Penghitungan Kerugian Negara Kasus Pelindo II Rampung 70 Persen


Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi (kedua kiri) didampingi Ketua BPK Harry Azhar (kiri). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
MerahPutih Hukum - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa analisis kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II belum selesai.
"Kemungkinan sudah 60-70 persen (hitungan kerugian negara)," ujar Harry saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/12).
Untuk itu, kata Harry, BPK masih membutuhkan dokumen tambahan yang saat ini sebagian masih ada di Bareskrim Polri. Nantinya, dokumen yang dimiliki BPK dengan Bareskrim akan dicocokkan. Harry tak menjelaskan dokumen apa yang masih ada di Bareskrim saat ini.
"Intinya tentang kerugian negara, saya tidak bisa sebutkan," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya membenarkan bahwa masih ada dokumen yang dibutuhkan BPK. Sehingga hasil akhir kerugian negara dari BPK belum keluar.
"Memang ada dokumen tambahan yang baru kita peroleh," tuturnya.
Meski demimian, Agung tak menjelaskan dokumen apa yang baru didapatkan tersebut. Selain itu, Agung tidak menyebutkan apakah dokumen tersebut sudah diberikan kepada BPK.
Agung menegaskan, penyidik sedang bekerja bersama BPK untuk menyelesaikan penghitungan akhir kerugian negara, termasuk dengan pihak lain untuk menuntaskan kasus ini.
Untuk diketahui sebelumnya, Bareskrim telah melakukan penggeledahan yang kedua kalinya di kantor Pelindo II yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Dari hasil penggeledahan itu, diduga Bareskrim kembali melakukan penyitaan sejumlah berkas maupun dokumen penting untuk keperluan penyidikan.
Hari ini, penyidik kembali memeriksa tersangka Ferialdy Noerlan dalam kasus ini. Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya sebagai tersangka.
Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik, termasuk Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. (gms)
BACA JUGA:
- Pansus Pelindo II Usut Dugaan Intimidasi terhadap Saksi
- Rieke Dukung Operasi Tangkap Tangan Terhadap Anggota Pansus Pelindo II
- Ketua Pansus Pelindo II Minta Telepon Anggota Pansus Disadap
- RJ Lino Sebut Pengadaan Mobile Crane PT Pelindo II Tak Bermasalah
- Rieke Dyah Pitaloka Berharap Pansus Pelindo II Tak Jadi Pesakitan
Bagikan
Berita Terkait
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024

Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK

Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat

Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Prabowo Diminta Evaluasi Manajemen Pelindo

Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK

Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah

BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food

BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia

Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun

BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
