PDIP Kantongi Lima Nama Capim KPK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 12 Desember 2015
PDIP Kantongi Lima Nama Capim KPK

Pansel KPK (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Panitia seleksi (pansel) telah meloloskan sepuluh nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode selanjutnya, di mana delapan di antaranya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada 14-16 Desember 2015. 

PDI Perjuangan menyatakan sudah mengantongi lima nama capim KPK untuk memimpin lembaga antirasuah tersebut selanjutnya.     

"Ada lima jagoan kita, ini dari penilaian PDIP," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di Jakarta, Sabtu (12/12). Namun, Masinton enggan menyebutkan jatidiri kelima capim KPK yang dimaksud. "Jangan kita buka di sini, nanti saja pas tanggal 14-16 kita buka. Kan ada 10 nanti yang lima lagi akan lemas kalau kita akan buka," ujarnya.

Sementara itu Guru Besar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Maqdir Ismail mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memilih dan menetapkan pimpinan KPK. 

"Supervisi KPK ini sebenarnya tidak jalan. Saya kira lebih baik keputusannya diambil alih oleh Presiden saja termasuk urusan Komisioner KPK," ujar Maqdir dalam diskusi publik Populi Center dan Smart FM Network dengan tema "Mencegah atau Menindak: Jalan Panjang Pemberantasan", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12). Menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan di Tiongkok. 

Presiden telah menyerahkan sepuluh nama capim KPK ke Komisi III DPR. Yakni, Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas, Saut Situmorang dan Surya Chandra (Bidang pencegahan), Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan (Bidang Penindakan), Agus Raharjo dan Sujanarko (Bidang Manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (Bidang Supervisi).

Delapan capim KPK akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pekan depan di Komisi III DPR kecuali Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas karena telah menjalani uji kepatutan terlebih dahulu. (rfd) 

BACA JUGA:

  1. Risma Terima Penghargaan Anti Korupsi
  2. Pemberantasan Korupsi Tidak Punya Roadmap
  3. 9 Desember 2015: Hari Antikorupsi Sedunia
  4. KPK Harusnya Bongkar Kasus Korupsi di Atas Rp1 Miliar
  5. Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sejagat
#PDIP #Masinton Pasaribu #Capim KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan