Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Pansus Hak Angket Berencana Panggil Istri Ahok

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 12 Maret 2015
Pansus Hak Angket Berencana Panggil Istri Ahok

Warga dengan membawa topeng berwajah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melakukan aksi damai bertajuk Lawan Begal APBD di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/3). (Foto: Antara/Sigid K)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket berencana memanggil Istri Guburnur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok, Veronica Tan. Pansus akan meminta keterangan Veronica terkait penyaluran corporate social responsibility (CSR).

"Kita akan panggil istri Pak Gubenur," kata Ketua Pansus Hak Angket Ongen Sangaji, di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (12/3). (Baca Juga: Ini Kesimpulan Sementara Pansus Angket DPRD DKI)

Selain ihwal CSR, Ongen menjelaskan, pemanggilan terkait konfirmasi banyak hal. "Banyak, nanti kita akan buktikan," tutur dia.

Ongen belum memastikan jadwal pemanggilan. Namun, dia memperkirakan, pemanggilan akan dilakukan pekan depan. (Baca: Ahok Anggap Kinerja DPRD DKI Jakarta Lemah)

Selain istri Ahok, Ongen juga akan memanggil sejumlah jajaran eksekutif, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), CSR, dan Gubernur Ahok sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi DKI.

Pemanggilan SKPD, menurut Ongen, terkait pembahasan di komisi. (hur)

#Pemprov Jakarta #Anggaran Daerah #Hak Angket Untuk Ahok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Rapat tersebut memfasilitasi tiga pokok pembahasan, yakni remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta peningkatan pendapatan asli daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Juli 2026
 Komisi II Gelar Rapat Dengarkan Keluh Kesah Masalah Kepala Daerah, Ada 3 Isu Yang Dibahas
Indonesia
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Pemkot Jakarta Selatan menderek motor ASN yang melanggar aturan Rabu wajib naik transportasi umum sesuai Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Langgar Aturan Wajib Naik Umum, Motor-Motor ASN Bandel DKI Kena Derek
Indonesia
Padi Reborn dan Mahalini Bakal Meriahkan Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta di Bundaran HI
Pemprov DKI Jakarta menggelar puncak HUT ke-499 Jakarta pada 27–28 Juni 2026 di Bundaran HI. Ada konser gratis hingga atraksi budaya.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 25 Juni 2026
Padi Reborn dan Mahalini Bakal Meriahkan Malam Puncak HUT ke-499 Jakarta di Bundaran HI
Indonesia
Pemprov Jakarta Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Pramono Jamin Tidak Ada Titip Ordal
Pemprov DKI Jakarta membuka 2.843 lowongan padat karya dengan gaji setara UMP. Pramono Anung pastikan perekrutan transparan tanpa ordal, syarat hanya KTP Jakarta.
Wisnu Cipto - Jumat, 19 Juni 2026
Pemprov Jakarta Buka 2.843 Lowongan Padat Karya, Pramono Jamin Tidak Ada Titip Ordal
Indonesia
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Langkah tegas ini selaras dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/3349/SJ
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 April 2026
Izin Perjalanan Dinas ASN DKI Jakarta Diperketat demi Efisiensi Anggaran, Bye-Bye SPPD Mewah
Indonesia
Pemprov Minta Maaf Telat Bangun Zebra Cross di Jalan Jakarta
Material marka thermoplastic memerlukan kondisi permukaan jalan yang telah melalui masa pengeringan optimal agar dapat melekat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 31 Maret 2026
Pemprov Minta Maaf Telat Bangun Zebra Cross di Jalan Jakarta
Indonesia
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Anggaran MBG kini akan diawasi oleh Kejagung. SPPG nakal pun terancam bakal ditutup jika ketahuan tak sesuai menggunakan anggaran MBG.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
BGN Gandeng Kejaksaan Agung Awasi Anggaran MBG, SPPG Nakal Terancam Ditutup
Indonesia
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Rencana pengadaan dua meja biliar senilai Rp486 juta oleh DPRD Sumatra Selatan menuai sorotan publik. luasi anggaran tersebut.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Maret 2026
Anggaran Meja Biliar DPRD Sumsel Rp 486 Juta Disorot, Pimpinan Janji Evaluasi
Indonesia
ASN DKI Nekat Mudik Pakai Mobil Dinas Siap-Siap kena Sanksi Berat
Gubernur Pramono menegaskan pemerintah provinsi akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur yang melanggar aturan tanpa pandang bulu
Wisnu Cipto - Minggu, 08 Maret 2026
ASN DKI Nekat Mudik Pakai Mobil Dinas Siap-Siap kena Sanksi Berat
Indonesia
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Pemprov DKI diminta untuk berhati-hati dalam mengelola anggaran LDPD ke luar negeri. Sebab, ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp 15 triliun.
Soffi Amira - Jumat, 27 Februari 2026
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Bagikan