PDIP Kantongi Lima Nama Capim KPK

Luhung SaptoLuhung Sapto - Sabtu, 12 Desember 2015
PDIP Kantongi Lima Nama Capim KPK

Pansel KPK (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Hukum - Panitia seleksi (pansel) telah meloloskan sepuluh nama calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode selanjutnya, di mana delapan di antaranya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pada 14-16 Desember 2015. 

PDI Perjuangan menyatakan sudah mengantongi lima nama capim KPK untuk memimpin lembaga antirasuah tersebut selanjutnya.     

"Ada lima jagoan kita, ini dari penilaian PDIP," ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di Jakarta, Sabtu (12/12). Namun, Masinton enggan menyebutkan jatidiri kelima capim KPK yang dimaksud. "Jangan kita buka di sini, nanti saja pas tanggal 14-16 kita buka. Kan ada 10 nanti yang lima lagi akan lemas kalau kita akan buka," ujarnya.

Sementara itu Guru Besar Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Maqdir Ismail mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera memilih dan menetapkan pimpinan KPK. 

"Supervisi KPK ini sebenarnya tidak jalan. Saya kira lebih baik keputusannya diambil alih oleh Presiden saja termasuk urusan Komisioner KPK," ujar Maqdir dalam diskusi publik Populi Center dan Smart FM Network dengan tema "Mencegah atau Menindak: Jalan Panjang Pemberantasan", di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12). Menurutnya, hal itu juga sudah dilakukan di Tiongkok. 

Presiden telah menyerahkan sepuluh nama capim KPK ke Komisi III DPR. Yakni, Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas, Saut Situmorang dan Surya Chandra (Bidang pencegahan), Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan (Bidang Penindakan), Agus Raharjo dan Sujanarko (Bidang Manajemen), serta Johan Budi Sapto Prabowo dan Laode Muhammad Syarif (Bidang Supervisi).

Delapan capim KPK akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan pekan depan di Komisi III DPR kecuali Robby Arya Brata dan Busyro Muqoddas karena telah menjalani uji kepatutan terlebih dahulu. (rfd) 

BACA JUGA:

  1. Risma Terima Penghargaan Anti Korupsi
  2. Pemberantasan Korupsi Tidak Punya Roadmap
  3. 9 Desember 2015: Hari Antikorupsi Sedunia
  4. KPK Harusnya Bongkar Kasus Korupsi di Atas Rp1 Miliar
  5. Fadli Zon Jadi Presiden Parlemen Antikorupsi Sejagat
#PDIP #Masinton Pasaribu #Capim KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Bagikan