Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 24 April 2015
Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Foto Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan- Bila sekolah namanya dicatut di dalam pesta bikini yang akan diselenggarakan 25 April nanti, DPR RI mendukung sekolah tersebut harus menggugat ke pihak penyelenggara, Event Organizer (EO), Divine Production.

Hal inilah yang dituturkan oleh Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati. Dengan tegas ia mengatakan, jika ada sekolah yang terlibat atau sekolah tersebut dicatut namanya demi keuntungan sepihak, EO, maka dirinya support agar sekolah yang dicatut namanya tersebut melakukan gugatan hukum kepada pihak Divine Production.

"Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara tersebut," ucap anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, di Jakarta, Jumat (24/4).

Komisi pendidikan, kata Reni, sangat menentang keras acara "Splash after Class" yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda. Acara tersebut sangat provokatif dan tidak memberi nilai edukasi kepada generasi muda.

Ia juga menilai, tindakan penyelenggara sangat tidak bertanggung jawab.

"Orang tua banting tulang untuk membiayai pendidikan agar anaknya menjadi anak yang baik, tidak dirusak oleh perilaku event organizer yang tidak bertanggungjawab," kata dia berapi-api.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara tersebut. Sebab, acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum.

Peristiwa ini, sambung dia, harus menjadi bahan pemikiran seluruh stakeholder terkait dengan mindset anak didik dalam memaknai kelulusan. Pendidikan moral dan akhlak harus menjadi perhatian serius khususnya dalam rencana perubahan kurikulum 2013.

"Saya curiga, event serupa bisa saja muncul di berbagai kota di Indonesia, yang kebetulan tidak diekspose oleh media. Peran serta guru, wali murid, masyarakat dan pemerintah harus betul-betul ditingkatkan," tandas politikus PPP ini. (mad)

Baca Juga: 

Wali Kelas: Murid Kami dari Kampung, Masa Ikut Pesta Bikini
Surat Permohonan Maaf EO Pesta Bikini
Ahok: Pesta Bikini Itu Keterlaluan!

#DPR #Ujian Nasional #Pesta Bikini
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Aang Sunadji

Coffee is a life
Show More

Berita Terkait

Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Rapat Paripurna Ke-8 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jadi Calon Kapolri
Berita Foto
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat menjalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 01 Oktober 2026
Komjen Pol Suyudi Ario Seto Jalani Fit and Proper Test Calon Kapolri dengan Komisi III DPR
Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Dalam rapat itu, ada dua agenda utama, yakni penetapan mitra kerja Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Presiden Prabowo Subianto Bakal Hadiri Rapat Paripurna DPR
Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Indonesia
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri 14 Memuat 53 Pasal
RUU mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara reforma agraria yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
RUU Pengaturan Reforma Agraria Diputuskan Di Bawa ke Rapat Paripurna DPR, Terdiri  14 Memuat 53 Pasal
Bagikan