Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Sabtu, 12 Desember 2015
Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN

Diskusi publik bertema "PGN Vs PERTAGAS, Membaca Komitmen Pemerintah Melindungi Kedaulatan Gas", di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12). (Foto: MP/Restu Fadhilah)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Bisnis - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menuding opsi merger (penggabungan) antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tengah gencar dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ada indikasi menjadikan Perusahaan Gas Nasional (PGN) sebagai induk dalam pengelolaan gas.

"Jadi nantinya kita punya perusahan minyak namanya Pertamina dan kita punya perusahaan gas namanya PGN. Artinya, unit-unit bisnis gas milik Pertagas mau ditarik keluar jadi milik PGN. Nah ini berbahaya, ini makelar-makelar lagi cari aset-aset baru untuk di-swift perusahaan. Menurut saya, ini pasti ada transakasi besar jika mengeluarkan Pertagas menjadi PGN," kata Daeng ditemui di sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).

Seharusnya, lanjut Daeng, perusahaan yang memiliki penguasaan energi dari hulu ke hilir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sahamnya 100 persen masih dikuasai oleh negara.

"Kalau mengacu kepada undang-undang, harus dikuasi oleh negara. Jadi, kalau mau digabung lebih baik diakuisisi oleh Pertagas, atau Pertamina saja," pungkas Daeng. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Pertagas Beri Catatan terkait Rencana Merger dengan PGN
  2. Terus Bersaing, Menteri BUMN: PGN dan Pertagas Bisa Saja Dimerger
  3. 2015, Pertagas Siap Suplai Gas 200 Juta Kaki Kubik
  4. Pertamina dan PGN Diminta Jamin Pasokan BBM dan Gas Elpiji untuk Lebaran
  5. Pengamat: Relawan Jokowi Masuk PGN Dinilai Wajar
#BUMN #Pertagas #Perusahaan Gas Negara #Salamuddin Daeng
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Pemerintah memerlukan waktu untuk mengkaji implikasi hukum dan administratif dari putusan tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 28 Agustus 2025
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN
Indonesia
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Prabowo menyampaikan bahwa selama ini banyak aset dan potensi BUMN yang tercecer tanpa pengelolaan baik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 28 Agustus 2025
Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!
Indonesia
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Komisaris BUMN harus berfokus pada pengawasan dan peningkatan kinerja perusahaan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 20 Agustus 2025
DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem
Indonesia
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi Amro menyoroti kebijakan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
Frengky Aruan - Senin, 18 Agustus 2025
Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat
Indonesia
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Kebijakan penghapusan tantiem atau bonus merupakan langkah tepat untuk memastikan komisaris benar-benar bekerja optimal demi memajukan BUMN.
Dwi Astarini - Minggu, 17 Agustus 2025
Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN
Indonesia
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Tantiem adalah bonus atau pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi dan komisaris BUMN di luar gaji dan tunjangan
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden
Indonesia
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Tantiem untuk direksi dan komisaris BUMN akan dihapus. Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta direksi hingga komisaris BUMN untuk mundur jika tak setuju dengan kebijakannya.
Soffi Amira - Jumat, 15 Agustus 2025
Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur
Indonesia
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Kehadiran perusahaan negara dinilai dapat menjamin kepastian harga.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN
Indonesia
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Selain direksi Inhutani V, KPK juga menangkap delapan orang lainnya dalam OTT itu.
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan
Indonesia
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan salah satu direksi dan pihak swasta terjaring dalam operasi senyap tersebut.
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
Bagikan