Pilgub 2017, PDIP Ingin Bangun Koalisi Dengan PKB

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 02 Agustus 2016
Pilgub 2017, PDIP Ingin Bangun Koalisi Dengan PKB

Ketua DPD PDI P Jakarta Bambang DH

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Politik- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Jakarta Bambang DH mengatakan kunjungan PDIP ke kantor DPW PKB dilakukan untuk menjalin komunikasi politik yang sudah ada. Komunikasi ini nantinya akan menjadi sebuah bentuk koalisi dalam Pilkada 2017 mendatang.

"Pertama tentu silaturahim dengan teman teman yang ada di DKI ini. Kedua komunikasi secara intens ini harus dilakukan untuk menyamakan pokok pikiran yang ada," ucap Bambang saat datang ke DPW PKB Jakarta, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (2/8).

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gembong Warsono. Kepada awak media, Gembong menjelaskan adanya koalisi bisa membuat proses politik di pemerintah berjalan dengan baik.

"Kan begini PDIP walaupun satu-satunya parpol yang bisa mengusung sendiri, membangun butuh kebersamaan. Semangat kita adalah kolektifitas. Proses pembangunannya akan lebih kondusif karena antara DPRD dengan gubernur akan berjalan dengan sinergi," ujar Gembong.

Saat ini selain dengan PKB, partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri ini juga menjalin komunikasi dengan partai lain seperti Gerindra, PAN dan PKS.

"Sudah dengan Gerindra, PKS, hari ini PKB, hari Senin depan kita berkomunikasi dengan PAN," katanya.

BACA JUGA:

  1. Nama Risma Sering Disebut di Pertemuan DPW PDIP dan DPW PKB
  2. PPP Masih Cari Cagub DKI Jakarta
  3. Diajak Gabung PPP, Yusuf Mansur: Tanya Bos dulu
  4. Taufiequrachman Ruki: Mari Kita Rebut Kembali Kepercayaan Umat
  5. Serahkan Nama Pengurus PPP, Romahurmuziy: Kita Akomodir Semua Pihak
#Pilkada DKI Jakarta 2017 #PKB #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan