Pengamat Nilai Ahok Masih Punya Peluang Menang di Pilkada DKI 2017

Selvi PurwantiSelvi Purwanti - Kamis, 17 November 2016
Pengamat Nilai Ahok Masih Punya Peluang Menang di Pilkada DKI 2017

Ahok didampingi calon Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat dan tim pemenangannya memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang,(Foto: Merah Putih/ Dery Ridwansah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Penetapan status tersangka bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak membuat calon nomor urut dua ini mutlak kalah dalam Pilkada DKI 2017.

Menurut Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Ahok masih memiliki peluang yang besar dalam memperebutkan kursi nomor satu di Jakarta.

"Bukan tidak mungkin Ahok tersangka namun bisa menang dalam kontestasi elektoral," kata Pangi melalui telepon, Kamis (17/11).

Bahkan, lanjut Pangi penetapan Ahok sebagai tersangka bisa membuat pendukung Ahok-Djarot semakin solid. Terlebih basis massa yang loyal tidak terlalu terpengaruh dengan status tersangka Ahok.

"Tersangkanya Ahok, bisa memperkuat soliditas tim Ahok. Kalau amunisi politik kuat, kan terpilih masih besar dalam setiap kontestasi elektoral," ujarnya.

Selain itu, mantan Bupati Belitung Timur ini pun masih bisa melakukan kampanye. Pasalnya, status tersangkanya Ahok tidak diiringi dengan penahanan.

"Ditetapkan Ahok tersangka bukan kiamat bagi Ahok. Dengan status TSK, Gubernur Ahok masih bisa turun blusukan seperti biasa turun untuk menyampaikan program dan kinerjanya," tutupnya.(Yni)

BACA JUGA:

  1. Gaya Ahok Usai Jadi Tersangka
  2. Bawaslu : Bukan Pidana Menolak Kampanye Ahok-Djarot
  3. Menko Polkam Wiranto: Terbukti Presiden Tidak Intervensi Kasus Ahok
  4. PP Muhammadiyah: Penetapan Ahok sebagai Tersangka Sesuai Prinsip Hukum
  5. Ahok Jadi Tersangka, Ini Pernyataan Bersama Ormas Islam
#UU Pilkada #Pasangan Ahok-Djarot #Calon Gubernur DKI 2017-2022 #Gubernur Ahok #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Selvi Purwanti

Simple, funny and passionate. Almost unreal

Berita Terkait

Indonesia
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
orupsi sering kali didorong oleh kebutuhan untuk menutup biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya, sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi periode berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Januari 2026
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Indonesia
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Revisi UU Pemilu akan dilakukan bersama dengan memperhatikan sistem dan mekanisme yang disiapkan oleh masing-masing partai politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Indonesia
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Kecenderungan biaya politik menjadi lebih mahal itu ada karena hanya segelintir elite yang memegang akses
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Pengamat Semprot Wacana Pilkada DPRD yang Rawan Transaksi Gelap, Rakyat Cuma Jadi Penonton Elite Pesta Pora
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Akar persoalan pilkada terletak pada lemahnya regulasi. Oleh karena itu, perlu perbaikan menyeluruh terhadap Undang-Undang Pilkada
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Politikus Demokrat Tolak Pilkada Dikembalikan ke DPRD, Soroti Politik Uang hingga Ketidaknetralan Aparat
Indonesia
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR belum membahas Pilkada lewat DPRD dan meminta semua pihak fokus pada penanganan bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Bagikan