Pembelian Pesawat Airbus A350, DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan
Fredy Wansyah - Senin, 17 Agustus 2015
Airbus A350 (Foto: Airbus)
MerahPutih Bisnis - Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menilai skema pembelian 30 pesawat Airbus A350 tidak transparan. Menurutnya, pembelian melalui bank asal China terbilang rancu.
"Skema cukup unik, barang Eropa, pembiayaan China, tapi pembeli BUMN. BUMN neracanya tidak cukup, jadi negara yang jamin," katanya ketika dihubungi Merahputih.com, Senin, (17/8).
Airlangga mengaku tidak mengetahui secara jelas mengapa Indonesia harus melakukan pinjaman dari Bank China untuk pembelian pesawat yang didatangkan dari Eropa. Menurutnya, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengetahui secara jelas alasan pinjaman tersebut.
"Menteri BUMN yang mengetahui, salah satu memorandum yang telah disepakati. Menurut saya tata kelolanya tidak transfaran," pungkasnya.
Sebelumnya PT Garuda Indonesia berencana membeli 30 pesawat Airbus jenis A350 menggunakan dana pinjaman dari Bank of China (BoC) sebesar USD 4,5 miliar dari BOC Aviation, anak usaha Bank of China. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Direktur Utama Garuda M Arif Wibowo dan Managing Director and CEO BOC Aviation Robert Martin dan disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Le Bourguet, Paris. (rfd)
Baca Juga:
Waw! Harga Airbus A 350 Setara Dengan 20 Kali Anggaran Kemenperin
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM
Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan
Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral
Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja
Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Mewujudkan Keadilan yang Melekat pada Presiden, Hinca Pandjaitan Desak Reformasi Total KUHAP
Kementerian BUMN Jadi BP BUMN, DPR: Momentum Lebih Profesional Bukan Lagi Alat Politik
Setuju Revisi UU BUMN Ubah Status Kementerian, F-PKB Beri Sejumlah Catatan Khusus
Usai Siswa Keracunan, DPR Minta Semua Dapur MBG Wajib Punya Alat Uji Pangan dan Terapkan Tes 'Cium-Cicip-Lihat'
