PBB: Israel Tak Masuk dalam Daftar Pelaku Kejahatan Anak
Seorang bocah Palestina duduk di sofa di depan rumahnya yang menurut saksi hancur akibat perang 50 hari musim panas lalu, di Kota Gaza, Senin (4/5). ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
MerahPutih Internasional - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kabarnya tak memasukkan Israel dalam daftar pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.
Seperti dilansir Aljazeera, Sekertaris Jenderal Ban Ki-moon baru saja mengeluarkan daftar baru terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan atau kekerasan terhadap anak. Namun dalam daftar tersebut, PBB tak mencantumkan Israel.
Kelompok HAM akhirnya mendesak Ban Ki-moon untuk memasukkan Israel ke dalam daftar tersebut. Pasalnya, sempat terjadi perdebatan antara petinggi di PBB.
Ban Ki-moon akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah daftar tersebut. Namun ia menegaskan bahwa dirinya sangat khawatir dengan pelanggaran berat dalam operasi militer di Israel pada 2014.
"Itu merupakan keprihatinan serius tentang kepatuhan Israel tehadap hukum internasional. Terutama dalam prinsip perbedaan, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap HAM internasional," ujarnya.
Ban Ki-moon juga mengungkapkan sangat prihatin terhadap peningkatan korban perang anak di wilayah Palestina dan Israel pada tahun 2014.
Menurut data yang dirilis, setidaknya ada 561 anak-anak (557 dari Palestina dan empat dari Israel) yang tebunuh akibat perang di negaranya pada tahun 2014.
BACA JUGA:
Bagikan
Ditulis Oleh
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
Indonesia
Profil Sidharto Suryodhipuro, Presiden Dewan HAM PBB Asal Indonesia
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Wakil Tetap RI di Jenewa, Sidharto Reza Suryodhipuro, ditunjuk memimpin Dewan HAM PBB.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Dunia
Trump Tebar Lagi Ancaman, Siap Serang Iran
AS mengklaim mendukung para pengunjuk rasa damai di seluruh dunia, termasuk di Iran.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia
Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB, Sidharto Suryodipuro Jadi Presiden
Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026. Sidharto Reza Suryodipuro ditunjuk memimpin Human Rights Council dengan tema A Presidency for All.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia
Indonesia Resmi Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Ini Tugas & Kewenangannya
Indonesia ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB dalam organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun 2026 di Jenewa
Wisnu Cipto - Jumat, 09 Januari 2026
Dunia
Presiden Donald Trump Tarik Keikutsertaan Amerika Serikat dari Puluhan Organisasi Internasional, Sebut tak Melayani Kepentingan Negaranya
Disebut tidak lagi melayani kepentingan Amerika dan mendorong agenda yang tidak efektif atau bersifat bermusuhan.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Indonesia
Kemenlu Tengah Berupaya Keluarkan WNI dari Yaman, Wilayah Udara Masih Ditutup
Pihak Kemlu masih berkomunikasi dengan para WNI tersebut dan menyatakan bahwa mereka dalam keadaan baik, sehat, dan aman.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
Indonesia
Temuan Densus 88, Anak-Anak yang Marah saat Dilarang Main Ponsel Terindikasi Terpapar Paham Terorisme
Ada komunitas digital yang berkembang secara masif di media sosial dan berpotensi mendorong kekerasan ekstrem, khususnya pada anak-anak.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Indonesia
Menlu: AS Ingin Beli Greenland Bukan Menginvasi
Retorika keras Gedung Putih bertujuan untuk membujuk Denmark agar menjual Greenland kepada Amerika Serikat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Indonesia
Penangkapan Presiden Venezuela Rusak Tatanan Dunia, DPR Minta RI Desak PBB Gelar Sidang Darurat
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengecam penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh Amerika Serikat dan mendesak PBB menggelar sidang darurat demi menjaga hukum internasional.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Dunia
Serangan dan Penangkapan Presiden Venezuela Maduro Oleh AS Bikin PBB Khawatir
PBB prihatin dengan eskalasi baru-baru ini di Venezuela sekaligus memperingatkan potensi implikasi yang mengkhawatirkan bagi kawasan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026