Pemerintah Tidak Akan Bayar Tebusan Kepada Penyandera 14 WNI

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah tidak akan memenuhi tuntutan kelompok Abu Sayyaf di Filipina yang menyandera 14 Warga Negara Indonesia. Pemerintah RI tidak pernah berkompromi dengan hal-hal seperti itu. 

“Tidak ada urusan dengan uang tebusan. Memang kita ingin agar sandera itu segera bisa dilepas tetapi kita juga harus sadar bahwa itu berada di negara lain. Kalau kita mau masuk ke sana juga harus ada izin, kalau kita mau menggunakan TNI kita juga izin,” kata Presiden Jokowi kepada wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) siang seperti dilansir Setkab.go.id.

Presiden mengingatkan, Pemerintah Filipina pun juga harus mendapatkan persetujuan dari parlemen sebelum melakukan aksi pembebasan sandera. Menurut Presiden, kondisi ini memang sangat menyulitkan Indonesia. Namun, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia terus  melakukan komunikasi dengan pemerintah Filipina, dan dengan melalui jaringan yang dimiliki. 

“Sampai saat ini sandera masih baik kondisinya,” tegasnya.

Presiden juga mengingatkan, bahwa persoalan membebaskan sandera tidak semudah itu. Ia meminta jangan memudahkan persoalan karena tentara Filipina telah mengepung lokasi yang diduga sebagai markas kelompok milisi Abu Sayyaf. 

“Kita tahu kemarin sandera sudah dipindah lagi ke tempat lain. Pindah-pindah sandera juga menyulitkan kita, tetapi insya Allah akan segera kita selesaikan,” jelasnya. 

BACA JUGA:

1. Pemerintah Tak Kerahkan Tentara Untuk Bebaskan Sandera Kapal di Filipina
2. 10 WNI Disandera, DPR Desak Pemerintah Tak Penuhi Permintaan Abu Sayyaf
3. 10 WNI Disandera Abu Sayyaf, Menlu: Keselamatan Mereka Prioritas Kami
4. Pria Bersenjata Culik Turis di Filipina
5. Aksi Heroik Kopassus Bebaskan Sandera Garuda Tahun 1981