Rizal Ramli: Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Tidak Realistis

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 07 September 2015
Rizal Ramli: Proyek Pembangunan Listrik 35.000 MW Tidak Realistis

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (kanan) berjabat tangan dengan Kapolri Badrodin Haiti di kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jakarta, Senin (31/8). (Foto Antara/Wahyu Putro

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan bahwa proyek pembangunan listrik 35.000 MW tidak realistis. Pasalnya, meskipun proyek pembangunan listrik 35.000 MW tetap dijalankan dipercaya akan menjadi beban PLN, bahkan bisa membuat PLN bangkrut.

"Saya dan tim sudah mempelajarinya. Jadi kesimpulannya itu memang tidak realistis. Kalau program 35.000 MW dipaksakan, maka ini membahayakan keuangan PLN, bahkan bisa berujung pada kebangkrutan," tuturnya dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Senin (7/9).

Lebih lanjut Rizal mengatakan, berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut diketahui kebutuhan riil listrik pada beban puncak sebesar 74.525 MW. Pada 2015, beban puncak mencapai 50.856 MW. Saat ini pembangunan pembangkit listrik yang tengah berlangsung sebesar 7.000 MW. Maka jika program listrik 35.000 MW ini dipaksakan dengan ditambah 7.000 MW yang tengah berlangsung, maka akan ada ketersediaan kapasitas pembangkit sebesar 95.586 sampai 2019.

"Padahal kebutuhan sampai 2019 pada beban puncak hanya 74.525 MW. Maka akan ada kapasitas yang idle sebesar 21.331 MW. Sesuai dengan aturan yang ada, PLN harus membeli listrik yang dihasilkan oleh swasta itu. Nah, inilah yang saya maksudkan bisa membuat PLN bangkrut," ujarnya.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Utama Sofyan Basir. Sofyan mengatakan, sesuai dengan ketentuan yang ada PLN diharuskan membeli 72% dari listrik yang diproduksi oleh swasta. Ketentuan ini berlaku baik untuk listrik yang digunakan oleh PLN maupun yang tidak digunakan. Maka berdasarkan perhitungan ada kewajiban PLN untuk membeli listrik swasta sebesar tidak kurang dari US$ 10,763 miliar per tahun. (rfd)

Baca Juga:

PLN Himbau Masyarakat Hemat Gunakan Listrik

PLN Sampaikan Maaf melalui Medsos Terkait Kebakaran Gardu

SP PLN Dukung Rizal Ramli Kaji Ulang Proyek Listrik 35 Ribu Megawatt

 

#PLN #Menko Kemaritiman #Rizal Ramli
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Insiden ini menandakan kesiapsiagaan Indonesia belum cukup untuk memastikan bahwa pasokan listrik itu terjamin.
Dwi Astarini - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Sebut Insiden Mati Listrik di Sejumlah Wilayah Bukti Infrastruktur Indonesia belum Siap
Indonesia
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Rivqy menyoroti ketidaksinkronan informasi dari pihak PLN mengenai penyebab utama pemadaman listrik bergilir ini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
DPR Kritik Sistem Komunikasi PLN Buntut Listrik Padam Bergilir di Jawa
Indonesia
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Penyesuaian harga itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO), yang saat ini ditetapkan sebesar 70 dolar AS per ton bagi PLN.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Listrik Padam Bergilir, Pengusaha Senang Pemerintah Bakal Ubah Harga DMO Batu Barat Buat PLN
Indonesia
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Dari dua pembangkit listrik milik mitra swasta atau independent power producer (IPP) yang sebelumnya mengalami gangguan, satu sudah berhasil dipulihkan.
Dwi Astarini - Senin, 22 Juni 2026
Pembangkit Listrik Pulih, Bos PLN Klaim Mati Lampu di Jawa Bisa Diminimalisasi
Indonesia
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
YLKI mendesak Prabowo turun tangan atas pemadaman listrik bergilir di Indonesia. Gangguan listrik dinilai merugikan konsumen dan perlu evaluasi menyeluruh.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Hak Konsumen Terganggu Imbas Listrik Padam, YLKI Minta Prabowo Turun Tangan
Indonesia
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Komisi VII DPR RI meminta PLN bertanggung jawab atas kerugian UMKM akibat pemadaman listrik berkepanjangan, termasuk dengan menyiapkan skema kompensasi.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Listrik Padam Rugikan UMKM, Komisi VII DPR Desak PLN Beri Kompensasi
Indonesia
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Dirut PLN Darmawan Prasodjo dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara usai pemadaman listrik di sejumlah wilayah Jawa.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 22 Juni 2026
Dipanggil Prabowo ke Istana, Dirut PLN Minta Maaf soal Pemadaman Bergilir di Jawa
Indonesia
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Komisi XII DPR menyoroti pemadaman listrik di Jawa. PLN seharusnya tidak kekurangan batu bara.
Soffi Amira - Senin, 22 Juni 2026
DPR Soroti Pemadaman Listrik di Jawa, Sebut PLN Seharusnya tak Kekurangan Batu Bara
Indonesia
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Gus Rivqy menilai setiap pemadaman listrik dapat dipastikan menimbulkan kerugian yang bersifat sistemik
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
DPR Skakmat Sistem Mitigasi Bobrok PLN Buntut Kebijakan Pemadaman Bergilir
Indonesia
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Menjaga keandalan pasokan listrik kepada pelanggan, PLN melakukan manajemen beban secara terbatas dan terukur di sejumlah wilayah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Pemadaman Listrik di Jatim, PLN Akui 2 Unit Pembangkit Besar Tidak Beroperasi Sementara
Bagikan