Peneliti AEPI: Ada Transaksi Besar dalam Merger Pertagas dan PGN


Diskusi publik bertema "PGN Vs PERTAGAS, Membaca Komitmen Pemerintah Melindungi Kedaulatan Gas", di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12). (Foto: MP/Restu Fadhilah)
MerahPutih Bisnis - Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menuding opsi merger (penggabungan) antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang tengah gencar dibahas oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ada indikasi menjadikan Perusahaan Gas Nasional (PGN) sebagai induk dalam pengelolaan gas.
"Jadi nantinya kita punya perusahan minyak namanya Pertamina dan kita punya perusahaan gas namanya PGN. Artinya, unit-unit bisnis gas milik Pertagas mau ditarik keluar jadi milik PGN. Nah ini berbahaya, ini makelar-makelar lagi cari aset-aset baru untuk di-swift perusahaan. Menurut saya, ini pasti ada transakasi besar jika mengeluarkan Pertagas menjadi PGN," kata Daeng ditemui di sebuah diskusi publik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (11/12).
Seharusnya, lanjut Daeng, perusahaan yang memiliki penguasaan energi dari hulu ke hilir dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan yang sahamnya 100 persen masih dikuasai oleh negara.
"Kalau mengacu kepada undang-undang, harus dikuasi oleh negara. Jadi, kalau mau digabung lebih baik diakuisisi oleh Pertagas, atau Pertamina saja," pungkas Daeng. (rfd)
BACA JUGA:
Bagikan
Berita Terkait
Mensesneg Tegaskan Pemerintah Hormati Putusan MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN

Presiden Prabowo Hilangkan Bonus Komisaris BUMN: Enak di Lo, Ga Enak di Rakyat!

DPR Bongkar Akal-akalan Komisaris BUMN yang Dapat Bonus Miliaran, Dukung Langkah Prabowo Habisi Tantiem

Prabowo Mau Bos BUMN Tak Lagi Dapat Tunjangan Miliaran, DPR: Bisa Dialihkan untuk Program Pro Rakyat

Anggota DPR Gus Rivqy Dukung Langkah Prabowo Hapus Tantiem Komisaris BUMN

DPR Setuju Presiden Hapus Tantiem Komisaris dan Direksi BUMN: Hemat Uang Negara, Genjot Deviden

Tantiem Direksi dan Komisaris BUMN Dihapus, Prabowo: Yang Tidak Setuju, Mundur

Harga Daging Tinggi, Asosiasi Pedagang Dorong Penguatan Peran BUMN

KPK Sebut OTT Direksi Inhutani V Terkait Suap Pengurusan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

KPK Tangkap 9 Orang Terkait Dugaan Korupsi di BUMN Inhutani V
