Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 12 Desember 2015
Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN

Diskusi publik bertema "PGN Vs PERTAGAS, Membaca Komitmen Pemerintah Melindungi Kedaulatan Gas", di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12). (Foto: MP/Restu Fadhilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menuding opsi merger (penggabungan) antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tengah gencar dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ada indikasi menjadikan Perusahaan Gas Nasional (PGN) sebagai induk dalam pengelolaan gas.

"Jadi nantinya kita punya perusahan minyak namanya Pertamina dan kita punya perusahaan gas namanya PGN. Artinya, unit-unit bisnis gas milik Pertagas mau ditarik keluar jadi milik PGN. Nah ini berbahaya, ini makelar-makelar lagi cari aset-aset baru untuk di-swift perusahaan. Menurut saya, ini pasti ada transakasi besar jika mengeluarkan Pertagas menjadi PGN," kata Daeng ditemui di sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).

Seharusnya, lanjut Daeng, perusahaan yang memiliki penguasaan energi dari hulu ke hilir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sahamnya 100 persen masih dikuasai oleh negara.

"Kalau mengacu kepada undang-undang, harus dikuasi oleh negara. Jadi, kalau mau digabung lebih baik diakuisisi oleh Pertagas, atau Pertamina saja," pungkas Daeng. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Pertagas Beri Catatan terkait Rencana Merger dengan PGN
  2. Terus Bersaing, Menteri BUMN: PGN dan Pertagas Bisa Saja Dimerger
  3. 2015, Pertagas Siap Suplai Gas 200 Juta Kaki Kubik
  4. Pertamina dan PGN Diminta Jamin Pasokan BBM dan Gas Elpiji untuk Lebaran
  5. Pengamat: Relawan Jokowi Masuk PGN Dinilai Wajar
#BUMN #Pertagas #Perusahaan Gas Negara #Salamuddin Daeng
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Holding yang benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Indonesia
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Fraksi PKB menekankan sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan pemerintah agar arah pengelolaan BUMN sejalan dengan amanat konstitusi.
Wisnu Cipto - Sabtu, 27 September 2025
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Indonesia
Siapa Calon Kepala BP BUMN? ini Penjelasan Menkum
Sepenuhnya tergantung sama Bapak Presiden.
Dwi Astarini - Jumat, 26 September 2025
Siapa Calon Kepala BP BUMN? ini Penjelasan Menkum
Indonesia
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
BP BUMN dan BPI Danantara memiliki peran berbeda.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara
Indonesia
Perombakan Besar RUU BUMN, Kementerian BUMN Segera Berganti Wajah
Simak 11 pokok perubahan yang tertuang dalam RUU BUMN.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 26 September 2025
Perombakan Besar RUU BUMN, Kementerian BUMN Segera Berganti Wajah
Indonesia
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Perubahan itu disetujui oleh seluruh fraksi partai politik dan para Anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna, termasuk RUU BUMN hingga RUU Danantara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan
Indonesia
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Penyerapan gula oleh ID FOOD dilakukan secara bertahap. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas harga gula dalam jangka panjang.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian
Indonesia
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Sepertinya pemerintah malah sengaja menyalahartikan waktu 2 tahun yang diberikan seperti aji mumpung.
Dwi Astarini - Rabu, 17 September 2025
Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN
Indonesia
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
RUPS PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) rencananya bakal digelar pada 20 September 2025 mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan
Indonesia
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Uang negara tersebut wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, khususnya untuk menggenjot kredit rakyat.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
Bagikan