Pemerintah Tekan Perbankan Turunkan Suku Bunga

Fredy WansyahFredy Wansyah - Jumat, 02 Oktober 2015
Pemerintah Tekan Perbankan Turunkan Suku Bunga

Menko Perekonomian Darmin Nasution menjawab pertanyaan wartawan usai dipanggil Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (27/8). (Foto Setkab.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Keuangan - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter untuk menurunkan suku bunga acuan BI yang stagnan di level 7,5 persen. Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Terbatas (Ratas) bidang ekonomi di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat Kamis (1/10).

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution tanggapi permintaan Presiden dengan rencana mempertahankan suku Bunga Acuan (BI Rate) di level 7,5%. Nantinya, kebijakan tersebut dimasukan ke dalam paket kebijakan ekonomi tahap III lantaran suku bunga acuan BI Rate saat ini ampuh menekan inflasi dan defisit transaksi berjalan.

"Bukan menurunkan suku bunga bank melalui BI Rate tetapi kan bunga bank itu bisa dilihat dari biaya, lalu ada tabungan deposito. Nah itu terserah berapa rata-ratanya," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, (2/9).

Darmin mengungkapkan, pelaku perbankan bisa turunkan suku bunga tanpa mengacu kepada BI Rate jika ingin berpihak kepada pelaku industri.

"Misalnya di dalam Bank itukan ada biaya biaya, seperti SDM, sewa gedung, dan macam-macam. Lalu ditambah resiko dan kredit bunga. Nah, yang ditengah urusan administrasi bukan urusan kebijakan moneter. Itu yang akan kami urus (biaya operasional bank)," ujarnya.

Namun ketika disinggung peran Pemerintah dalam administrasi Bank, Darmin menjelaskan pihaknya akan mengungkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna membahas hal tersebut.

Dalam paket kebijakan ekonomi tahap III, Pemerintah lebih mengatur kepada biaya operasional Perbankan lantaran biaya administrasi perbankan proporsinya lebih tinggi, bahkan hampir separuh dari biaya tabungan.

"Kalau kalian lihat proporsinya mungkin daritingkat bungan mungkin hampir separuh dari biaya tabungan. Yah makanya separuh lagi biaya macam-macam Bank. Nah kita mau lihat itu ada efisiensi nya tidak. Itu soal efisiensi kok soalnya," pungkasnya. (rfd)

Baca Juga:

Ini Alasan BI Pertahankan BI Rate Tetap 7,5 Persen

Rupiah Masih Melemah Meski BI Rate Tetap

IHSG Menguat 13,55 Poin Jelang Rilis BI Rate

#Kementerian Keuangan #Paket Kebijakan Ekonomi #BI Rate
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Purbaya menjelaskan bahwa strategi Kemenkeu untuk menggenjot penyerapan pajak adalah melalui pendekatan manajemen mikro (micro management)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Janji Kejar Target Pajak Akhir Tahun dengan Jurus Profesional, Bukan Pakai Gaya Preman
Indonesia
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
?IDSIGHT melakukan analisis terhadap tanggapan pengguna media sosial (Instagram, X/Twitter, Facebook Page, dan Tiktok) pada akun milik menteri/kepala badan atau kementerian selama rentang waktu 24 September hingga 3 Oktober 2025.
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Mengguncang Media Sosial: Dari Kritik Cukai Rokok Sampai Ajak Gen Z Kaya, Penilaian Positif Tembus 83,7 Persen
Indonesia
BI Rate Sudah Turun Tapi Bunga Kredit Bank Lambat Turun
Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) untuk tenor 2 tahun menurun sebesar 218 bps dari 6,96 persen pada awal 2025 menjadi 4,78 persen pada 21 Oktober 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
BI Rate Sudah Turun Tapi Bunga Kredit Bank Lambat Turun
Indonesia
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Pemda harus menyesuaikan pendekatan perencanaan daerah melalui dua strategi utama, yakni perubahan perilaku belanja agar lebih efisien dan terukur, serta eksplorasi sumber fiskal baru.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Oktober 2025
Pemangkasan Dana Transfer ke Jakarta Rp 15 Triliun Pengaruhi Pembangunan 5 Tahun Mendatang
Indonesia
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Hotline Lapor Pak Purbaya kini sudah menerima 15.933 aduan. Layanan tersebut baru dua hari dibuka oleh Kementerian Keuangan RI.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Baru 2 Hari Dibuka, Hotline 'Lapor Pak Purbaya' Sudah Terima 15.933 Aduan
Indonesia
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Purbaya memastikan bahwa semua laporan yang dibacakan akan segera ditindaklanjuti
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
WA 'Lapor Pak Purbaya' Meledak! Curhat Wiraswasta Lihat Oknum Bea Cukai Bisnis di Kedai Kopi Berbaju Dinas
Berita
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) tidak akan dibayar menggunakan APBN. Ia menilai Danantara memiliki kemampuan finansial untuk menanganinya.
ImanK - Senin, 13 Oktober 2025
Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN
Indonesia
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Sejumlah gubernur di Indonesia mendatangi kantor Kementerian Keuangan. Hal itu terkait pemangkasan TKD dalam rancangan APBN 2026.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kepala Daerah Protes ke Menkeu Purbaya usai TKD Dipotong, DPR: Langkah Keliru dan Tidak Tepat
Indonesia
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Anggito Abimanyu terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Ia menggantikan Menkeu Purbaya.
Soffi Amira - Selasa, 23 September 2025
Anggito Abimanyu Terpilih Jadi Ketua Dewan Komisioner LPS 2025-2030, Gantikan Menkeu Purbaya
Indonesia
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Dana blokir anggaran yang dibuka akan digunakan untuk biaya operasional dan serta tugas dasar K/L.
Wisnu Cipto - Selasa, 23 September 2025
Kabar Baik Buat Kementerian dan Lembaga Negara, Kemenkeu Buka Blokir Belanja K/L Rp 168 T
Bagikan