Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 24 April 2015
Pesta Bikini, DPR: Akan Lakukan Klarifikasi ke Sekolah

Foto Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Pendidikan- Bila sekolah namanya dicatut di dalam pesta bikini yang akan diselenggarakan 25 April nanti, DPR RI mendukung sekolah tersebut harus menggugat ke pihak penyelenggara, Event Organizer (EO), Divine Production.

Hal inilah yang dituturkan oleh Komisi X DPR RI, Reni Marlinawati. Dengan tegas ia mengatakan, jika ada sekolah yang terlibat atau sekolah tersebut dicatut namanya demi keuntungan sepihak, EO, maka dirinya support agar sekolah yang dicatut namanya tersebut melakukan gugatan hukum kepada pihak Divine Production.

"Bila nama sekolah dicatut dengan tujuan komersil, saya mendorong pihak sekolah melakukan gugatan hukum terhadap penyelenggara acara tersebut," ucap anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati, di Jakarta, Jumat (24/4).

Komisi pendidikan, kata Reni, sangat menentang keras acara "Splash after Class" yang menonjolkan sikap hedonisme, pornografi dan asusila terhadap generasi muda. Acara tersebut sangat provokatif dan tidak memberi nilai edukasi kepada generasi muda.

Ia juga menilai, tindakan penyelenggara sangat tidak bertanggung jawab.

"Orang tua banting tulang untuk membiayai pendidikan agar anaknya menjadi anak yang baik, tidak dirusak oleh perilaku event organizer yang tidak bertanggungjawab," kata dia berapi-api.

Ia mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan terhadap penyelenggara acara tersebut. Sebab, acara tersebut jelas menimbulkan keresahan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan penyimpangan hukum.

Peristiwa ini, sambung dia, harus menjadi bahan pemikiran seluruh stakeholder terkait dengan mindset anak didik dalam memaknai kelulusan. Pendidikan moral dan akhlak harus menjadi perhatian serius khususnya dalam rencana perubahan kurikulum 2013.

"Saya curiga, event serupa bisa saja muncul di berbagai kota di Indonesia, yang kebetulan tidak diekspose oleh media. Peran serta guru, wali murid, masyarakat dan pemerintah harus betul-betul ditingkatkan," tandas politikus PPP ini. (mad)

Baca Juga: 

Wali Kelas: Murid Kami dari Kampung, Masa Ikut Pesta Bikini
Surat Permohonan Maaf EO Pesta Bikini
Ahok: Pesta Bikini Itu Keterlaluan!

#DPR #Ujian Nasional #Pesta Bikini
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Harus ada langkah konkret, mulai dari pengembangan kurikulum adaptif, pelatihan guru, penyediaan materi ajar, hingga kampanye kesadaran publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Indonesia
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Program transmigrasi tidak boleh lagi dipandang sebatas perpindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah yang masih jarang penduduk.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 24 Desember 2025
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Indonesia
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Yahya tetap memberikan dukungan agar program ini terus berjalan bagi kelompok prioritas lain seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita
Angga Yudha Pratama - Rabu, 24 Desember 2025
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Indonesia
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Selain masalah teknis kendaraan, pengawasan terhadap sumber daya manusia juga menjadi sorotan utama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Desember 2025
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
Indonesia
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Upah minimum pada akhirnya adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga stabilitas ekonomi
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
DPR Desak Pengumuman UMP 2026 Transparan Agar Tak Ada Dusta
Indonesia
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar proses pemulihan sosial masyarakat tidak terhambat oleh prosedur birokrasi yang rumit
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
Negara Diminta 'Jemput Bola' Urus Sertifikat Korban Bencana Sumatera, Jangan Tunggu Rakyat Mengemis
Indonesia
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Ketegasan hukum harus berjalan beriringan dengan kejelasan mekanisme pemulihan bagi mereka yang terdampak
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
DPR Warning Kementerian HAM: Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Jangan Cuma Jadi Pajangan, Implementasi Harus Se-Progresif Dialognya
Indonesia
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Ninik menuntut agar standar kelayakan lingkungan rumah sakit tetap terjaga meski dalam kondisi pascabencana
Angga Yudha Pratama - Jumat, 19 Desember 2025
Sindir Kinerja Kemenkes, Komisi IX DPR Sebut Pemulihan RS Pasca Banjir Sumatra Terlalu Santai
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Bagikan