Pilkada Serentak, Kapolri: Tindak Tegas Polisi yang Tidak Netral


Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti (kanan) didampingi Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Anton Charliyan (kiri) di Mabes Polri, Jakarta, Senin (27/4). (Foto Antara)
MerahPutih, Politik-Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menjamin kenetralan anggota Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar Desember 2015. Pihaknya akan menindak tegas bila ditemukan anggota Polri yang tidak netral.
"Pilkada kan bukan hanya kali ini. Pemilu juga sudah sering. Saya sudah menginstruksikan soal itu (netralitas), apa masih kurang? Sudah jelas ada ketentuannya dalam kode etik. Kalau ada yang melanggar kan pasti ditindak," kata Badrodin di Jakarta, Minggu (5/7) seperti disitat Antara.
Dalam kesempatan yang sama, Badrodin juga menegaskan bahwa Polri siap mengamankan pelaksanaan pilkada serentak, di tengah masih kurangnya anggaran dana pengamanan.
"Sementara saya berkesimpulan bahwa tidak ada penundaan. Kalaupun ada kekurangan anggaran (pengamanan), itu bukan alasan penundaan," ujarnya.
Pihaknya pun optimistis bahwa kekurangan anggaran Polri guna pengamanan pilkada bisa segera terpenuhi.
"Hasil pembahasan kemarin saya sampaikan bahwa sampai saat ini masih dalam proses. Yang lalu kami laporkan kekurangan Rp700 miliar, kemudian sekarang kurangnya jadi Rp500 miliar," ujar Badrodin.
Ia menuturkan bahwa persetujuan tambahan anggaran pengamanan tersebut membutuhkan waktu. Pasalnya besaran dana itu harus mendapat persetujuan dari pemda setempat yakni kepala daerah dan DPRD setempat, yang hingga kini sebagian masih berproses.
"Ada yang memang belum diproses. Kan itu memerlukan persetujuan dengan DPRD, bukan hanya kepala daerah saja, karena ada yang belum diproses dengan DPRD-nya sehingga memerlukan waktu," katanya.
Saat ini anggaran pengamanan pilkada untuk Polri senilai Rp1,07 triliun dan baru diperoleh sebesar Rp500 miliar.
Badrodin meyakini percepatan proses itu dapat diselesaikan dengan koordinasi yang baik antara Mendagri dan pemerintah daerah. (Luh)
Baca Juga:
Ical Minta Kapolri Bekukan Golkar Kubu Agung Laksono
Bawaslu Petakan Daerah Konflik Jelang Pilkada
Pilkada Serentak Berpotensi Rusuh, Bang Yos Minta Anggaran BIN Ditambah
Bagikan
Berita Terkait
Pisahkan Pemilu Nasional dan Lokal Mulai 2029, MK: Agar Fokus dan Tak Tambah Beban Kerja

Cabup Pilkada Boven Digul Nomor Urut 3 Diganti, Coblos Ulang 6 Agustus Anggaran Rp 21,2 M

KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri

Biar Patuh UU, Komisi II DPR Tawarkan Opsi Pelantikan Pilkada Non-Sengketa MK Tetap Februari

MK Sesuaikan Panel Hakim Sengketa Pilkada Karena Anwar Usman Sakit, Janji Sesuai Tenggat Waktu

Tunggu Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Diundur Serempak ke Maret

MK Janji Ambil Sikap Jika Ada Yang Ingin Pengaruhi Putusan

28 Petugas KPPS Meninggal Akibat Kelelahan Sepanjang Pilkada 2024

Kantongi Bukti Parcok Cawe-cawe di Pilkada 2024, PDIP Siap Buka-bukaan di MK

Forum Mahasiswa Solo Serukan Kondusif Pasca Pilkada Serentak 2024
