Fredy Wansyah
MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mulai buka suara terkait alasannya memperpanjang masalah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2015. Pejabat yang biasa dipanggil Ahok itu memaparkan, selama ini kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lemah.
"Selama ini di Jakarta, kalau kami terima sodoran (usulan anggaran) dari DPRD, tinggal kami terima saja. Mereka enggak pernah mengawasi kami sebenarnya," ujar bekas politikus Gerindra itu, di Balaikota DKI, Kamis (12/3). (Baca Juga: Sekda: RAPBD 6.600 Halaman, Dibahas Dua Hari)
Guna mengatasi lemahnya kinerja tersebut, Ahok yakin sistem e-budgeting dapat meminimalisasi. "Dengan cara baru (e-budgeting) seperti ini, tentu kan oknum-oknum DPRD pasti iri-irian, karena kami potong-potong (usulan) programnya," kata dia meyakinkan.
Dalam penerapan sistem e-budgeting, Ahok menyewa konsultan berpengalaman. Sistem penerapan kecanggihan teknologi ini dianggap mampu mengurangi kecurangan anggaran. (Baca: DPRD Cecar Pemprov DKI Jakarta)
Terkait masahalah anggaran ini, kemarin, Rabu (11/3), Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Dalam keputusan tersebut tercantum evaluasi Rancangan APBD yang dikirimkan Gubernur Ahok. (hur)
