dianggap Agung hanya akan menghambar rekonsiliasi partai berlambang pohon Beringin itu saja.

Meski demikian, Fahri Hamzah menegaskan bahwa sebelum pelaksanaan paripurna, pimpinan DPR akan menggelar rapat Bamus, yang akan menyampaikan kepada pimpinan fraksi. Hanya saja dalam rapat Bamus tersebut, Fahri mengatakan akan ada penyampaian pimpinan ingin menambah jadwal pelantikan calon ketua DPR baru.

Lebih lanjut, ujar Fahri, rencana pelantikan Ade Komarudin sebagai ketua DPR RI pengganti Novanto yang telah resmi mundur dari kursi pimpinan tersebut, sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Tidak ada mekanisme voting ataupun pencalonan lebih dari satu kandidat partai.

"Kalau di dalam undang-undang, tidak ada keterangan calon lebih dari satu, dan tidak ada keterangan voting, tetapi harus pergantian langsung," ucap politikus PKS itu.(adt)

BACA JUGA:

  1. Sudirman Said Jawab Tudingan Fahri Hamzah Soal Freeport
  2. Fahri Hamzah Ungkap Presiden Tolak Freeport Saat di Amerika
  3. Fahri Hamzah Serang Balik Sudirman Said karena Lecehkan Kehormatan DPR
  4. Fahri Hamzah Tuding Freeport Mengail di Air Keruh dalam Kasus Setya Novanto
  5. Fadli Zon dan Fahri Hamzah Sidak Persiapan Wukuf di Arafah

 

#PKS #Ade Komarudin #Munas Bali #Ketua DPR RI #Kisruh Golkar #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Berita Foto
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Ketua DPR, Puan Maharani menyampaikan pidato saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Puan Maharani Sampaikan Pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Bagikan