Pengamat: Mengherankan Puan Maharani Tak Diganti

Eddy FloEddy Flo - Rabu, 12 Agustus 2015
Pengamat: Mengherankan Puan Maharani Tak Diganti

Menteri Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani (kanan) menyalami warga saat tiba di Desa Lingga, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, Senin (25/5).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Sebagian besar pergantian menteri yang dilakukan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (12/8), adalah merotasi tiga posisi Menko, kecuali Puan Maharani yang menjabat Menko bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan. Pergantian ini pun dinilai kurang menjawab persoalan.

Said Salahuddin, Peneliti Sinergitas Masyarakat Untuk Indonesia (Sigma), menilai dengan adanya pergantian banyak menteri koordinator bidang, kurang menjawab persoalan. Sebab menurutnya persoalan itu berada pada kementerian teknis.

Yang mengherankan lagi, katanya putri Presiden ke-V RI Megawati Soekarnoputri itu bisa lolos dari reshuffle kabinet.

"Mengherankan juga Puan tidak diganti, berarti pengaruh Puan masih sangat kuat," katanya, kepada merahputih.com, Rabu (12/8).

Dia menilai dengan lolosnya Puan Maharani, artinya pengaruhnya masih sangat kuat di dalam kabinet Jokowi-JK. Apalagi Puan mewakili representasi PDIP, partai pemenang Pemilu 2014 yang dipimpin oleh ibunya, Megawati Soekarnoputri. Sejumlah kalangan menilai, pengaruh Megawati cukup kuat dalam beberapa kebijakan Presiden Jokowi. 

Sebagai mantan Presiden dan ketua partai, Megawati hadir saat pelantikan enam menteri hasil kocok ulang kabinet, Rabu (12/8) di Istana Negara. Sebelum ke istana, Puan Maharani dan Pramono Anung serta beberapa elite PDIP berkumpul di kediaman Megawati di Teuku Umar, Menteng. 

Sebelumnya, enam menteri Kabinet Kerja diganti oleh Presiden Jokowi, sebagian besar yang digeser posisinya adalah Menko. Di antaranya adalah Menko Perekonomian Sofyan Jalil yang diganti mantan Gubernur BI Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo diganti Rizal Ramli, dan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno digantikan Luhut Binsar Panjaitan. Adapun, posisi Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas ditempati Sofyan Jalil,  Sekretaris Kabinet kini dipegang politikus senior PDIP Pramono Anung dan Menteri Perdagangan didapuk oleh bankir investasi Thomas Trikasih Lembong. (fdi)

 

Baca Juga:

Pengamat Sigma: Menko yang Diganti Kurang Menjawab Persoalan

Thomas Lembong dari Bankir jadi Menteri Perdagangan

Luhut Jadi Menko Polhukam, Lembaga Staf Kepresidenan Dihapus?

Presiden Jokowi Ambil Sumpah 5 Menteri dan Seorang Setkab 

Ekonomi Nasional Melambat, Keputusan Jokowi Ganti Sofyan Djalil Dinilai Tepat 

#Reshuffle Kabinet Jokowi-JK #Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Da #Puan Maharani #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Puan Maharani menegaskan Hari Bhayangkara ke-80 harus menjadi momentum memperkuat legitimasi Polri melalui pelayanan profesional, transparan, dan akuntabel.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
HUT ke-80 Bhayangkara, Puan Maharani Tekankan Profesionalisme dan Akuntabilitas Polri
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Puan Maharani menyebut maraknya anak terpapar judi online sebagai alarm darurat nasional dan ancaman serius bagi masa depan generasi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 22 Mei 2026
Puan Maharani Soroti 200 Ribu Anak Terpapar Judi Online: Sudah Darurat Nasional
Indonesia
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Ketua DPR RI menegaskan APBN 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Ketua DPR Tekankan APBN 2027 Jangan Hanya Sekadar Angka, Tapi Harus Menyejahterakan Rakyat
Indonesia
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Puan menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak masyarakat dalam mendapatkan akses pembangunan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
APBN 2027 Diharap Fokus Pada Ketahanan Ekonomi dan Tekan Ketimpangan Sosial di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Indonesia
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Tahapan pemilu untuk 2029 kini sudah semakin dekat. Namun, RUU Pemilu harus dirancang agar bisa membuat sistem pemilu yang terbaik bagi rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Mei 2026
Puan Kawal RUU Pemilu, Janji Tidak Rugikan Rakyat
Indonesia
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya peningkatan keselamatan pada transportasi kereta api, menyusul tragedi tabrakan maut di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4).
Wisnu Cipto - Rabu, 29 April 2026
Tragedi Bekasi Gerus Kepercayaan Publik, Ketua DPR Tuntut Negara Jamin Keselamatan Transportasi Kereta
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Bagikan