Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 24 April 2015
Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Foto Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan- Bila sekolah namanya dicatut di dalam pesta bikini yang akan diselenggarakan 25 April nanti, DPR RI mendukung sekolah tersebut harus menggugat ke pihak penyelenggara, Event Organizer (EO), Divine Production.

Hal inilah yang dituturkan oleh Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati. Dengan tegas ia mengatakan, jika ada sekolah yang terlibat atau sekolah tersebut dicatut namanya demi keuntungan sepihak, EO, maka dirinya support agar sekolah yang dicatut namanya tersebut melakukan gugatan hukum kepada pihak Divine Production.

"Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara tersebut," ucap anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, di Jakarta, Jumat (24/4).

Komisi pendidikan, kata Reni, sangat menentang keras acara "Splash after Class" yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda. Acara tersebut sangat provokatif dan tidak memberi nilai edukasi kepada generasi muda.

Ia juga menilai, tindakan penyelenggara sangat tidak bertanggung jawab.

"Orang tua banting tulang untuk membiayai pendidikan agar anaknya menjadi anak yang baik, tidak dirusak oleh perilaku event organizer yang tidak bertanggungjawab," kata dia berapi-api.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara tersebut. Sebab, acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum.

Peristiwa ini, sambung dia, harus menjadi bahan pemikiran seluruh stakeholder terkait dengan mindset anak didik dalam memaknai kelulusan. Pendidikan moral dan akhlak harus menjadi perhatian serius khususnya dalam rencana perubahan kurikulum 2013.

"Saya curiga, event serupa bisa saja muncul di berbagai kota di Indonesia, yang kebetulan tidak diekspose oleh media. Peran serta guru, wali murid, masyarakat dan pemerintah harus betul-betul ditingkatkan," tandas politikus PPP ini. (mad)

Baca Juga: 

Wali Kelas: Murid Kami dari Kampung, Masa Ikut Pesta Bikini
Surat Permohonan Maaf EO Pesta Bikini
Ahok: Pesta Bikini Itu Keterlaluan!

#DPR #Ujian Nasional #Pesta Bikini
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Berita Foto
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 13 Januari 2026
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Ia menekankan bahwa mekanisme resmi sangat krusial guna mencegah penyalahgunaan oleh oknum tertentu
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Indonesia
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Anggota DPR Usman Husin apresiasi Kementan sita 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang guna lindungi petani lokal dari ancaman harga dan penyakit tanaman
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
Indonesia
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Pasal 36, 54, dan 53 KUHP baru mewajibkan hakim mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Senin, 12 Januari 2026
DPR Tegaskan KUHAP Baru Persulit Penahanan Ngawur, Tinggalkan Asas Monistis Warisan Belanda
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Bagikan