Pemotongan Pulsa Listrik Terlalu Besar, Menteri Angkat Suara

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 07 September 2015
Pemotongan Pulsa Listrik Terlalu Besar, Menteri Angkat Suara

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kedua kiri) memimpin rapat koordinasi bidang energi di kantor, Jakarta Pusat, Senin (7/9). (Foto MerahPutih/Restu Fadhilah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menuding ada mafia dalam transaksi listrik pulsa. Hal tersebut terlihat dari banyaknya laporan masyarakat yang membeli token pulsa namun terpotong banyak.

"Banyak yang mengadu (masyarakat) masih ada yang belajar jam 8, tapi tiba-tiba listriknya mati. Itu karena apa? Karena tersedot provider. Mereka beli pulsa 100.000 tapi yang tertera hanya 73.000," tuturnya dalam Konferensi pers, di Kantor Kementerian Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (7/9).

Rizal mengungkapkan bahwa hal tersebut merupakan kejahatan besar karena para provider sengaja memanfaatkan pelanggan yang kesulitan mencari pulsa listrik karena langka.

"Itu kejam sekali, kenapa seperti itu ? Karena beli pulsa listrik ini tidak senudah bell pulsa," sambungnya.

Untuk mengantisipasi kejahatan pemotongan pulsa tersebut, pihaknya meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar segera menghentikan mafia-mafia seperti ini. Diharapkan nantinya masyarakat bisa memilih akan menggunakan meteran atau pulsa. Selanjutnya, pihaknya meminta agar masyarakat yang membeli pulsa mendapatkan potongan murah.

"Kami ingin tidak boleh lagi ada monopoli, artinya rakyat bisa punya pilihan mau menggunakan meteran atau pulsa. Lalu kalau pulsanya 100ribu, maksimum biayanya bisa 5ribu, jadi dia beli 100ribu, listriknya bisa 95ribu. Kami mohon dua keputusan ini segera dilakukan," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

Rizal Ramli: Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Tidak Realistis

Menko Maritim Rizal Ramli Ingin Pungli di Pelabuhan Jadi Pungutan Resmi

Menko Kemaritiman Rizal Ramli Diminta Segera Terbitkan SK Tim Rajawali Kepret

#PLN #Rizal Ramli
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Indonesia
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Dirut PLN Darmawan Prasodjo dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara usai pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Bagikan