Pemerintah Diminta Selektif Terbitkan HPH

MerahPutih Bisnis - Asap dari kebakaran hutan telah menimbulkan kerugian yang luar biasa, bahkan beberapa nyawa hilang. Pemerintah Indonesia diharapkan bertindak tegas terhadap perusahaan perkebunan sawit yang terkait dengan pembakaran hutan. 

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan pemerintah harus memetakan perkebunan yang berpotensi memberikan multiplier effect bagi masyarakat sekitar dan nasional. Selain itu, pemerintah harus mengawasi pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) mana saja yang menelantarkan lahannya.

"Nah itu yang harus dikoreksi. Mereka tidak bisa diberikan HPH terus ditelantarkan. Hanya diperjualbelikan kemudian mereka mendapat keuntungan," kata Enny seusai diskusi publik bertema "Tembakau Dalam Kondisi Cukai" di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat, Senin (12/10).

Enny tidak setuju jika pemerintah mengerem investasi di bidang perkebunan. Menurutnya investasi di sektor hilir maupun hulu sangat diperlukan supaya tidak banyak lagi area-area perkebunan sawit yang idle (menganggur).  

"Menurut saya nggak perlu yah. Kalau yang membakar itu kan memang sengaja untuk menambah lahan itu yah dibakar kemudian dibiarkan. Kalau investasi ini kan berbeda. Investasi ini mengolah lahan. Kalau ini disetop dapat memberikan dampak negatif, seperti banyak perkebunan yang menganggur karena tidak ada investasi," jelasnya. (rfd)

Baca Juga:

1. Tangani Asap, Indonesia Berencana Beli 3 Pesawat Khusus
2. Malaysia Tambah Bantuan Atasi Kabut Asap
3. PM Malaysia Kunjungi Istana Bogor untuk Kelapa Sawit
4. Celoteh Ira Rayani Tentang Asap Kebakaran Hutan, Bikin Mata Terbuka
5. Investor Asing Dituding Berada di Balik Kebakaran Hutan