Penghitungan Kerugian Negara Kasus Pelindo II Rampung 70 Persen

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 16 Desember 2015
Penghitungan Kerugian Negara Kasus Pelindo II Rampung 70 Persen

Ketua Pansus Pelindo II DPR Rieke Diah Pitaloka (tengah) berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Achsanul Qosasi (kedua kiri) didampingi Ketua BPK Harry Azhar (kiri). (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Hukum - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mengatakan bahwa analisis kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II belum selesai.

"Kemungkinan sudah 60-70 persen (hitungan kerugian negara)," ujar Harry saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (16/12).

Untuk itu, kata Harry, BPK masih membutuhkan dokumen tambahan yang saat ini sebagian masih ada di Bareskrim Polri. Nantinya, dokumen yang dimiliki BPK dengan Bareskrim akan dicocokkan. Harry tak menjelaskan dokumen apa yang masih ada di Bareskrim saat ini.

"Intinya tentang kerugian negara, saya tidak bisa sebutkan," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes (Pol) Agung Setya membenarkan bahwa masih ada dokumen yang dibutuhkan BPK. Sehingga hasil akhir kerugian negara dari BPK belum keluar.

"Memang ada dokumen tambahan yang baru kita peroleh," tuturnya.

Meski demimian, Agung tak menjelaskan dokumen apa yang baru didapatkan tersebut. Selain itu, Agung tidak menyebutkan apakah dokumen tersebut sudah diberikan kepada BPK.

Agung menegaskan, penyidik sedang bekerja bersama BPK untuk menyelesaikan penghitungan akhir kerugian negara, termasuk dengan pihak lain untuk menuntaskan kasus ini.

Untuk diketahui sebelumnya, Bareskrim telah melakukan penggeledahan yang kedua kalinya di kantor Pelindo II yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dari hasil penggeledahan itu, diduga Bareskrim kembali melakukan penyitaan sejumlah berkas maupun dokumen penting untuk keperluan penyidikan.

Hari ini, penyidik kembali memeriksa tersangka Ferialdy Noerlan dalam kasus ini. Pemeriksaan kali ini merupakan yang kedua kalinya sebagai tersangka.

Sejumlah saksi juga sudah dimintai keterangan oleh penyidik, termasuk Direktur Utama Pelindo II Richard Joost Lino. (gms)


BACA JUGA:

  1. Pansus Pelindo II Usut Dugaan Intimidasi terhadap Saksi
  2. Rieke Dukung Operasi Tangkap Tangan Terhadap Anggota Pansus Pelindo II
  3. Ketua Pansus Pelindo II Minta Telepon Anggota Pansus Disadap
  4. RJ Lino Sebut Pengadaan Mobile Crane PT Pelindo II Tak Bermasalah
  5. Rieke Dyah Pitaloka Berharap Pansus Pelindo II Tak Jadi Pesakitan
#Harry Azhar Azis #Pelindo II #BPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Berita Foto
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kanan) menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun (ketiga kanan) pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024/2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Mei 2025
Sidang Paripurna DPR Bahas Penyampaian LKPP dan IHPS II Tahun 2024
Indonesia
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Menjadi pendorong bagi seluruh jajaran Pemprov DKI untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Dwi Astarini - Senin, 26 Mei 2025
Pemprov DKI Raih Opini WTP 8 Kali Beruntun, tapi Dapat Catatan Penting dari BPK
Indonesia
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Qosasi bebas sejak 10 April 2025
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Bekas Napi Korupsi Achsanul Qosasi Bebas Bersyarat
Indonesia
Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Prabowo Diminta Evaluasi Manajemen Pelindo
Insiden kemacetan parah yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, pada Kamis (17/4) lalu.
Wisnu Cipto - Selasa, 22 April 2025
Pelabuhan Tanjung Priok Macet Parah, Prabowo Diminta Evaluasi Manajemen Pelindo
Indonesia
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Pemprov DKI telah menyelesaikan LKPD Tahun Anggaran 2024 tepat waktu dan telah melalui tahapan review oleh Inspektorat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Wagub Rano Serahkan Laporan Keuangan Tahun 2024 ke BPK
Berita Foto
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Ketua Umum Dekopin Bambang Haryadi (dua kanan) didampingi Pengurus Dekopin berjabat tangan dengan Wakil Ketua BPK Bapak Budi Prijono (dua kiri) usai pertemuan di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 06 Februari 2025
Dekopin Sambangi BPK Ajukan Audit Investigasi Aset dan Hibah
Indonesia
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Anggota Komisi VI DPR RI mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut temuan BPK ini.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 06 Januari 2025
BPK Temukan 147 Aset Senilai Rp 3,32 Triliun Dicaplok, Komisi VI DPR Bakal Panggil Bos ID Food
Indonesia
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Prestasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kian diakui dunia internasional.
Wisnu Cipto - Kamis, 05 Desember 2024
BPK Dipercaya Jadi Auditor Eksternal Organisasi Penghapusan Senjata Kimia Dunia
Berita
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga Semester I Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 78 persen rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Oktober 2024
Uang Negara Terselamatkan di Semester I 2024 Capai Rp 13,66 Triliun
Berita Foto
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Ketua DPR Puan Maharani (keempat kiri) bersama Wakil Ketua DPR Adies Kadir (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad (kiri) menerima laporan dari Ketua BPK Isma Yatun (tengah) didampingi anggota BPK saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Didik Setiawan - Selasa, 22 Oktober 2024
BPK Serahkan IHPS I Tahun 2024 dalam Rapat Paripurna DPR
Bagikan