Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pembelian Pesawat Airbus A350, DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan

Fredy WansyahFredy Wansyah - Senin, 17 Agustus 2015
Pembelian Pesawat Airbus A350, DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan

Airbus A350 (Foto: Airbus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Bisnis - Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menilai skema pembelian 30 pesawat Airbus A350 tidak transparan. Menurutnya, pembelian melalui bank asal China terbilang rancu.

"Skema cukup unik, barang Eropa, pembiayaan China, tapi pembeli BUMN. BUMN neracanya tidak cukup, jadi negara yang jamin," katanya ketika dihubungi Merahputih.com, Senin, (17/8).

Airlangga mengaku tidak mengetahui secara jelas mengapa Indonesia harus melakukan pinjaman dari Bank China untuk pembelian pesawat yang didatangkan dari Eropa. Menurutnya, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengetahui secara jelas alasan pinjaman tersebut.

"Menteri BUMN yang mengetahui, salah satu memorandum yang telah disepakati. Menurut saya tata kelolanya tidak transfaran," pungkasnya.

Sebelumnya PT Garuda Indonesia berencana membeli 30 pesawat Airbus jenis A350 menggunakan dana pinjaman dari Bank of China (BoC) sebesar USD 4,5 miliar dari BOC Aviation, anak usaha Bank of China. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Direktur Utama Garuda M Arif Wibowo dan Managing Director and CEO BOC Aviation Robert Martin dan disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Le Bourguet, Paris. (rfd)

Baca Juga:

Waw! Harga Airbus A 350 Setara Dengan 20 Kali Anggaran Kemenperin

Rizal Ramli Punya Alasan Larang Pembelian Airbus A 350

#DPR #Pesawat #Garuda Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Garuda Indonesia Ubah Ketentuan Bagasi, Ini Aturannya dan Jangan Sampai Kelebihan
Melalui skema tersebut, Garuda Indonesia memberikan kepastian jumlah dan berat maksimum setiap koli bagasi tercatat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
Garuda Indonesia Ubah Ketentuan Bagasi, Ini Aturannya dan Jangan Sampai Kelebihan
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Indonesia
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diproses tanpa pandang bulu
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
DPR Minta Polisi Lacak Tempat Persembunyian Harta Febrie Adriansyah yang Lain
Berita Foto
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Prosesi pemakaman Anggota DPR RI Rachmat Gobel di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta, Jum'at (10/7/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 10 Juli 2026
Prosesi Pemakaman Anggota DPR Rachmat Gobel di TMP Kalibata Jakarta
Indonesia
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bertakziah ke rumah duka anggota DPR RI Rachmat Gobel di Jalan Supomo Nomor 55A, Jakarta Selatan,
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 10 Juli 2026
Presiden ke-7 Joko Widodo Bertakziah ke Rumah Duka Rachmat Gobel
Bagikan