Luhut Jadi Menko Polhukam, Lembaga Staf Kepresidenan Dihapus?

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Rabu, 12 Agustus 2015
Luhut Jadi Menko Polhukam, Lembaga Staf Kepresidenan Dihapus?

Luhut Binsar Panjaitan (Tengah) (Antara Foto/Andika Wahyu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menko Polhukam menggantikan Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjianto. Pelantikan dilakukan di Istana Negara pada Rabu siang (12/8).

Analis senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memprediksi bahwa lembaga Staf Kepresidenan akan dihapus. Sebab posisi staf kepresidenan banyak berbenturan dengan Sekretaris Kabinet dan Sekretaris Negara.

"Saya nilai lembaga staf kepresidenan sudah waktunya dihapus karena banyak tumpang tindih," kata Karyono saat dihubungi MerahPutih.com, Rabu (12/8).

Karyono yang juga mantan aktivis GMNI menambahkan setelah menjabat sebagai Menko Polhukam posisi Kepala Staf Kepresidenan akan segera ditinggalkan oleh Luhut Binsar Panjaitan.

"Tapi semua tergantung Presiden, kalau lembaga Staf Kepresidenan masih mau dipertahankan ya tidak apa-apa," sambung Karyono.

Masih kata Karyono, ia juga memuji keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar sebagai Menko Polhukam. Sebab Luhut dinilai memiliki kompetensi dalam bidang tersebut.

"Dia kan punya latar belakang tentara, jadi pantaslah duduk sebagai Menko Polhukam," demikian Karyono.

Sekedar kilas balik Presiden Joko Widodo memiliki hubungan baik dengan Luhut Binsar Panjaitan. Saat masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada tahun 2009, Joko Widodo bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan bekerjasma dalam dunia bisnis. Keduanya mendirikan PT Rakabu Sejahtera dengan modal patungan sebesar Rp30 miliar. Jokowi menguasai 51% saham dan Luhut 49% saham.

Kemudian pada pilpres 2014, Luhut Binsar Panjaitan memutuskan diri mundur dari Partai Golkar dan mendukung duet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Luhut mengaku sudah mendukung Joko Widodo saat PDIP memutuskan mengusung Joko Widodo sebagai capres pada pilpres 2014.

Hasil dari pilpres 2014 adalah kemenangan bagi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Kabar santer yang beredar saat itu Luhut Binsar Panjaitan mengincar posisi Menko Polhukam, namun Presiden Joko Widodo memberikan posisi tersebut kepada Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdjianto.

Seiring dengan berjalannya waktu, Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Presiden Joko Widodo memecat Tedjo Edhi Purdjianto dan menunjuk serta melantik Luhut Binsar Panjaitan. (bhd

BACA JUGA: 

Presiden Jokowi Ambil Sumpah 5 Menteri dan Seorang Setkab 

Ekonomi Nasional Melambat, Keputusan Jokowi Ganti Sofyan Djalil Dinilai Tepat 

Saksikan Pelantikan Hasil Reshuffle, Megawati Gerah   

IPI: Keputusan Jokowi Soal Reshuffle Kabinet Sudah Tepat

 

 

#Luhut Panjaitan #Reshuffle Kabinet
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Purbaya menantang Luhut soal program Makan Bergizi Gratis. Simak kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 06 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Soal MBG, Menkeu Purbaya Tantang Luhut soal Transparansi Data
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Muhammad Qodari dilantik sebagai Kabakom oleh Prabowo. Ia mengakui tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks, terutama di era media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Indonesia
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Hasan Nasbi baru saja dilantik jadi penasihat khusus presiden. Ia pun mengatakan, bahwa siap memperkuat strategi komunikasi pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Bagikan