Pembelian Pesawat Airbus A350, DPR Tuding Pemerintah Tak Transparan
Airbus A350 (Foto: Airbus)
MerahPutih Bisnis - Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartanto menilai skema pembelian 30 pesawat Airbus A350 tidak transparan. Menurutnya, pembelian melalui bank asal China terbilang rancu.
"Skema cukup unik, barang Eropa, pembiayaan China, tapi pembeli BUMN. BUMN neracanya tidak cukup, jadi negara yang jamin," katanya ketika dihubungi Merahputih.com, Senin, (17/8).
Airlangga mengaku tidak mengetahui secara jelas mengapa Indonesia harus melakukan pinjaman dari Bank China untuk pembelian pesawat yang didatangkan dari Eropa. Menurutnya, hanya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengetahui secara jelas alasan pinjaman tersebut.
"Menteri BUMN yang mengetahui, salah satu memorandum yang telah disepakati. Menurut saya tata kelolanya tidak transfaran," pungkasnya.
Sebelumnya PT Garuda Indonesia berencana membeli 30 pesawat Airbus jenis A350 menggunakan dana pinjaman dari Bank of China (BoC) sebesar USD 4,5 miliar dari BOC Aviation, anak usaha Bank of China. Penandatanganan kesepakatan dilakukan Direktur Utama Garuda M Arif Wibowo dan Managing Director and CEO BOC Aviation Robert Martin dan disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Rini Soemarno di sela-sela acara Paris Air Show di Le Bourguet, Paris. (rfd)
Baca Juga:
Waw! Harga Airbus A 350 Setara Dengan 20 Kali Anggaran Kemenperin
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Raker Menteri Lingkungan Hidup dengan Komisi XII DPR Bahas Daerah Aliran Sungai (DAS) Pulau Sumatera
Pemerintah Didesak Segera Setop Izin Alih Fungsi Usai Bencana Hidrometeorologi di Sumatera
Seluruh Armada Airbus A320 di Indonesia Rampungkan Pembaruan Software ELAC
Reformasi Radikal Polri Diharap Fokus pada Perubahan Kultural, Bukan Struktural