Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 24 April 2015
Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Foto Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan- Bila sekolah namanya dicatut di dalam pesta bikini yang akan diselenggarakan 25 April nanti, DPR RI mendukung sekolah tersebut harus menggugat ke pihak penyelenggara, Event Organizer (EO), Divine Production.

Hal inilah yang dituturkan oleh Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati. Dengan tegas ia mengatakan, jika ada sekolah yang terlibat atau sekolah tersebut dicatut namanya demi keuntungan sepihak, EO, maka dirinya support agar sekolah yang dicatut namanya tersebut melakukan gugatan hukum kepada pihak Divine Production.

"Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara tersebut," ucap anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, di Jakarta, Jumat (24/4).

Komisi pendidikan, kata Reni, sangat menentang keras acara "Splash after Class" yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda. Acara tersebut sangat provokatif dan tidak memberi nilai edukasi kepada generasi muda.

Ia juga menilai, tindakan penyelenggara sangat tidak bertanggung jawab.

"Orang tua banting tulang untuk membiayai pendidikan agar anaknya menjadi anak yang baik, tidak dirusak oleh perilaku event organizer yang tidak bertanggungjawab," kata dia berapi-api.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara tersebut. Sebab, acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum.

Peristiwa ini, sambung dia, harus menjadi bahan pemikiran seluruh stakeholder terkait dengan mindset anak didik dalam memaknai kelulusan. Pendidikan moral dan akhlak harus menjadi perhatian serius khususnya dalam rencana perubahan kurikulum 2013.

"Saya curiga, event serupa bisa saja muncul di berbagai kota di Indonesia, yang kebetulan tidak diekspose oleh media. Peran serta guru, wali murid, masyarakat dan pemerintah harus betul-betul ditingkatkan," tandas politikus PPP ini. (mad)

Baca Juga: 

Wali Kelas: Murid Kami dari Kampung, Masa Ikut Pesta Bikini
Surat Permohonan Maaf EO Pesta Bikini
Ahok: Pesta Bikini Itu Keterlaluan!

#DPR #Ujian Nasional #Pesta Bikini
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Pemulihan KLB ini jangan dibebankan ke daerah. BGN perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 26 September 2025
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
Indonesia
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Abdullah memastikan Komisi III DPR akan mengawasi proses hukum kasus-kasus kekerasan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 25 September 2025
DPR RI Minta Aparat Jangan Main Pukul, Desak TNI-Polri Pecat Anggota Arogan
Berita Foto
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Sejumlah aktivis dan petani menyampaikan paparan pada audiensi bersama Pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Audiensi Petani dengan DPR dan Pemerintah Bahas Reforma Agraria
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Aksi teaterikal pengunjuk rasa saat aksi peringatan Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 24 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional 2025 di Depan Gedung DPR
Indonesia
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Kementerian Keuangan mencatat dana pemda yang masih tersimpan di perbankan mencapai Rp 233,11 triliun per Agustus 2025. Angka ini meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar Rp 219,8 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 September 2025
Duit Pemda Ratusan Triliun Ngendap, Bikin Daya Beli Warga Turun
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (ketiga kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (ketiga kanan), Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) Terpilih Anggito Abimanyu (kedua kiri), Wakil Ketua DK LPS Terpilih Farid Azhar Nasution (kedua kanan) Anggota DK LPS Terpilih Doddy Zulverdi (kiri) dan Ferdinan Dwikoraja Purba (kanan) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan Dewan Komisioner LPS Masa Jabatan 2025-2030
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) berfoto bersama dengan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (keenam kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (keenam kanan) dan Hakim Agung serta Hakim Ad Hoc HAM terpilih pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Setujui Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas pendapat akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) pada Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 23 September 2025
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU APBN Tahun 2026
Bagikan