Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN


Diskusi publik bertema "PGN Vs PERTAGAS, Membaca Komitmen Pemerintah Melindungi Kedaulatan Gas", di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12). (Foto: MP/Restu Fadhilah)
MerahPutih Bisnis - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menuding opsi merger (penggabungan) antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tengah gencar dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ada indikasi menjadikan Perusahaan Gas Nasional (PGN) sebagai induk dalam pengelolaan gas.
"Jadi nantinya kita punya perusahan minyak namanya Pertamina dan kita punya perusahaan gas namanya PGN. Artinya, unit-unit bisnis gas milik Pertagas mau ditarik keluar jadi milik PGN. Nah ini berbahaya, ini makelar-makelar lagi cari aset-aset baru untuk di-swift perusahaan. Menurut saya, ini pasti ada transakasi besar jika mengeluarkan Pertagas menjadi PGN," kata Daeng ditemui di sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).
Seharusnya, lanjut Daeng, perusahaan yang memiliki penguasaan energi dari hulu ke hilir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sahamnya 100 persen masih dikuasai oleh negara.
"Kalau mengacu kepada undang-undang, harus dikuasi oleh negara. Jadi, kalau mau digabung lebih baik diakuisisi oleh Pertagas, atau Pertamina saja," pungkas Daeng. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik

Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus

Siapa Calon Kepala BP BUMN? ini Penjelasan Menkum

Menkum Supratman: BP BUMN Berperan sebagai Regulator, Beda dengan BPI Danantara

Perombakan Besar RUU BUMN, Kementerian BUMN Segera Berganti Wajah

Pemerintah Ajukan RUU BUMN dan Danantara, Status Kementerian BUMN Bakal Jadi Badan

Harga Gula di Tingkat Produsen Rendah, BUMN ID FOOD Percepat Pembelian

Pemerintah Disebut Langgar Putusan MK, Tetap Lantik Wamen sebagai Komisaris BUMN

Joao Angelo Buka Peluang Batal Mundur dari Jabatan Dirut BUMN Agrinas Pangan

Menkeu: Penyaluran Rp 200 T ke 5 Bank BUMN untuk Genjot Kredit Rakyat
