PDIP Masih Malu-malu Kucing Sebut Nama Cagub DKI

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 02 Agustus 2016
PDIP Masih Malu-malu Kucing Sebut Nama Cagub DKI

Ilustrasi Pilgub DKI Jakarta 2017. (Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Pertarungan untuk memperebutkan kursi DKI 1 akan berlangsung pada 2017. Namun, partai politik sudah melakukan persiapan demi memenangkan pertarungan tersebut. Salah satunya adalah partai berlambangkan banteng, PDIP.

Saat ini, PDIP sedang melakukan komunikasi politik dengan partai lain. Diketahui sudah ada tiga partai yang didatangi DPD PDIP yakni PKS, Gerindra dan PKB. Selain itu, pekan depan PDIP juga berencana datang ke kantor DPW PAN.

Namun, partai pemenang pemilu ini seakan masih "malu-malu kucing" menyebutkan siapa yang akan diusung mengatasnamakan PDIP. Padahal secara perhitungan kursi, PDIP mampu mengusung calon sendiri tanpa bantuan partai lain.

Ketua Plt DPD PDIP Jakarta Bambang Dwi Hartono mengatakan masih terus memilih nama yang pas. Nama tersebut rencananya akan diumumkan di waktu yang tepat.

"Kita belum menyebut nama. Bahwa di masyarakat menyebut nama tentu kita melakukan scaning, ini termasuk bagian yang kita laporkan di samping lewat kanal seperti DPRD dan juga ranting," katanya saat berkunjung ke kantor DPW PKB, Jakarta Pusat, Selasa (2/8). (Yni)

BACA JUGA:

  1. DPD PDIP Jakarta Enggan Ajukan Ahok sebagai Calon Gubernur
  2. PDI Perjuangan dan PKB Sepakati Kriteria Pemimpin dalam Pilgub DKI 2017
  3. Nama Risma Sering Disebut di Pertemuan DPW PDIP dan DPW PKB
  4. PDIP Beda Pendapat Soal Dukungan Terhadap Ahok
  5. Pilgub 2017, PDIP Ingin Bangun Koalisi Dengan PKB

 

#PDIP #Pilgub DKI 2017
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan