Noer Ardiansjah
MerahPutih Bisnis - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menuding opsi merger (penggabungan) antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tengah gencar dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ada indikasi menjadikan Perusahaan Gas Nasional (PGN) sebagai induk dalam pengelolaan gas.
"Jadi nantinya kita punya perusahan minyak namanya Pertamina dan kita punya perusahaan gas namanya PGN. Artinya, unit-unit bisnis gas milik Pertagas mau ditarik keluar jadi milik PGN. Nah ini berbahaya, ini makelar-makelar lagi cari aset-aset baru untuk di-swift perusahaan. Menurut saya, ini pasti ada transakasi besar jika mengeluarkan Pertagas menjadi PGN," kata Daeng ditemui di sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).
Seharusnya, lanjut Daeng, perusahaan yang memiliki penguasaan energi dari hulu ke hilir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sahamnya 100 persen masih dikuasai oleh negara.
"Kalau mengacu kepada undang-undang, harus dikuasi oleh negara. Jadi, kalau mau digabung lebih baik diakuisisi oleh Pertagas, atau Pertamina saja," pungkas Daeng. (rfd)
BACA JUGA:
