Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional- Apa jadinya jika Ibu Kota gelap dan air tak lagi mengalir dari pipa-pipa PDAM lantaran menunggak membayar di tempat-tempat layanan masyarakat, seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Mungkin saja, roda pemerintahan yang digawangi Basuki Tjahaja Purnama mati suri.
Ancaman itu bisa saja terjadi di tahun ini. Pasalnya, pembahasan anggaran tahun 2015, sangat alot.
Bahkan, berujung pada ranah hukum. Lembaga politik di DPRD mengancam akan menggunakan hak angket untuk menelusuri selisih anggaran, antara keputusan DPRD dan struktur anggaran yang disusun Gubernur DKI Jakarta itu dalam bentuk e-budgeting. (Baca: Presiden Pertanyakan Hak Angket Ahok)
Beruntungnya, Pemerintah pusat masih berbaik hati. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri selaku bos daerah otonom meminjami dana talangan untuk membiayai infrastruktur, seperti air, listrik dan sebagainya.
"Ada keputusan Mendagri, rutin dikeluarkan Rp 20 triliun dalam bentuk pinjaman, supaya gaji rutin tetap, air, listrik dapat, supaya organisasi berjalan," terang Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), Bestari Barus, di Jakarta, Senin (2/3). (mad)
